Sekapur Sirih

Dengan terlebih dahulu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan berterimakasih padaNya, lalu menyampaikan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallalahu Alaihi Wasallam, pada tanggal 15 Mei 1969 ayah telah berusia 70 tahun. Sebuah perjalanan hidup panjang yang  telah menempuh tiga zaman: pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Fascist Jepang, dan Alam Kemerdekaan NRI; mulai Aceh di ujung Utara pulau Sumatera sampai Palembang di Selatan, menghadapi beragam rintangan dalam perjalanan hidup. Juga telah membesarkan dan membimbing putra dan putri, menjadi manusia-manusia dewasa hingga berumah tangga; sempat menyaksikan kehadiran sejumlah cucu yang sedang tumbuh.

Banyak didikan yang ayah dan ibu berikan kepada kami: anak-anak, terlebih ayah sebagai seorang Guru Kepala (Guru Godang) dibesarkan di kampung halaman silam, juga peminat adat Batak asal Bona Bulu, juga penggemar persaudaraan keluarga besar Dalihan Na Tolu (Tungku Yang Tiga). Ayah memperlihatkan apa yang dinamakan: “hormat mar mora”, ”manat mar kahanggi”, dan “elek mar anak boru” terhadap kerabat yang datang dari Bona Bulu ke perantauan, baik dalam prilaku maupun lewat surat-menyurat. Ayah menunjukkan hormat bermora kepada marga Siregar dari Bunga Bondar yang mendatangkan lima generasi ibu pada marga Harahap dari Hanopan secara berturut-turut. Demikian pula terhadap kahanggi dan anak boru yang datang ke Lubuk Linggau bertemu dengan ayah dan ibu di rumah, baik mereka yang datang dari bona Bulu begitu pula perantauan.

Ayah tidak lupa menyampaikan pesan kakeknya yang mengatakan: tua ni na mangholongi, ni haholongi (kelebihan si penyayang, di sayangi) sebuah ajaran hidup yang baik diingat. Ayah  juga gemar mengutip apa yang ditulis kakeknya dalam sebuah wasiat saat akan meninggalkan Tanah Air menuju Tanah Sama uci bulan Desember tahun 1927 silan, dalam sebuah pantun sngkat: "Indalu batiti indalu batonang, indalu basitik manuk butongan (alu-alu bertikai saat menumbuk padi membuat ayam-ayam disekitarnya kenyang). Kedua pesan bermaksud untuk membangun kerukunan dalam hidup, baik maupun masyarakat dimanapun berada.

Selama berdiam di Lubuk Linggau yang begitu lama, ayah dan ibu mempunyai banyak kenangan, mulai   merayakan Idul Fitri dengan kunjungan murid-murid Sekolah Rakyat VI no.1, begitu pula orang-orang tua murid serta para rekan guru yang berkunjung bersilaturrahmi, terlebih ayah ketika itu adalah guru yang tertua di sekolah di jalan Permiri Lubuk Linggau. Kenangan lain datang juga dari foto-foto kenangan yang dibuat murid-murid kelas VI yang akan meninggalkan sekolah bersama para guru yang dibuat setiap tahun. Foto-foto ini diambil di depan sekolah, dilengkapi papan tulis dengan pesan kenangan yang diukirkan seorang murid terbaik yang akan meninggalkan perguruan. 

Akhirulkalam, tak ada gading yang tidak retak, maka apabila dalam penilaian ayah dan ibu kepada kami di waktu yang lampau terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati ayah dan ibu tentang sesuatu dan lain hal baik prilaku demikian pula perbuatan, sudilah kiranya ayah dan ibu memaafkan  kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Dalam lubuk hati kami yang paling dalam bersemayam hanya rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah mengkaruniakan kepada kami ayah dan ibu sebagaimana apa adanya.

                                                               Zaman Hindia Belanda

Pendahuluan

Desa Asal

Hanopan adalah sebuah desa yang terletak di jalan-raya menghubungkan Sipirok dengan Siborongborong lewat Sipagimbar di Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan Pangaribuan dan Sipahutar di Kabupaten Tapanuli Utara. Awalnya jalan ini hanyalah lintasan belantara yang dilalui warga saat bepergian antar kampung, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda dijadikan salah satu jalan-raya menghubungkan Onderafdeeling (sub-bagian) Tapanuli Selatan dengan Onderafdeeling Tapanuli Utara, yang dikenal dengan: “jalan pahulu”. Adapun jalan-raya lain yang juga  menghubungkan kedua Onderafdeeling diatas, ialah yang menghubungkan Sipirok dengan Taru-tung lewat Sarulla dan Onan Hasang, dikenal dengan: “jalan pahae”. Kedua jalan-raya lalu men-jelma menjadi uratnadi ekonomi kedua Onderafdeeling Tanah Batak bagian tengah.

Baginda Pandapotan

Kini Hanopan termasuk kedalam Kecamatan Arse, Kabupaten Sipirok, darimana ayah Sutor Harahap (S. Harahap), gelar Baginda Pandapotan berasal. Ayah lahir di Bunga Bondar pada tanggal 15 Mei 1898, putra sulung Ompung Abdul Hamid Harahap, gelar Sutan Hanopan (1876-1939) dengan ibu Ompung Dorima Siregar, putri Sutan Bungabondar; lalu dibawa ke Hanopan dimana orang-tuanya berada. Kakeknya Amang Tobang Sengel Harahap, gelar Baginda Parba-lohan (1846-1928), ialah orang yang mamungka (mendirikan) kampung itu, ketika beliau masih berdiam di Bunga Bondar silam. Beliau kemudian diangkat menjadi Raja Pamusuk yang perta-ma, saat kampung diresmikan menurut Adat Batak menjadi bonabulu pada tahun 1885. Ayah adalah putra sulung dari duabelas orang bersaudara, 8 (delapan) orang putra dan 4 (empat) orang putri.

Ayah lahir dari keluarga berpengaruh di kampung, tidak semata Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek-Silo dimana: Arse Jae, Huta Padang, Napompar, Roncitan, Huta Tonga, Simatorkis, Bahap, Purba Tua (Pagaran Tulason), Muara Tolang dan Tapus berada; tetapi juga hingga ke bagian lain Luhat Sipirok ketika itu. Ayah banyak menghabiskan masa kecilnya di kampung bersama kedua orang-tua, paman, begitu juga saudara kandung yang besar jumlahnya, tetapi juga saudara sepupu yang tidak sedikit bilangannya dari dua orang paman yang juga tinggal di Hanopan, masing-masing: Kasim Harahap, gelar Mangaraja Elias Hamonangan, dan Rahmat Harahap, gelar Sutan Nabonggal.  

Keluarga-keluarga bermarga Harahap dimanapun berada, mulai Tapanuli hingga ke tanah peran-tauan memang seasal, artinya mereka datang dari nenek moyang pemersatu yang sama oleh ke-samaan marga. Akan tetapi, karena berbilang abad waktu telah berlalu, Sang pemersatu yang menjadi asal marga berikut tempat kediaman dan keterangan lainnya, tidak dapat ditemukan lagi dan tinggal nama marga semata. Lalu muncul marga-marga Harahap yang datang dari berbagai Huta (Kampung) dan Luhat (Daerah), serta tempat lainnya di Tapanuli. Diantara mereka, terdapat marga Harahap di berbagai tempat di Bona Bulu menyatakan diri sebagai Sipungka Huta (Pendiri Kampung), dilain fihak ada pula keluarga-keluarga marga Harahap yang tidak me-nyatakan diri sebagai Sipungka Huta, namun mempunyai hubungan kekerabatan dengan pendiri kampung di sesuatu tempat di Tapanuli.

Masih banyak keluarga marga Harahap yang mengetahui kampung yang didirikan leluhur merek silam lewat kahanggi (sanak saudara) yang masih berdiam di kampung, dan peninggalan diwa-riskan: Bagas Godang (Rumah Adat), sawah, ladang, catatan keluarga, sampai dengan para saksi. Keluarga-keluarga marga Harahap yang tidak mengetahui lagi kampung asal mereka di Bona Bulu silam, dapat menemukan asal-usul mereka dari hubungan kekerabatan dengan keluarga-keluarga para pendiri kampung yang dapat ditelusuri melalui catatan tarombo yang dimiliki sampai dengan yang masih tersimpan dalam ingatan. Begitu pula dengan marga-marga Harahap yang telah bermukim di perantauan, mereka juga menemukan asal usul mereka di Bona-Bulu silam le-wat hubungan kekerabatan dengan para pendiri kampung menurut garis laki-laki (patrlenial), seperti: ayah, kakek, Amang Tobang, dan seterusnya keatas sejauh yang masih dapat diketahui.

Untuk memelihara hubungan kekerabatan dalam keluarga yang semarga, begitu juga hubungan kekerabatan antara berbagai marga dalam masyarakat Batak, dibuatlak “tarombo”. Tarombo ada-lah catatan keluarga, dalam mana nama-nama anggota keluarga disuratkan menurut garis laki-laki. Awalnya catatan dituliskan pada kulit kayu, bilah bambu, atau lainnya dalam aksara Batak yang melahirkan bangun piramida yang dinamakan: tarombo. Tarombo dalam bahasa Indonesia disebut: “Pohon Keluarga”, datang dari bahasa Belanda “stamboom”,  atau “family tree” dalam bahasa Inggris. Tarombo dapat juga disebut: “silsilah keluarga”, karena merupakan kumpulan atau himpunan nama-nama orang yang memiliki hubungan kekerabatan dalam garis kebapaan (patrilenial) yang datang dari satu atau lebih marga, dalam hal ini: marga Harahap dari Hanopan beserta keluarga besarnya.

Di Tapanuli, kumpulan orang-orang semarga yang membentuk sebuah silsilah keluarga dinama-kan: “kahanggi” (sepersaudaraan), karena datang dari marga yang sama. Adapun tugas utama ka-hanggi ialah melindungi para anggotanya dari ganggungan/ancaman yang datang dari luar. De-ngan masuknya agama Islam ke nusantara sekitar abad ke-13 Masehi, lalu ke Tanah Batak dalam Perang Paderi yang memperkenalkan aksara Arab, tarombo lalu disuratkan dengan aksara yang baru. Dan dengan diperkenalkannya huruf Latin oleh pemerintah Hindia Belanda menjelang abad ke-20 Masehi, tarombo yang dipelihara dan disimpan keluarga-keluarga marga Harahap di ber-bagai kampung dari Bona-Bulu hingga tanah perantauan lalu dialihkan penulisannya kedalam aksara Latin.

Dari silsilah keluarga ini dapa ditemukan hubungan kekerabatan antara keluarga-keluarga marga Harahap yang berdiam di Bona-Bulu dengan mereka yang telah ada di tanah perantauan. Lewat tarombo demikian juga diketahui pertalian darah antara berbagai marga yang ada di Tanah Batak yang membentuk: “Dalihan Na Tolu (Tungku Yang Tiga)”, dan dikenal dengan “keluarga besar” dalam masyarakat Batak, mulai dari yang masih tinggal di kampung halaman sampai dengan  yang telah bermukim di perantauan, nusantara maupun mancanegara. Hingga kini tarombo masih dipelihara dan dikembangkan oleh sejumlah marga masyarakat Batak, terutama oleh mereka Sipungka Huta di Bona Bulu. Tarombo diperoleh dari warisan, demikian juga yang dikembang-kan kemudian melalui penelusuran ulang, sehingga dapat disampaikan kepada generasi penerus baik di Tapanuli maupun tanah perantauan.

Sipirok

Setelah mencapai usia sekolah, ayah kemudian hijrah dari  Hanopan ke Sipirok untuk mengikuti pendidikan Barat dan bersekolah di “Sekolah Gouvernement” yang dibuka pemerintah Hindia Belanda di kota itu dengan bahasa pengantar: Batak dan Melayu. Ayah yang gemar belajar berhasil menyelesaikan “Sekolah Gouvernement” hingga kelas V ketika itu tepat pada waktunya, dan pada tanggal 25 Juli 1913 menerima surat tanda tammat belajar berupa selembar ijasah di Sipirok.

Binjai

Usai menammatkan Sekolah Gouvernement, dari Sipirok ayah yang awalnya ingin menjadi guru Volkschool (Sekolah Rakyat), lalu mendaftarkan diri mengikuti “Candidaat Kweekeling Gouver-nement School” yang dibuka pemerintah Hindia Belanda di Binjai, Sumatera Timur, tidak jauh dari Medan. Ayah lalu meneruskan pendidikan menjadi Hulponderwijzer (Gurubantu) di Koeta Radja yang diakhiri dengan ujian. Ujian kedua pendidikan dilangsungkan di Koeta Radja (Banda Aceh) dan ayah kemudian memperoleh apa yang dinamakan: Akte Van Bbekwaamheid Als Kweekeling”, dan “Akte Van Bekwaamheid Als Hulpondewijzer, yang dikeluarkan di Batavia.

Aceh

Aceh terletak di sebelah Utara Tanah Batak, adalah wilayah luas peninggalan “Keurajeuën Acèh Darussalam” (Kerajaan Aceh Darussalam), disingkat KAD, yakni bumi kesultanan Aceh yang pertama kali dibangun oleh Sultan Mughayat Syah pada tahun 1496; ialah tempat yang akan dituju ayah pertama kalinya merantau setelah menyelesaikan Sekolah Guru di Binjai. Merantau ke Aceh ketika itu merupakan sebuah tantangan yang menarik perhatian tidak hanya bagi ayah, tetapi juga untuk kebanyakan anak Tapanuli lainnya yang merantau kesana untuk mencari pekerjaan dan pengalaman ketika itu.

Kerajaan Aceh Darussalam dengan ibukota Kota Raja (Banda Aceh) berjaya lebih dari lima abad lamanya, dan dipimpin para Sultan (laki-laki) dan Sultanah (perempuan) sepanjang 35 generasi (1496-1903), berabad sebelum NRI diproklamirkan. Terluas terluas wilayahnya tatkala berada dibawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1608-1637), yakni: meliputi seluruh pulau Sumatera termasuk kepulauan mengitari, semenanjung Malaya, dan wilayah Jawa Barat. Karena kedudu-kannya yang strategis di pintu laut menuju ke Asia, KAD membuka hubungan diplomatik de-ngan negara-negara disekiar lautan Hindia. Juga dengan Kesultanan Utsmaniyah dari Turki (1299–1923), yang lebih dikenal dengan Kekaisaran Turki Ottoman, ketika yang akhir ini masih menjadi kekhalifahan Islam terbesar dunia dan berhasil menaklukkan Konstantinopel yang didu-duki pasukan Eropa.

Keurajeuën Acèh Darussalam kemudian terlibat dalam mempertahankan kekuasaan di pintu laut Asia berkepanjangan: sejak awal abad ke-16 dengan Portugal, lalu abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris), dan terakhir dengan Belanda. Bahkan ketika negara akhir ini mendapat kemerde-kaan dari Spanyol tahun 1648, KAD mengutus wakilnya ke negeri kincir angin itu. Belanda me-merlukan waktu panjang untuk mematahkan perlawanan “Keurajeuën Acèh Darussalam” dengan sejumlah perang: pertama 1873-1874, dilanjutkan kedua 1874-1880, diteruskan ketiga 1881-1896, dan terakhir keempat 1896-1910. Pada tahun 1896 Belanda mengutus pula Dr. Christian Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden, yang  mendapat kepercayaan dari pemimpin Aceh ketika itu, guna menaklukkan perlawanan Muhammad Daud Syah yang dibantu  Teuku Umar dan Panglima Polim. Akhirnya, Sultan Aceh ke-35, dan terakhir ini berhasil ditak-lukkan Belanda pada tahun 1903. Dengan demikian Tanah Rencong, yang juga dikenal dengan Serambi Mekah yang tersohor  itu, berada dibawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

Setelah menyelesaikan “Candidaat Kweekeling Gouvernement School” di Binjai, ayah lalu mengikuti Examen Kweekeling (Ujian Kwekeling) yang berlangsung di Koeta Radja (Banda Aceh) pada tanggal 23 -24 Desember 1914, dan berhasil menjadi Onderwijer (Guru) yang akan ditem-patkan pada sebuah Volkschool di Aceh.  

 

Kaloeé

Dengan surat keputusan no. 997/15, tanggal 10 Nopember 1914, yang dikeluarkan oleh “De Ci-viele en Militaire Gouverneur van Atjeh en Ondehoorigheden” (Pemerintah Sipil dan Militer A-ceh dan Sulawesi) di Koeta Radja, ayah ditempatkan mengajar di Volkschool Kaloeé-Kwala Simpang, Onderafdeeling Lho’ Seumawe. Agar ayah dapat cepat tiba di tempat bertugas, dari Banda Aceh ayah dilengkapi Verklaring (Keterangan) yang diperlukan dikeluarkan oleh “De Adjunct Inspecteur van het Inland Onderwijs in de IV^de Afdeeling” (Wakil Inspektur Pendidikan Dalam Negeri sektor IV) dari Koeta Raja.

Pada tahun 1915, ayah menerima “AKTE VAN BEKWAAMHEID ALS KWEEKELING” (Akta Kompetensi untuk Kweekeling) yang dikeluarkan di Batavia tanggal 4 Februari 1915. Pada tahun 1917, ayah menerima lagi “AKTE VAN BEKWAAMHEID ALS HULPONDERWIJZER” (Akta Kompetensi sebagai Gurubantu) tanggal 5 Januari 1917, juga dikeluarkan di Batavia.

Pada tanggal 12 Januari 1915, ayah mengirim sepucuk surat ke Hanopan dari Kaloeé mengabarkan keadaan di rantau kepada kedua orang-tua, ompung, dan Amang Tobangnya.

Dengan surat keputusan no. 103/15, tanggal 10 Februari 1917, yang dikeluarkan “De Civiele en Militaire Gouverneur van Atjeh en Ondehoorigheden” di Koeta Radja, ayah menerima  pening-katan penghasilan selama bertugas di Kaloeé Tamiang.

Blang Poelo

Dengan surat keputusan no. 198/15, tanggal 29 April 1918, yang dikeluarkan “De Civiele en Militaire Gouverneur van Atjeh en Ondehoorigheden” di Koeta Radja , ayah lalu dipidahkan  dari Kaloeé (Tamiang) ke Volkschool Blang Poelo (Lho’ Seumawe).

Pada tahun 1918, ayah kembali ke kampung untuk bersua dengan ibu Molun Siregar, dan yang akhir ini putri Mangaraja Pangajian, juga bernama Mangaraja Soaloön, keturunan Ja Pangajian dari Bunga Bondar, Tapanuli Selatan; iboto Aaron Diatas asal Bunga Bondar kala itu menjadi Asisten Demang di Sorulangun Jambi.

Pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 1919 (18 Safar 1838 H), tepat jam 09.00 pagi, lahir anak a-yah yang sulung bernama si Boejoeng di Blang Lancang, lalu petang harinya jam 18.00 dengan auto ia dibawa pulang ke rumah di Lhok-Seumawe. Kenduri lalu dilangsungkan untuk memberi  nama Amir Hamzah, disusul kèkah hari Senin tanggal 14 Nopember 1919, dan keesokan harinya  dicukur habis rambutnya. Akan tetapi sayang putra sulung ayah tidak berumur panjang, dan pada malam tanggal 23 jalan 24 Juni 1921, jam 08.20 ia meninggal dunia.

Dengan surat keputusan no. 509/15, tanggal 20 Februari 1920, yang dikeluarkan “De Civiele en Militaire Gouverneur van Atjeh en Ondehoorigheden” di Koeta Radja, ayah kembali mendapat  tambahan penghasilan selama bertugas di Volkschool Blang Poelo (Lho’ Seumawe atau Lhok-Seumawe, Aceh Utara).

Dengan surat keputusan no. 1550/15, tanggal 20 Agustus 1920, dikeluarkan “De Civiele en Militaire Gouverneur van Atjeh en Ondehoorigheden” di Koeta Radja, ayah mendapat tambahan penghasilan sebagai Hoofd der School (Kepala Sekolah) Volkschool di Blang Poelo.   

Dengan surat keputusan no. 47, tanggal 4 Januari 1922 di Bandung, dikeluarkan “Beschikking an het hoofd der Ie Afdeeling van het Department van Oorlog”, ayah memperoleh jawaban atas per-mohonan menjadi seorang “penulis sipil” di Afdeeling van het Departement Van Oorlog (Satu bagian dari Departemen Keamanan di Aceh saat itu).

Pada hari Kamis tanggal 11 Januari 1923 (23 Djoemadilawal 1841 H), antara jam 06.00-07.00  pagi, lahir anak ayah kedua di Simpang IV Lhok-Seumawe, yaang diberi nama Sangkot Sjarif Ali Toea. Karena putra ayah yang sulung telah tiada, maka anak ayah kedua naik menjadi putra sulung.

Dengan surat keputusan no. 6/15, tanggal 24 Mei 1923 di Lho-Seumawe, De Assistant Resident  der Noordkust van Atjeh, ayah dipidahkan bertugas dari Blang Poelo ke Paja Rabo (Lhok Seumawe) sekaligus menjadi Hoofd der Volkschool (Kepala Sekolah).

Dengan surat keputusan no. 1337/15, tanggal 22 Nopember 1923, “De Civiele en Militaire Gou-verneur van Atjeh en Ondehoorigheden” di Koeta Radja, ayah mendapat tambahan pendapatan sebagai Hoofd der School Volkschool di Paja Rabo, Landschap Sawang, Onderafdeeling Lho-Seumawe.

Pada tanggal 7 Februari 1925, hari Djumat malam Sabtoe jam 02.15, lahir anak ayah ketiga di Pajarabo dan diberi nama si Marasuddin. Akan tetapi sayang, putra ketiga ayah ini tidak berumur panjang, dan pada hari Selasa tanggal 12 Juni tahun 1925, ia meninggal dunia.

Pada tanggal 20 Maret 1928, ayah kembali mengirim surat ke Hanopan dari Paja Rabo mengabarkan  keadaan keluarga di Aceh kepada kedua orang-tuanya di Hanopan.

Ayah menerima Surat Keterangan dari “Inlandsche Schoolopziener by het Inlandsch Onderwijs te Lho’ Seumawe” (Penilik Sekolah Pendidiksn Dalam Negeri di Lhok Seumawe), dikeluarkan di Lhok Seumawe tanggal 20 Januari 1928, yang menerangkan tanggungjawab pelaksanaan tu-gas dalam bidang pendidikan.

Pada tanggal 31 Juli 1927, di Hospital Lhok-Seumawe pada hari Minggu jam 22.00, lahir anak a-yah yang keempat, dan diberi nama si Sangkot Hamid.

Dengan surat keputusan no. 7/15, tanggal 23 Mei 1928, dikeluarkan “Gouverneur van Atjeh en Ondehoorigheden. Oderafdeeling Lhoseumawe”, ayah menerima “Surat Kelepasan” atas permin-taan sendiri karena ingin mencoba bekerja di bidang lain.

Ayah meninggalkan bidang pendidikan lalu mencoba bekerja di Pandhuis (Pegadaian Negeri). Dengan surat keputusan no. 2982/1, tertanggal 25 Juli 1929 dari Pandhuis Medan, ayah diangkat menjadi beamte in de 6e Afdeeling te Medan (pegawai Pegadaian Negeri Cabang-6 Medan), dan atas keinginan sendiri menentukan 2 (dua) lokasi Kuala Simpang dan Koeta Radja (Atjeh).

Pada tahun 1929, ayah mendapat diploma setelah dengan baik menyelesaikan ujian “Koninklijk  besluit van 27 Agustus 1913, No.64, in Indisch Staatsblad No. 658 (het z.g. klein-ambtenaars-examen)”, yakni keputusan Kerajaan Belanda tanggal 27 Agustus 1913, no. 64, Jurnal Hukum Hindia Belanda No. 658, yang juga dikenal dengan ujian kecil-pegawai). Ujian berlangsung da-lam bahasa Belanda ini dilangsungkan di Koeta Radja tanggal 14 Desember 1929.

Dengan surat keterangan “Hoofd van Plaatslijke Bestuur Landspandhuis” (Kepala Pegadaian Negeri setempat) tangal 27 Januari 1930 dikeluarkan di Koeta Radja, kehadiran ayah menjalan-kan tugas sebagai inspecteur di kota itu diterangkan dengan jelas.

Pangkalan Berandan

Setelah menggeluti bidang pendidikan, lalu bidan Pegadaian Negeri, ayah mencoba lagi bekerja di bidang perminyakan. Itulah alasannya mengapa N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschaappij  Pangkalan Berandan mengeluarkan sebuah Verklaring (Surat Keterangan) yang menyatakan bahwa, sejak dari 31 Januari 1930 hingga 20 Oktober 1933, ayah menjadi Cranie (Pegawai Personalia) pada De Bataafsche Petroleum Maatschaappij di Pangkalan Brandan. Menurut kete-rangan Uda Maradjali Harahap, saat itu ayah sekeluarga berdiam di Alur Gantung Pangkalan Be-randan, tidak jauh dari Lapangan Bola kota itu.

Pada tanggal 29 Maret 1930, lahir anak ayah yang kelima Pangkalan Brandan dan diberi nama si Sangkot Muhammad Anwar.

Pada tanggal 22 Februari 1933, lahir anak ayah yang keenam di Pangkalan Brandan dan diberi nama si Sangkot Muhammad Arifin.

Pladjoe

Dari Pangkalan Brandan ayah lalu dipindahkan ke Pladjoe di Sumatera Selatan. Pada tanggal 26 Desember 1935 ayah menerima surat mengabarkan kenaikan penghasilan sebagai Cranie III, dan saat itu bertugas di Afdeeling/Terrein: Kenawang. Dari lapangan ini ayah lalu berpindah ke sejumlah ladang pencarian minyak di Sumatera Selatan, antara lain: Pangkalan Lilin, Kuala Tungkal, Sungai Lilin, Bajoe Bang, dan lainnya. Terakhir, tahun 1939 ayah dipindahkan ke la-dang pencarian minyak Talang Djimar tidak jauh dari Perabumulih.  

Perkembangan di Eropa

Di Eropa, perjanjian Versailles yang mengatur perdamaian antar negara-negara di belahan bumi itu yang dibidani oleh: Perancis, Inggris dan Amerika Serikat di penghujung Perang Dunia ke-I silam, tidak lagi mewakili aspirasi banyak fihak di kawasan yang luas itu. Perlucutan senjata un-tuk menghindarkan meletusnya perang antara negara besar di Eropa yang disepakati untuk menjaga perdamaian dunia tidak lagi dihormati. Konferensi ekonomi dunia di Locarno tahun 1925, begitu pula di London tahun 1933, menemui kegagalan. Gagasan pembentukan Liga Bangsa-bangsa (League of Nations) untuk memelihara perdamaian dunia ketika itu, tidak akan kuat manakala Amerika Serikat tidak disertakan, dan tinggal gagasan yang tak akan pernah terwujud, konon lagi mempunyai kekuatan memaksa.

Setelah berhasil menjadi ketua NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, atau Partai Pekerja Nasionalsosialis Jerman), disingkat NAZI, maka pada tahun 1921 Adolf Hitler berkampanye untuk membangun kembali Jerman yang telah ditaklukkan dalam Perang Dunia ke-I. Dengan buku berjudul: “Mein Kamph”, atau Perjuanganku, kini dibawah kepemimpinan-nya Jerman berusaha untuk bangkit kembali. Pada tahun 1933 Adolf Hitler lalu mengangkat di-rinya menjadi Pemimpin Tertinggi (Reich Chancellor) di negerinya untuk membangun Jerman.

Fascistme adalah sistim politik totaliter sayap-kanan, ditandai oleh penguasaan negara atas semua aktivitas bangsa: politik, ekonomi, industri, sosial, dan lainnya. Semua kegiatan dilaku-kan atas nama negara untuk bangsa, sebuah ajaran Nasionalisme Extreem. Negara adalah dewa dalam sebuah negara fascist, muncul dari mithologi Imperium Romanum (Kemaharajaan Roma), yang terpaksa bertindak imperialist agar selalu siap berperang demi kelangsungan hidupnya. Hegel (1770-1831) adalah guru spiritual ajaran fascisme karena mengajarkan sudut pandang po-litik: negara adalah penjelmaan Tuhan di bumi, pencipta hak, sedangkan bangsa ialah objeknya, dan perorangan (individu) sebagai warga negara tidak mempunyai arti, namun harus siap untuk berkorban demi kepentingan negara. Adolf Hitler lalu menjalankan Nazisme, sebuah ajaran pi-lihan fascistme yang memberlakukan orang Jerman sebagai herrenvolk (bangsa tuan) di dunia, ras tertinggi umat manusia yang berada dibawah pimpinan Führer. Tidak boleh ada kaum oposisi dalam negara, begitu pula para pengeritik (kritikus). Nazi lalu bersumpah untuk kembali merebut seluruh tanah Jerman yang hilang dalam Perang Dunia ke-I silam.

Tidak ada kekuatan besar di bumi yang mampu membendung agresi militer yang berlangsung di Eropa saat itu. Jepang, sekutu Jerman di belahan bumi Timur, tahun 1931 menyerbu Manchuria di Cina dan mendudukinya sekali. Italia dibawah pimpinan Benito Mussolini, sekutu Jerman di Eropa Selatan, tahun 1935 mencaplok Ethiopia yang menyebabkan kegusaran kerajaan Inggris. Pierre Laval dari Perancis gagal membantu Inggeris mempertahankan negara di Afrika Utara itu dari perlakuan agresi yang menimpanya. Tidak lama kemudian, Jerman pimpinan Adolf Hitler juga menerobos Rhineland yang berada dibawah penguasaan Perancis lalu mendudukiya, dan Stanley Baldwin dari kerajaan Inggris pun tidak dapat mendatangkan bala bantuan diperlukan.

Pada tahun 1936 organisasi paramiliter Jerman, dikenal dengan: SA (Sturm Abteilung), SS (Schutz Staffel), dan RAD (Reichs Arbeits Dienst) telah berjumlah 1,5 juta orang. Dengan ter-lebih dahulu membunuh Kanselir Austria Engelbert Dollfuss, dan menempatkan Kurt von Schus-schnigg sebagai boneka menggantikan, maka pada tahun 1936 Jerman menyerbu negeri di ba-gian selatan itu dengan hanya mengerahkan paramiliternya. Pada tanggal 14 Maret 1939 Adolf Hitler memanggil Presiden Czekoslovakia untuk menemuinya di Berlin. Hitler lalu menuduh dan memarahinya habis habisan dan mengancam akan menghancurkan Praha dengan serangan udara. Dengan demikian hanya dalam semalam Czekoslovakia (kini negara-negara Czeko dan Slovakia) langsung dibuatnya bertekuk lutut, dan berubah menjadi salah sebuah negara budak Jerman.

Pangkalan Lilin

Ketika ayah bertugas di Pangkalan Lilin, Sumatera Selatan, pada tanggal 7 Nopember 1936, lahir anak ayah yang ketujuh dan diberi nama si Abdoerrasjid. Akan tetapi karena dengan nama itu kesehatannya tidak sebaik yang diharapkan, namanya lalu diganti dengan Muhammad Rusli.

Talang Djimar

Kemudian setelah ayah dipindahkan ke Talang Djimar, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 1938, lahir pula anak ayah yang kedelapan dan diberi nama si Siti Fatimah.

Pada tanggal 27 Desember 1939, Abdul Hamid Harahap, gelar Sutan Hanopan, orangtua ayah yang berdiam di Bagas Godang Hanopan berpulang ke Rakhmatullah. Ayah yang sangat berduka mendapat pinjaman kendaraan dari Maatschappij untuk kembali ke kampung dari Talang Djimar degan jalan darat. Setelah selesai menghadiri acara duka keluarga di kampung halaman, ayah se-keluarga kembali lagi ke Talang Djimar untuk meneruskan pekerjaan.

Menyadari Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang telah memasuk nusantara, Ompu ni Amir di Hanopan lewat surat beliau meminta ayah bersama keluarga kembali ke kampung untuk menyelamatkan diri. Meski ayah dengan beberapa rekan seperantauan telah melakukan persiapan untuk tinggal di Talang Djimar melewatkan perang, akan tetapi pada awal tahun 1942 ayah me-mutuskan mengungsi pulang ke Hanopan berkumpul dengan kerabat lainnya di kampung.

Pada tanggal 1 September 1939, Jerman lalu menyerbu ke Polandia dengan theori perang modern gagasan Jenderal muda Heinz Guderian. Diawali serangan udara jam 06.00 waktu setempat, Divisi-3 Jerman pimpinan Jenderal Fedor von Bock menerobos dari Prusia Timur menuju ke  tenggara. Ia dibantu Divisi-4 Jerman pimpinan Jenderal Günter von Kluge lalu membobol perbatasan dengan Polandia di Timur.  Pukulan dua kali lebih besar lalu dilancarkan Divisi-8 Jerman pimpinan Jenderal Johannes von Blaskowitz, dan Divisi-10 pimpinan Jenderal Siegmund List yang mendobrak Polandia dari Utara Czekoslowakia, membuat perlawanan negara akhir ini langsung porakporanda. Akibatnya, pasukan Polandia pimpinan Marsekal Edward Smygly Ryds menjadi tidak lagi terkoordinasi di lapangan membuat pemerintah negeri ini terpaksa melarikan diri. Jerman berhasil menggunting habis seluruh perlawanan Polandia dalam sebuah blitzkrieg (perang kilat) memanfaatkan kendaraan motor berlapis baja kecepatan tinggi, nyaris tidak mendapat perlawanan yang berarti dari kekuatan lawan yang masih mempersiapkan diri dengan cara konvensional.

Angkatan perang Polandia terdiri dari 30 Divisi dan 12 Brigade Kavaleri saat itu, sebetulnya tidak tergolong kecil dibandingkan satuan-satuan Jerman yang digunakan untuk menyerang di-tinjau dari jumlah sumber daya manusia dikerahkan. Perbedaan tampak jelas pada kemutahiran mesin-mesin perang yang digunakan, mutu latihan prajurit yang dikerahkan, dan doktrin yang di-gunakan. Inilah ketiga taktik Jerman yang membuat Pemerintah Polandia bersama Panglima Ter-tinggi Angkatan Perangnya, terpaksa meninggalkan tanah-air pada tanggal 18 September 1939, untuk lari menyelamatkan diri ke Rumania.

Inggris dan Perancis, dua negara adidaya Eropa ketika itu, segera mengetahui apa yang dilakukan Jerman di Polandia, dan marah besar. Keduanya langsung mengeluarkan ultimatum kepada Jerman untuk segera meninggalkan Polandia. Akan tetapi ultimatum Inggris dan Peran-cis, dua superpower Eropa ketika itu, tidak diindahkan Jerman. Maka pada tanggal 3 September 1939, dua hari setelah Jerman menyerbu ke Polandia, dikumandangkanlah Perang Dunia kedua di seluruh daratan Eropa.

Serdadu-serdadu Jerman dengan cepat menduduki negeri-negeri kecil di pesisir Barat Laut  Eropa yang menyatakan diri netral. Jerman lalu masuk ke negeri Belanda pada bulan Mei tahun 1940 yang menyebabkan Ratu Wilhelmina melarikan diri ke Inggris. Belgia dan Luxemburg  lalu mendapat giliran diduduki oleh serdadu-serdadu Jerman. Perancis kemudian memperkuat  per-batasannya dengan Jerman di garis Maginot, yang menurut pendapatnya tidak akan dapat diterobos musuh. Jerman selanjutnya melancarkan pemboman atas kota London di Inggris, dari negara-negara kecil yang netral di daratan Eropa, dan tidak terkecuali kota Paris di Perancis.

Mengetahui pertahanan Perancis bagian utara yang berbatasan dengan negara-negara kecil yang netral tidak sekuat yang dilakukannya di garis Maginot, Jerman dengan cerdik memainkan mus-lihat jitu dengan menyeludupkan pasukannya ke berbagai negara netral tadi, lalu menyerbu per-tahanan terkuat Perancis itu dari garis belakang. Dan tak ayal lagi, dengan sangat memalukan Perancis terpaksa harus bertekuk lutut kepada Jerman dalam perang yang hanya berlangsung 40 hari lamanya.

Perkembangan di Asia

Setelah berhasil menyerbu Manchuria di Cina tahun 1931 dan mendudukinya sekali, Kaigun (Angkatan Laut) Jepang pimpinan Vice-Admiral Chuichi Nagumo tanggal 7 Desember 1941 melakukan serangan mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan melumpuhkan Armada Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik, dalam gugusan kepulauan Hawai, tepatnya di pulau Oahu; akan tetapi tidak mendudukinya. Ada pengamat  Jepang yang mengibaratkan serangan pasukan negara Matahari Terbit ini bagai membangunkan harimau yang sedang tidur, begitu terjaga langsung menerkam. Dalam serbuan itu Kaigun me-ngerahkan 6 kapal induk yang mengangkut 360 pesawatterbang, dikawal: 2 kapal perang, 2 penjelajah berat, 11 perusak (destroyer), berikut lainnya. Di Pearl Harbor, pada hari naas itu tengah bersandar 70 kapal perang Paman Sam termasuk 24 kapal pendukung; kebanyakan masih tertambat karena saat itu sedang libur. Keesokan harinya Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Jepang, dan Perang Dunia kedua pun membakar kawasan Asia.

Jepang ketika itu sudah tidak sabar lagi ingin segera mewujudkan impian yang bernama: Per-Semakmuran Asia Timur Raya (Greater East Asia Co-Prosperity) yang meliputi: Semenanjung Korea, Cina, Indocina (Vietnam, Laos, Kamboja), Semenanjung Malaya, Birma (Myanmar), Filipina, dan Hindia Belanda, dibawah naungan Kekaisaran Hiro Hito dari negara Matahari Terbit yang sangat perkasa ketika itu.

Pasukan Jepang pimpinan Jenderal Yamashita dengan cepat menyerbu ke Selatan lewat pulau Hainan di Cina, lalu menerobos tanah jajahan Perancis di Indocina dan Thailand. Sebagian dari pasukannya bergerak ke Barat menuju Birma (Myanmar), sebuah tanah jajahan kerajaan Inggris. Yang lain langsung bergerak ke Selatan naik sepeda menelusuri semenanjung Malaya untuk sampai di Kuala Lumpur dan Penang, masih dalam tahun yang sama, sebuah tanah jajahan kerajaan Inggris lainnya. Kapal perang Inggris Prince of Wales dan Repulse yang bertugas menghadang armada Jepang guna melindungi pulau Singapura dihancurkan dalam sekejap, menyebabkan pemerintah Inggris yang bertempat di kota Singa itu harus lari tunggang langgang meninggalkannya.

Serbuan airbah Dai Toa Senso (Perang Asia Timur Raya) pimpinan Jendral Imamura di Pasifik Barat Daya atau Asia Tenggara saat itu membuat pasukan gabungan ABDACOM (Australian, British, Dutch dan American Components) dari SEAC (South East Asia Command) pimpinan Jenderal Sir Archibald P. Wavell yang ditugaskan melindungi tanah Hindia Belanda hanya mampu bertahan 10 hari, lalu dihancurkanaat pada tanggal 26 Februari 1942, menyebabkan para Jenderal yang memimpin tiap kesatuan harus melarikan diri ke India dan Australia. Tujuan Jenderal Imamura jelas, segera menduduki nusantara, dan memaksa pemerintah  Hindia Belanda yang tak berdaya di Batavia, pulau Jawa, segera menyerah tidak bersyarat, dan menjalankan ladang-ladang minyak termasuk kilang-kilangnya, untuk menyediakan keperluan mesin perang yang dahaga bahan bakar dan pelumas.

Jepang masuk ke tanah Hindia Belanda diawali dengan serangan udara atas Tarakan di Kaliman-tan Utara tanggal 11 Januari 1942, disusul Menado di Sulawesi Utara tanggal 17 Januari 1942, Balikpapan di Kalimantan Timur tanggal 22 Januari 1942, Pontianak di Kalimantan Barat tang-gal 1 Februari 1942, Palembang di Sumatera Selatan tanggal 14 Januari 1942, dan Bali  tanggal 26 Januari 1942. Serdadu-serdadu Jepang segera menyerbu ke pulau Jawa tanggal 28 Februari 1942, dan melakukan pendaratan di tiga tempat, masing-masing: Banten, Indramayu dan Rembang. Dari Banten mereka bergegas menuju Batavia dan mematahkan perlawanan serdadu Be-landa yang mempertahankan kota itu dalam 4 hari. Yang dari Indramayu tentara Jepang dengan cepat menuju lapangan terbang Kalijati tidak jauh dari Subang, untuk mencegat Gouverneur-Generaal (Gubernur-Jenderal) Hindia Belanda Tjarda van Starkenberg Stachhouer dan pimpinan tertinggi KNIL (Koninklijke Nederlads Indie Leger, atau Angkatan Darat Kerajaan Hindia Belanda), Luitenant-Generaal (Letnan-Jenderal) ter Poorten melarikan diri ke Australia lewat udara.

Pada tanggal 8 Maret 1942 kedua pimpinan tertinggi pemerintah Hindia Belanda itu terpaksa menyerah tak-bersyarat setelah memberi perlawanan kurang dari 9 hari, dan menandatangani perjanjian bertekuk lutut yang mempermalukan orang Belanda dihadapan anak-anak pribumi dan orang Asia lainnya. Dengan demikian penjajahan Belanda atas nusantara, diawali kedatangan: Cornellis de Houtman di Banten tahun 1596, dilanjutkan Jan Pieterszoon Coon yang mendirikan benteng VOC di Batavia tahun 1619, lalu berakhir dan masuk kedalam sejarah. Keesokan harinya, Jenderal ter Poorten terpaksa memerintahkan seluruh serdadunya di tanah Hindia Belanda menghentikan perlawanan dan menyerah kepada Jepang, lalu membubarkan KNIL. Di pulau Sumatera Generaal-Majoor (Mayor-Jenderal) Overtrakker dan rekannya Gozenson pun ter-paksa menyerah kepada Jepang tanggal 28 Maret 1942, di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara tidak jauh dari Kotacane. Kota-kota di pulau Sumatera lalu berjatuhan ke tangan Jepang pada tahun 1942, antara lain: Palembang 14 Februari, Jambi 26 Februari, Medan 12 Maret, dan Banda Aceh 13 Maret. Masyarakat pribumi kemudian memasuki kehidupan yang baru, yakni zaman pemerintahan Fascist Jepang; dan zaman penjajahan Hindia Belanda pun lalu berakhir.

Menyadari Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang telah merambah masuk ke nusan-tara, Ompu ni Amir dari Hanopan kemudian mengirim surat kepada ayah bersama untuk pulang bersama keluarga ke kampung untuk menyelamatkan diri. Meski ayah bersama sejumlah teman di perantauan telah membuat persiapan untuk tinggal di Talang Djimar melewatkan perang, akan tetapi akhirnya ayah pada tahun 1942 memutuskan untuk pulang ke Hanopan untuk berkumpul dengan saudara-saudara lain yang juga kembali ke kampung dari perantauan.

Zaman Pendudukan Jepang

Hanopan

Dari pangkalan angkatan perang Dai Nippon di Malaysia, pagi hari tanggal 13 Februari 1942, serdadu-serdadu Jepang diperintahkan kerajaan menyerbu Palembang. Serbuan dilakukan oleh angkatan udara yang telah disiapkan menyerang ibukota keresidenan Sumatera Selatan, ketika  itu masih diduduki Belanda. Lalu Angkatan Laut Jepang bergerak menuju ke kota yang terletak di tepi sungai Musi itu. Alasan Jepang menyerbu ke Palembang untuk merebut kota itu dari tangan Belanda guna mengatasi embargo minyak yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negerinya. Tidak ada pilihan bagi Jepang untuk mengatasi embargo kecuali mengambil alih kekuasaan Belanda di Palembang, karena yang akir ini merupakan ladang minyak pemerintah Belanda terbesar di Indonesia ketika itu, bahkan minyak yang ditambang Belanda dari ladang-ladang Palembang juga dijual ke berbagai negara Eropa hingga Amerika Serikat. 

Serangan ke Palembang merupakan awal dari kekejaman yang diperlihatkan Jepang kepada warga Sumatera Selatan akan prilaku sebuah pemerintah Fascist. Penyerangan terhadap Palembang menjadi bagian penting dari Perang Asia Pasific yang disulut Jepang untuk menguasai Asia Tenggara sebagai bagian dari Per-Semakmuran Asia Timur Raya yang dicitacitakan Jepang. Yang akhir ini lalu menduduki kilang-kilang minyak di Pelaju dan Sungai Gerong. Setelah Palembang jatuh ketangan Jepang, maka dari kota akhir ini pada tanggal 14 Pebruari 1942, pasukan Jepang menyerbu ke Lubuk Linggau, dan menduduki ibukota silampari itu tanggal 21 Pebruari tahun itu juga.

Rakyat dimana-mana di nusantara dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana bangsa Belanda (orang Eropa dari belahan bumi Barat), yang menjajah nusantara berbilang, terpaksa bertekuk lutut kepada serdadu-serdadu Dai Nippon (orang Asia dari belahan bumi Timur), nyaris tidak menunjukkan perlawanan berarti. Orang-orang Belanda yang menyerah lalu diinternir (di-tawan) Jepang, dijadikan tenaga kasar (koeli) dan pekerja paksa (rodi) yang diperintah oleh serdadu-serdadu Jepang: dihardik, dipukul, dicemeti, dan ditendang saat tidak segara menunjukkan kepatuhan. Kepada mereka yang bersalah langsung digantung, dipancung, dan ditembak oleh re-gu pelaksana hukuman mati Jepang dihadapan orang banyak.

Saudara tua dari Negeri Matahari Terbit ini tak ayal lagi memperkenalkan berbagai istilah peme-rintahan yang tergolong sentralistik di tanha-air ketika itu. Kata Residen diubah menjadi: Cokan, Bupati diganti menjadi: Kenco, Wedana ditukar jadi: Gunco, Kepala Kampung menjadi: Kuco. Dalam jajaran angkatan perang, Jepang memperkenalkan: Rikugun untuk Angkatan Darat, ketika itu dan ditugaskan menjalankan pemerintahan di pulau-pulau Jawa dan Madura. Lalu Kaigun untuk Angkatan Laut, ditugaskan menjalankan pemerintahan di pulau-pulau lainnya termasuk pulau Sumatera. Polisi Militer dinamakan Jepang: Kem Pei Tai. Selain dari itu ada lagi: Sendenbu yang artinya Badan Penerangan Jepang. Seinendan digunakan untuk menyebut orga-nisasi pemuda peserta latihan militer Kyoren. Fuzinkai istilah nama untuk para aktifis wanita anak-anak negeri yang membantu Bala Tentara Jepang. Keibodan adalah badan yang membantu kepolisian memata-matai anak-anak pribumi. Heiho ialah pemuda-pemuda anak bangsa yang direkrut untuk membantu tentara Jepang dalam medan perang Asia Timur Raya. Di pulau Jawa badan ini disebut: Kaigun-Heho sedangkan di pulau Sumatera bernama: Rikugun-Heho. Ada lagi yang disebut: romusya. Yang akhir ini ialah tenaga-tenaga kerja anak bangsa yang dihimpun  Romukyoku (Jawatan Tenaga Kerja Jepang) untuk beragam keperluan, termasuk yang ikut berperang yang tidak sedikit jumlahnya.

Hengkangnya pemerintahan Hindia Belanda dari bumi pertiwi, telah lama menjadi idaman anak-anak negeri. Dalam pandangan masyarakat di tanah-air, sikap dan prilaku orang Belanda yang datang dari Eropa tergolong sangat angkuh; kehidupan mereka pun jauh dari rakyat kebanyakan  dibandingkan orang-orang asing lain, seperti: Arab, Cina, Keling (India), yang juga termasuk pendatang ke nusantara. Keserakahan terhadap penguasaan hasil: perkebunan, perdagangan, pertambangan sampai industri yang dikuasai pemerintah Hindia Belanda yang kolonial dalam rentang waktu yang panjang, mereka perlihatkan dihadapan anak-anak negeri, nyaris tidak ambil bagian berarti guna memperbaiki nasib rakyat banyak di tanah jajahan. Orang-orang Belanda amat menghormati Jenderal van Heutz sebagai orang yang angat berjasa kepada Kerajaan Be-landa di Eropa, karena dengan kecerdasan dan kerja kerasnya telah menaklukkan begitu banyak kerajaan di nusantara besar dan kecil, menundukkan begitu banyak Raja di tanah-air untuk men-dirikan Oost Nederlands Indie  (Hindia Belanda Timur) yang luas dari Sabang hingga Merauke. Akan tetapi tanah jajahan yang luas itu tidak membantu memperbaiki kehidupan anak-anak negeri di tanah kelahirannya.

Dalam kurun waktu ratusan tahun lamanya, anak-anak negeri telah melakukan rodi (kerja paksa) yang menguras tenaga nyaris tanpa berimbalan, mengabdi kepada pemerintah Hindia Belanda yang kolonial membangun jalan-raya dan jembatan diperintahkan oleh Dandels. Mereka juga menjadi koeli di beragam perkebunan yang diusahakan pemerintah Hindia Belanda di tanah-air dengan bayaran segobang (dua setengah sen uang Belanda ketika itu) sehari, lalu ditransmigrasikan ke berbagai tempat di luar pulau Jawa. Tidak sedikit dari mereka yang lalu dieksport ke luar negeri untuk dijadikan pekerja rodi di sejumlah perkebunan seperti: Suriname di Amerika Selatan, dan New Caledonia di Timur Australia, untuk menjadi koeli perkebunan milik kerajaan Belanda dan asing lainnya. Dapat dimengerti apabila selama masa penjajahan Belanda yang begitu panjang muncul protes dimana-mana, pembangkangan, penolakan, hingga dengan pem-berontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa ketika itu.

Hingga dengan kedatangan Jepang di nusantara, semua kebijakan yang diambil Kerajaan Be-landa di Eropa terhadap tanah jajahan Hindia Belanda Timur, menyebabkan yang disebut akhir ini menjadi: pemerintahan kolonial terlemah didunia, jumlah rakyat buta-huruf terbanyak sejagat, orang-orang miskin terhina di muka bumi, dan militer terlemah di Asia. Meski telah berlaku se-demikian buruk kepada anak-anak negeri di tanah-airnya, orang-orang Belanda masih menimpali anak bangsa ini dengan ucapan Helfferich: “Een Natie van Koelies, en een Koelie onder de Na-ties” (Sebuah bangsa Kuli, dan Kuli dibawah Bangsa-bangsa). Luka lahir bathin yang terpen-dam ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial kepada anak-anak negeri amat da-lam dan menyakitkan, sehingga tidak cukup banyak kata yang adad dalam perbendaharaan  bahasa untuk mengungkapkan seluruhnya. Demikian pahit kegetiran hidup yang dirasakan anak-anak bangsa di tanah kelahirannya sendiri pada ketika itu.

Jepang rupanya faham sekali akan duka lahir dan bathin yang diderita anak-anak negeri di tanah  Hindia Belanda ketika itu, dan dengan cerdik memanfaatkannya. Karena itu Jepang dengan cepat menawarkan janji “kemerdekaan” kepada anak-anak bangsa di nusantara dalam satu paket dengan kemakmuran untuk seluruh Asia, sebagaimana yang dikampanyekan dalam “Greater East Asia Co-Prosperity”, lebih dikenal dengan gerakan 3A: “Nippon tjahaja Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia”.

Tidak disangkal lagi anak-anak negeri dimana-mana di seluruh nusantara bersuka cita dan me-nyambut kedatangan serdadu-serdadu Jepang yang datang dari negeri matahari terbit, apalagi diiringi sikap ramah tamah dan penuh hormat yang dipertontonkan saudara tua pendatang baru itu. Pada tahap ini, keinginan rakyat di nusantara yang diwakili para pemimpin mereka masih sejalan dengan keinginan tentara Jepang, yaitu secepatnya mengenyahkan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial dari bumi pertiwi.

Akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda yang kolonial tumbang, rakyat menuntut janji kemerdekaan kepada Jepang. Sekelompok anak bangsa bahkan menyodorkan calon presiden pribumi beserta para menteri kabinetnya, akan tetapi saudara tua itu terpaksa mengulur waktu. Baru setelah anak-anak negeri menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang-orang Jepang  menduduki berbagai jabatan yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda, barulah mereka sadar a-kan maksud kedatangan orang-orang yang mengaku diri sebagai saudara tua itu. Kini, keinginan rakyat dan kepentingan Jepang sudah berseberangan, bahkan akan menuju benturan kepentingan. Anak-anak bangsa lalu membayangkan kedatangan penjajah baru ke nusantara, kini dari Asia  Timur yang mengaku diri bernama saudara tua.

Apa yang diperlukan Jepang segera ketika itu ialah tenaga kerja, ratusan bahkan ribuan anak bangsa untuk berkingrohoshi (berkerja bhakti) menjadi heiho membantu prajurit Jepang dalam perang Dai Toa Senso menghadapi serbuan pasukan sekutu. Demikian juga romusya untuk mem-bangun benteng-benteng pertahanan, menyiapkan lapangan terbang, membongkar/pasang rel ke-reta api seperti di Tratak dan Petain 170 km di Barat Daya Pekanbaru, membangun kubu per-tahanan, melakukan penggalian tanggul, membuat tempat perlindungan bagi serdadu Jepang, menggali terowongan berikut lorong dan gua persembunyian serdau-serdadu Jepang, dan masih banyak lagi. Tenaga kerja diperlukan tidak hanya yang untuk bertugas di tanah-air, tetapi juga   untuk dieksport ke negeri lain seperti yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang kolonial silam, tetapi kini oleh pemerintah Fascist Jepang untuk memenangkan perang Dai Toa Senso.

Jepang tidak disangkal lagi membutuhkan bahan pangan: beras, sayur, daging, buah, yang di-kumpulkan dari  petani, peternak, dan dibayar uang kertas Jepang. Pemerintah Fascist Jepang ini juga membutuhkan anak-anak negeri yang dijadikan polisi untuk megamankan masyarakat di ga-ris belakang. Kini serdadu-serdadu Jepang telah menanggalkan semua keramah-tamahan se-belumnya, dan menukar dengan sikap kasar, keras, dan kejam menghadapi anak bangsa. Ser-dadu-serdadu Jepang kemudian memperlakukan anak-anak bangsa dengan sewenang-wenang, tindakan kasar, bengis dan kejaman, dalam menuntut kepatuhan mengikuti perintah. Jepang juga memerlukan bantuan aktif penduduk mempertahankan nusantara dari serbuan pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat.

Karena serdadu-serdadu Dai-Nippon telah menunjukkan keperkasaan mengusir pemerintah Hindia Belanda dari bumi pertiwi dengan mudah; memperhatikan kecepatan perubahan prilaku orang-orang Jepang mengambil alih berbagai jabatan yang ditinggalkan pemerintah Hindia Belanda, anak-anak negeri denga para pimpinannya di tanah-air saat itu terpaksa mengalah. Me-reka sadar, bahwa kedatangan Jepang ke tanah-air untuk merampas tanah jajahan  Hindia Belan-da, setelah penguasa akhir ini berhasil ditaklukkan. Maka untuk menghindarkan pertumpahan darah yang sia-sia melawan pasukan pendudukan Jepang yang perkasa, kasar, bengis, kejam, dan  tidak beradab ketika itu, anak-anak bangsa dengan para pemimpinnya terpaksa mengambil langkah koopertif dengan mengikuti kehendak saudara tua.

Serbuan tentara Jepang yang telah meluluhlantakkan pasukan SEAC dan pertahanan tanah Hin-dia Belanda, kemudian diarahkan ke Australia. Dengan terlebih dahulu menduduki Rabaul di gugusan kepulauan Bismarck, Jepang melangkah ke semenanjung di Utara benua kanguru, dan berupaya menggunting jalur pengiriman senjata yang datang dari Amerika Serikat. Akan tetapi malang, dalam pertempuran di Laut Coral (Laut Karang) pada tanggal 4 Mei 1942, angkatan laut Jepang pimpinan Jenderal Hyakutake menderita kekalahan, terpaksa mundur disusul jatuhnya Guadalkanal tanggal 6 Nopember tahun yang sama. Sebelumnya pada bulan Juni tahun itu juga, empat buah kapal induk yang sarat pesawat tempur ditenggelamkan armada Amerika Serikat ti-dak jauh dari Midway.

Kendati Jepang terus berusaha memacu serangannya, namun setelah Jenderal Hyakutake diganti-kan Jenderal Imamura, sampai dengan penghujung tahun 1942 pasukan Jepang yang menyerbu ke bagian Utara Australia itu terus terpukul mundur. Duet Jenderal Nimitz dari Pearl Harbor dengan Jenderal McArthur yang ditarik ke Australia dari Filipina, melakukan gerakan leap frog (lompat katak) dari kepulauan-kepulauan: Marshall, Gilbert, Mariana, dan Carolina, lalu memak-sa serdadu-serdadu Jepang melakukan strategi mundur sambil bertahan cara bergantian. Dalam periode tahun 1942 hingga 1943, Jenderal McArthur terus saja memburu pasukan Jepang yang terdesak mundur ke Papua, dari sana ke Morotai, lalu kepulauan Filipina, pulau Taiwan, kepula-uan Okinawa, hingga menghampiri Jepang di tanah-airnya. Pukulan besar yang diderita Jepang pada saat itu ialah tewasnya laksamana Yamamoto tanggal 1 Maret 1943.

Dalam gerakan mundur, diawali dari Filipina Jepang memperlihatkan perlawanan sengit, dan mengerahkan  squadron pesawat tempur Kamikaze (angin utusan Tuhan) dikemudikan para pe-nerbang berani mati. Mereka menyerang semua armada sekutu yang bergerak dalam formasi menuju ke perairan Jepang, menyebabkan banyak yang disebut akhir ini terbakar dan tenggelam. Gerakan gunting yang dilakukan Jenderal McArthur sejak dari Australia membuat pasukan Je-pang yang berada di pulau-pulau: Sumatera, Jawa, dan Kalimantan terkucil dari induk pasukan-nya di kawasan pasifik Barat.

Banyak adegan perang yang mempertontonkan kemutakhiran persenjataan yang dimiliki Amerika Serikat dan sekutunya disatu fihak, Jerman dan Jepang pada fihak lainnya, yang telah diangkat ke layar perak untuk meramaikan bioskop-bioskop di semua muka bumi, untuk memu-askan dahaga rasa ingin tahu orang banyak seluruh dunia akan malapetaka dunia buatan manusia terbesar abad ke-20, yang gemanya masih terus bergaung memasuki abad-abad selanjutnya di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, strategi militer, dan lainnya. Dan yang tak ka-lah menyita perhatian umat manusia di dunia dalam malapetaka itu ialah kepahlawanan yang ditunjukkan para perajurit kedua kubu yang berseteru di berbagai medan laga, Eropa dan Asia.

Keberhasilan pasukan Amerika Serikat di front Pasifik Barat, disusul keberhasilan tentara Inggris mengusir serdadu-serdadu Jepang meninggalkan Birma (Myanmar) di front Asia Tenggara, lalu memburu semuanya menuju ke semenanjung Malaya. Pasukan Australia kemudian mulai menduduki kepulauan nusantara bagian Timur, menyebabkan serdadu-serdadu Jepang yang terpe-rangkap di tiga pulau disebutkan sebelumnya kian terjepit. Hal ini membuat nasib anak-anak negeri yang berada di ketiga pulau itu semakin menderita, karena serdadu-serdadu ini semakin menggantungkan hidup mereka dari pemerasan  milik masyarakat mulai hasil pertanian hingga harta kekayaan lainnya. Untuk mencukupi berbagai keperluan di pulau-pulau: Sumatera, Jawa dan Kalimantan: pangan, tenaga kerja, dan lain sebagainya, serdadu-serdadu Jepang mengandal-kan senjata ditangan, sikap kasar, dan kejam, agar anak-anak negeri menurut perintah, lalu me-nyerahkan saja apa yang diinginkan saudara tua dengan cepat.

Dengan cara demikian Jepang dapat merekrut ratusan ribu pemuda dari kota hingga desa yang didudukinya, untuk menjadi heiho dan romusha yang dikirim ke Singapura, Malaya, Siam (Thailand), Birma (Myanmar), Nikobar, dan Andaman, guna menahan serbuan sekutu. Banyak dari mereka yang terbunuh diperlakukan sebagai umpan peluru, kurus kering kurang pangan, terlantar menjadi gelandangan di rantau orang,  tenggelam dilaut, dan hilang tak tentu rimbanya. Banyak para romusya yang tidak diketahui lagi lagi dimana keberadaannya, karena samasekali tidak terdaftar. Ada pula para romusya penggali persembunyian Jepang yang dibunuh begitu saja setelah menyelesaikan pekerjaan untuk merahasiakan lokasi. Tidak sedikit jumlah keluarga  anak negeri yang menanyakan nasib sanak saudara yang telah direkrut Jepang, akan tetapi yang akhir ini tidak mengindahkannya. Banyak kampung dan desa lalu kekurangan tenaga kerja untuk mengolah lahan pertanian penghasil pangan yang menghidupi rakyat di berbagai tempat di tanah-air ketika itu.

Memasuki tahap akhir penjajahan Jepang yang setahun jagung lamanya, serdadu-serdadu Jepang yang kehabisan bekal, karena tidak lagi mendapat logistik dari induk pasukannya. Maka untuk bertahan hidup, mereka lalu memburu pangan rakyat: beras, jagung, ketela, dan lain sebagainya. Dengan peluru ditangan dan sikap kasar, serdadu-serdadu Jepang mengumpulkan semua hasil per--tanian rakyat lalu menimbunnya. Kepada  mereka yang setia, Jepang memerintahkan semu-anya berbaris untuk memperoleh jatah pangan. Rakyat di berbagai tempat di pulau-pulau: Suma-tera, Jawa dan Kalimantan, lalu menderita kekurangan  pangan. Mereka yang kelaparan berusaha mencari makanan di hutan dari tanaman liar yang diketahui dapat dimakan peninggalan generasi sebelumnya. Keracunan pangan pun terdengar dimana-mana ketika itu, karena banyak dari mere-ka yang tidak lagi mengetahui bagaimana menyiapkan untuk dimakan.

Serdadu-serdadu Jepang yang terkepung di tiga pulau memperlakukan anak-anak negeri tidak alang kepalang kasar, kejam, yang menyakitkan. Kepada mereka yang tidak cepat memberi hor-mat ketika bertemu langsung ditempeleng. Mereka yang tidak sudi, atau ragu, mengikuti perintah ditendang dan dipukul gagang senapan. Yang diketahui bersalah dicemeti didepan orang banyak di lapangan terbuka. Musuh dan penghianat yang tertangkap serdadu Jepang dipancung lang-sung, atau ditembak mati. Dalam zaman Jepang yang Fascist, tidak ada pengadilan untuk mem-buktikan kesalahan atas perkara yang dituduhkan terhada anak-anak negeri, apalagi menegakkan kebenaran dan menghormatinya.

Dengan memperlihatkan kekasaran dan kekejaman, Jepang menharap anak-anak negeri akan pa-tuh pada  perintah tanpa perlu berfikir. Tujuan Jepang jelas, menciptakan rasa takut dalam ma-syarakat untuk menghadirkan ketertiban dan  ketenteraman dalam masyarakat di garis belakang selama masa pendudukannya. Samasekali berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah Hin-dia Belanda silam untuk mendapatkan hal yang sama yang diketahui anak-anak negeri selama ini. Di lain fihak, bahasa kasar dan perbuatan kejaman yang diperlihatkan Fascist Jepang ber-dampak buruk terhadap anak-anak bangsa karena menyebabkan trauma kejiwaan yang berat. Anak-anak negeri tidak dapat menemukan dalam akal-budi dan penalaran apa yang telah me-nyebabkan kehidupan seburuk itu menghampiri hidup di alam fana ini; apakah kiranya kesalahan atau dosa yang pernah mereka kerjakan atau leluhur lakukan silam?

Meski serdadu-serdadu pendudukan Jepang telah memperlihatkan kekasaran dan kekejaman kepada masyarakat berulang kali, tidak berarti anak-anak pribumi urung samasekali memper-lihatkan perlawanan. Rakyat Singaparna di Jawa Barat, pimpinan K.H. Zaenal Mustafa menolak seikeirei (menyembah) kepada Tenno Heika yang ada di Tokyo, Jepang; karena menyalahi a-jaran “Darul Islam” yang diyakini rakyat. Sang Kiayi mengatakan sembahyang hanya meng-hadap Ka’bah yang terdapat di Mekah, Saudi Arabia, bukan sebagaimana yang diperintahkan para perajurit Jepang. Pemberontakan Indramayu lalu meletus dan menimbulkan korban dalam masyarakat ketika itu. Pemberontakan itu juga dipicu oleh kebencian rakyat kepada serdadu-serdadu Jepang yang telah melakukan pemerasan hasil bumi dan kekayaan rakyat yang telah melampaui batas.

Kehidupan di tanah-air dari hari ke hari dirasakan rakyat kian menghimpit pada penghujung pendudukan Jepang, terlebih oleh adanya blokade pasukan sekutu. Beragam bahan makanan dan pakaian yang di zaman Hindia Belanda mudah diperoleh melalui import dari luar negeri, di za-man pendudukan Jepang lalu hilang dari pasaran. Kalau pun ada, tidak mudah mendapatkan-nya, tidak terkecuali obat-obatan. Yang pertama menderita ialah anak-anak dalam pengungsian yang memerlukan pangan berbahan dasar susu. Kaum ibu terpaksa mengusahakan makanan tamba-han untuk anak-anak di pengungsian guna memenuhi kecukupan gizi.

Begitu juga dengan pakaian yang tidak dapat lagi dibeli dipasar, sehingga banyak warga yang masih mengenakan pakaian yang dibeli pada zaman Hindia Belanda silam, dikenakan hingga buruk di badan. Manakala cabik dimakan usia, tambal sulam bukan lagi halangan. Banyak pakaian yang dikenakan orang-orang yang berkeliaran di jalan-raya telah bertambal sulam dimana-mana. Berbagai warna potongan kain pun dijahitkan orang dengan tangan menghiasi baju atau celana dari luar. Orang-orang berpakaian compang-camping tampak berkeliaran menjadi pe-mandangan sehari-hari di zaman pendudukan Jepang. Ada sementara anak negeri yang telah mengenakan pakaian dari goni (karung), atau dari terpal yang dikupas dari selang air di kota-kota; sedangkan di kampung-kampung rakyat dikhabarkan mengenakan pakaian terbuat dari kulit kayu dan bagor (karet giling tipis) sebagai ganti kain pembalut badan.

Yang juga lenyap dari pasaran dalam pendudukan Jepang mainan anak-anak yang di zaman Hindia Belanda banyak diperdagangkan di pasar. Para pengungsi perlu membantu anak-anak me-reka menciptakan peralatan bermain untuk merangsang berfikir dan berkreasi dari imajinasi ma-sing-masing. Banyak anak-anak para pengungsi yang tidak segera dapat berbaur dengan anak-anak setempat di kampung-kampung tempat berdiam. Alat-alat bemain anak-anak dibuat dari bahan apa saja yang dapat dijumpai di tempat pengungsian. Dengan alat bermain seadanya di zaman Jepang, orang tua para pengungsi berusaha mencerdaskan buah hati mereka: putera dan puteri, sekaligus mengantarkan anak-anak ini bermasyarakat dengan anak-anak lain di lingku-ngan kehidupan yang baru. Kaum ibu pun tidak ketinggalan menyediakan beragam alat permai-nan anak perempuan agar dapat dengan sebayanya di tempat pengungsian.

Dengan semakin terpukulnya serdadu-serdadu Dai Nippon dalam perang Dai Toa Senso, pada maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang saat itu: Koisho menyampaikan dihadapan Parlemen di negerinya, bahwa pemerintah Jepang akan dengan resmi memberikan ke-merdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian janji itu diulangi lagi oleh Jepang dengan pe-ngumuman pemerintah yang dikeluarkan tanggal 29 April 1945.

Pladjoe

Setelah pulang ke kampung dan berkumpul bersama saudara yang kembali dari perantauan setahun lamanya untuk menyelamatkan diri dari amukan Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang, berlama-lama tinggal di kampung tanpa pekerjaan dan pendapatan dirasakan ayah semakin tidak tertahankan. Setelah menyadari keadaan sudah cukup aman, dan Jepang tampak telah menguasai semuanya, pada tahun 1943 ayah kembali merantau ke Sumatera Selatan menuju Pladjoe, untuk mengetahui keadaan, dan mencari keterangan apakah pekerjaan yang ditinggalkan di De Bataafsche Petroleum Maatschaappij milik Belanda saat Japang masuk, masih akan diteruskan?
 

Mangunjaja

Dengan datangnya Jepang, ternyata pekerjaan pencarian sumur-sumur baru di ladang minyak Talang Jimar  tidak diteruskan, dan ayah diminta menuju ke ladang minyak Mangunjaya. Di ladang minyak akhir ini, ayah bergabung dengan Asano-Butai dan bertugas di bidang personalia perusa-haan minyak milik Jepang. Ternyata perusahaan minyak N.V. De Bataafsche Petroleum Maat-schaappij Mangunjaya, Musi Banyu Asin, yang ditinggal Belanda telah diambil alih pemerintah Fascist Jepang.

Ladang Minyak Mangunjaya Kabupaten Musi Banyu Asin  tahun 1945

Keterangan Gambar

1. Kantor                                  9. Perumahan Pegawai Minyak           17. Rumah Kembar

2. Poliklinik                             10. Perumahan Bujangan                      18. Tanah Lapang

3. Pompa Air                           11. Bengkel dan Gudang                      19. Kampung

4. Puast Listrik                        12. Pelabuhan Kapal Sungai                 20. Arah Babat

5. Sekolah Rakyat                   13. Tambatan Perahu                           21. Arah Muara Punjung

6. Lapangan Bola                    14. Perladangan                                   22. Arah Kilang Minyak

7. Menara Bor                         15. Persawahan                                   23. Rawa

8. Kebun Karet                       16. a.,b.,c. Rumah Ayah                       24. Sungai Musi

Dari Mangunjaya ayah mengirim surat ke kampung, untuk mengirim khabar kepada ibu, Ompung perempuan, dan kerabat lainnya yang mengabar keadaan ayah di rantau. Tidak lama sepenerima surat, ibu lalu menyusul ayah ke Mangunjaya. Dari Sipirok, ibu mendapat Surat Keterangan no.744/8 yang mencantumkan nama seluruh anaknya:

.                    1. Muhammad Syarif Harahap

                     2. Abdul Hamid Harahap

                     3. Muhammad Anwar Harahap

                     4. Muhammad Arifin Harahap

                     5. Muhammad Rusli Harahap

                     6. Fatimah Marsari Harahap;

dikeluarkan Patuan Soangkupon selaku Kepala Kuria di Sipirok, yang diperlukan sebagai “Surat Jalan” saat itu. Dua orang anak ibu, yakni: Muhammad Anwar Harahap dan Muhammad Arifin Harahap ditinggal di Padang Sidempuan pada Durain Pulungan, di jalan Rambutan no. .. berpo-tongan dengan jalan Lubuk Raya, Tano Lapang, untuk mengikuti Sekolah Rendah Goeberne-men. Lainnya meneruskan perjalanan bersama ibu sampai ke Mangunjaya. Setiba di Mangunjaya keluarga ayah berdiam di rumah 16a, kemudian pindah ke rumah sewa lebih besar16b.

Mangunjaya sebuah desa di daerah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, yang telah berubah menjadi sebuah ladang minyak. Desa minyak ini terleak di jalan-raya yang menghubungkan Palembang dengan Lubuk Linggau. Selain dari lewat jalan darat desa minyak ini juga dapat diraih lewat angkutan air sungai Musi dari Palembang setelah melewati Sekayu dan Babat. Ma-ngunjaya ialah ladang minyak sebenarnya, karena di desa ini banyak terdapat sumur minyak, dari mana minyak mentah (crude oil) dibawa keluar dari dalam perut bumi. Pompa minyak berte-baran di ladang desa, dan pompa-pompanya masih ditarik kabel baja panjang dari pusat-pusat penghelaan dijalankan mesin diesel. Kabel baja ditebar bercabang, panjangnya mencapai ratusan meter dari pusat penarikan, dibuat tergantung pada ayunan kayu berjarak dari tanah tersusun dalam barisan. Pada zaman Belanda minyak mentah dihasilkan dikirim lewat pipa minyak ke Plaju dan Sungai Gerong dijadikan BBM, pelumas, dan lainnya. Akan tetapi dalam zaman Jepang ada yang minyak mentah yang diolah di Mangunjaya menjadi BBM kebutuhan mesin perang.

Sebagai sebuah ladang minyak, Mangunjaya memiliki kantor administrasi untuk melola ladang. Terdapat juga bengkel untuk beragam perawatan mekanik yang diperlukan, alat-alat berat pe-nunjang pekerjaan pemeliharaan ladang. Di ladang ini kebanyakan orang bepergian dengan berjalan kaki, hanya sedikit yang menggunakan kereta angin saat itu. Banyak warga naik perahu dayung di sungai Musi untuk bepergian ke kampung berdekatan, seperti: Babat, Muara Punjung, Sugiwaras, Brugo, Air Itam, Ngulak, Toman, dan lainnya. Hanya ladang Mangunjaya yang memiliki mobil penumpang yang melintas di jalan-raya, begitu juga kapal tunda (tug boat) di su-ngai Musi penghela tongkang yang mengangkut muatan berat keperluan ladang. Sebagai pega-wai personalia ayah kerap mengunjungi berbagai lokasi yang ada dalam administrasi ladang Ma-ngunjaya, antara lain: Keban, dan lainnya.

Selain dari itu terdapat kapal-kapal roda lambung dijalankan mesin-uap milik para pedagang yang berkeliaran di sungai Musi dinakhodai seorang Juragan hilir mudik menyinggahi pela-buhan-pelabuah sungai sepanjang sungai Musi. Kapal-kapal ini menjadi “toko terapung” yang memperdagangkan barang-barang keperluan hidup sepanjang sungai Musi yang dapat dising-gahi. Kapal roda lambung digunakan karena dasar sungai Musi yang dangkal terutama di musim panas, sehingga dasarya muncul ke permukaan. Para nakhoda harus menghindar darinya bila tidak ingin kandas.

 

Sumber: Google

  Kapal Tunda. 

 

     Sumber: Google.

                                                                      Kapal Roda Lambung.

Dalam zaman Jepang, di Mangunjaya banyak ditemukan serdadu Nippon dalam perawatan oleh terserang malaria. Mereka yang sakit dirawat di Rumah Bujangan yang tidak jauh dari klinik. Banyak dari mereka yang dibaringkan dengan kepala didinginkan balok-balok es tergantung di atas kepala masing-masing untuk menurunkan temperatur.

Dengan Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia ke-II di Eropa yang mendukung: Inggris, Perancis, dan lainnya di front Barat, demikian juga Uni-Sovyet (Rusia) di front Timur yang me-nyerang, Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler terjepit di medan laga, dan membuat negeri akhir ini dapat segera ditaklukkan; dan Perang Dunia ke-II di Eropa pun berakhir.

Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia ke-II, lalu dirayakan masyarakat tanggal 8 Mei 1945 di Eropa. Perang dahsyat yang telah meluluhlantakkan Jerman berikut aliansinya yang jaya oleh serbuan pasukan sekutu yang lebih perkasa ketika itu, membuat pemerintah Fascist Jerman pim-pinan Adolf Hitler dengan Partai Nazinya bertekuk lutut tidak bersyarat, lalu menandatangani perjanjian Potsdam (kota dekat Berlin) yang menyakitkan. Dalam perjanjian tersebut dikatakan,  negeri Jerman harus dibagi menjadi empat sektor, sesuai dengan jumlah pasukan sekutu yang  menaklukkannya, masing-masing: Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Uni-Sovyet.

Penggabungan ketiga sektor negeri Jerman yang diduduki: Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, yang terletak di bagian Barat negeri itu, melahirkan Jerman Barat dengan ibukotanya Bonn; sedangkan sektor keempat yang berada di bagian Timur Jerman dan dikuasai Uni-Sovyet, oleh perbedaan ideologi negara penakluk, terpaksa memisahkan diri dan membentuk apa yang ke-mudian dinamakan Jerman Timur dengan ibukotanya Berlin. Akan halnya kota Berlin, bekas ibukota Nazi Jerman yang tersohor itu, dalam kesepakatan Potsdam juga perlu dibagi kedalam empat sektor. Penggabungan sektor-sektor Berlin yang diduduki: Amerika Serikat, Inggris dan Perancis yang terdapat di sebelah Barat kota itu melahirkan Berlin Barat; sedangkan sektor Timur yang berada dibawah kekuasaan Uni-Sovyet, juga memisahkan diri oleh perbedaan ideologi negara lalu membentuk Berlin Timur, dan kemuian menjadi ibu-kota Jerman Timur.

Pada awalnya kedua komunitas bangsa Jerman yang berdiam di Berlin, yakni warga Berlin dibawah pemerintah gabungan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, begitu juga warga Berlin yang berada dibawah kekuasaan Uni-Sovyet; atau mereka yang bermukim di blok Barat (Ame-rika Serikat, Inggris dan Perancis), maupun yang bermukim di blok Timur (Uni-Sovyet) sejalan perjanjian Potsdam, hanya dipisahkan sebuah garis yang hanya terdapat dalam peta. Akan tetapi dengan semakin banyak penduduk yang bermukim Berlin Timur yang melarikan diri meninggal-kan bagian kota itu dan bergabung dengan penduduk Berlin Barat, oleh pemerintah Jerman Timur atas persetujuan Uni-Sovyet, didirikanlah "dinding beton" di lapangan pada garis yang memisahkan kedua komunitas kota itu. Dinding beton ini lalu dikenal dengan: “Tembok Berlin” atau "Berlin Wall". Tembok Berlin dibangun pada zaman pemerintahan Perdana Menteri Uni So-vyet Nikita Khrushchev berhaluan Sosialis-Komunis sedang berkuasa di Kremlin, di kantor pemerintah Uni-Sovyet, di pusat kota Moskow.

Meski Perang Dunia ke-II telah berakhir di Eropa, akan tetapi hal itu samasekali belum berlaku di Asia, meski Jepang telah kehilangan aliansi perangnya di belahan bumi Barat. Kini Jepang ha-rus bertempur sendirian untuk mewujudkan gagasan: “Per-Semakmuran Asia Timur Raya” de-ngan kemampuan militer yang ada berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dengan para sekutu perangnya dari Eropa, khususnya Inggris, dan Belanda, yang mempunyai kepentingan di kawasan Asia Tenggara, karena merasa memiliki tanah jajahan yang luas lagi kaya akan berbagai sumber alam, dan belum lama direbut oleh Fascist Jepang. Seteru Jepang lain di Asia Pasifik ke-tika itu ialah Cina Nasionalis pimpinan Jenderal Chiang Kai Shek yang bukan komunis, dan Australia. 

Dengan semakin dekat Jenderal McArthur bersama armada perangnya menghampiri perairan ne-geri Sakura, Jepang menunjukkan perlawanan yang beragam di laut dan udara. Di laut, selain kapal-kapal perang angkatan lautnya, Jepang mengirim ribuan kapal motor bunuh diri pengangkut bom: mulai kapal selam torpedo mini dikendalikan perajurit jibaku (berani mati), perahu cepat pemburu kapal perang, dan lainnya; semunya ditebar ke lautan disekeliling negeri Sakura. Tujuannya, untuk menenggelamkan kapal-kapal armada sekutu yang berani mendekat. Pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat benar-benar menghadapi rintangan besar melawan para perajurit jibaku yang besar jumlahnya dan beragam pula bentuknya, karena dapat mengka-ramkan tidak sedikit kapal perang, sehingga terpaksa harus berpaling kepada keunggulan tekno-ogi, untuk membuat Jepang cepat bertekuk lutut. Pilihan kemudian jatuh pada penggunaan senjata nuklir atau bom atom yang dijuluki: “Little Boy”.

Dua kota industri Jepang dipilih menjadi sasaran Little Boy, yakni: Hiroshima di pulau Honshu, dan Nagasaki di pulau Kyushu. Bom pertama dijatuhkan di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945, dilepaskan dari lambung pembom B-29 “Enola Gay” yang dikemudikan Kapten Penerbang War-field Paul Tibbets Jr, dan merenggut  120.000 jiwa sekejap, disusul 80.000 orang yang mati perlahan akibat penyinaran radio-aktif. Melihat kengerian yang ditimbulkan bom pertama meng-hantam Jepang di tanah-airnya, kabinet Jepang langsung bersidang hari itu juga. Tiga hari kemu-dian, bom kedua dijatuhkan pula di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 yang merenggut 80.000 jiwa seketika. Tak pelak lagi, negara Matahari Terbit itu langsung mengibarkan bendera putih tanda menyerah, sekaligus menyatakan bersedia mengikuti Jerman menerima perjajian Potsdam yang tak-bersyarat dan memilukan kaum samurai, lalu mempermalukan semuanya.

Baru pada tanggal 8 Agustus 1945, Uni-Sovyet memaklumkan perang kepada Jepang dengan mengerahkan angkatan perang menerobos masuk Manchuria, tanah jajahan Jepang di Tiongkok. Negara Beruang Merah  itu melibatkan diri dalam Perang Pasifik setelah Kerajaan Jepang me-nyatakan negerinya telah bertekuk lutut kepada sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Pada tangal 14 Agustus 1945 Presiden Amerika Serikat Truman dan Perdana menteri Inggris Lord Attlee mengumumkan ke seluruh dunia, bahwa Jepang telah bertekuk lutut tak-bersyarat. Kemudian Kaisar Hirohito memerintahkan semua pasukan Jepang yang ada di kawasan pasifik “menghentikan perlawanan”, bukan “menyerah”, pilihan kata bijak untuk tidak menyakitkan hati bangsanya. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945 Menlu Jepang Shigemitsu mengumumkan keka-lahan Jepang terhadap Sekutu kesegala penjuru  dunia, dan Perang Dunia ke II, atau Perang Dai Toa Senso, yang dimulai Jepang di kawasan Asia pun berakhir.

Di Mangunjaya, ayah dan ibu menerima khabar duka dari Pematang Siantar yang mengatakan bahwa Namboru Duma Harahap yang tinggal di Matapao, Perkebunan Kelapa Sawit  antara Me-dan dan Tebing Tinggi (Deli), telah berpulang ke rakhmatulla tanggal 15 Agustus 1945.

Pada tanggal 30 Agustus 1945 Marsekal Terauchi, Panglima Tertinggi Bala Tentara Jepang da-erah Selatan,  menyerahkan pedang samurainya kepada Laksamana Lord Louis Mountbatten dari SEAC berkedudukan di Saigon (Vietnam). Sementara di atas Kapal Perang Glory, Jenderal Ima-mura, Panglima Besar Jepang Kawasan Pasifik Barat Daya, menyerah kepada Jenderal Sturdes dari Australia. Baru pada tanggal 2 September 1945 utusan Pemerintah Jepang pimpinan Shi-gemitsu, atas nama Kaisar Hirohito dan Markas Tertinggi Angkatan Perang Jepang, dikawal Jenderal Yoshijiro Umetsu, berangkat menemui Jenderal McArthur dari Amerika Serikat di atas geladak kapal perang “Misouri” berlabuh di teluk Tokyo sedang menunggu bersama 50 orang Jenderal sekutu lainnya. Dalam laporannya, utusan Jepang itu mengatakan atas nama Kaisar Je-pang bahwa tentara Dai-Nippon telah kalah berperang melawan sekutu, ungkapan yang me-nyakitkan hati para perajurit Jepang di tanah-air mereka pada ketika itu.

Setelah Fascist Jerman pimpinan Adolf Hitler ditumbangkan di Eropa, Belanda memulihkan   kembali pemerintahan di negerinya, setelah selama Perang Dunia ke II Raja terpaksa hengkang ke Inggris karena diduduki Jerman. Negeri Belanda kemudian mengangkat Dr. L.J.M. Beel men-jadi perdana menteri. Pemerintah Beel di Den Haag lalu menunjuk Dr. Hubertus J. van Mook menjadi Leutenant Gouverneur-Generaal untuk Hindia Belanda yang baru berkedudukan di Ba-tavia, namun untuk sementara berkedudukan di Brisbane, Australia.

Sejak dari tanggal 15 Agustus 1945, pemerintah Hindia Belanda baru pasca Perang Dunia ke-II dalam pengasingan telah melakukan sejumlah pertemuan untuk mengatur kepindahannya ke Batavia setelah Bala Tentara Dai Nippon ditaklukkan, untuk menerima kembali tanah Hindia Belanda dari tangan Jepang yang disaksikan Sekutu. Pemerintah Hindia Belanda yang baru ini bernama: NICA (Nederlands Indies Civil Administration, atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda) yang akan dipimpin Ch.O. van der Plas, sebagai orang yang mewakili van Mook.

Sejalan dengan upaya memulihkan lagi pemerintahan sipil seberang lautan di Asia Tenggara, Belanda melakukan mobilisasi umum di negerinya untuk merekrut para pemuda yang bersedia menjadi serdadu KNIL yang dikirim ke tanah Hindia Belanda Timur. Dalam pidato melepas rombongan serdadu KNIL yang berjumlah 3000 orang, angkatan pertama yang bernama: “7 Desember Divisie” tanggal 20 Desember 1946 di atas geladak kapal Boissevain di Amsterdam, Jenderal Kruls selaku Kepala Staf Umum Tentara Belanda di Nederland mengatakan: mereka dikirim bukan untuk melakukan perang kolonial yang baru, tetapi guna mendatangkan perda-maian dan ketenterman di tanah seberang. Kapal-kapal pengangkut serdadu KNIL lainnya kemudian menyusul, antara lain: Klipfontein dengan 1386 serdadu, Kotaagung memuat 1500 serdadu, Ruys, Tegelberg, dan lainnya. Selain serdadu-serdadu yang didatangkan langsung dari negaranya di Eropa, Belanda juga merekrut anggota-anggota KNIL dari bekas interniran Jepang yang bertebaran di kawasan Asia Tenggara pasca perang Asia Timur Raya.

Dalam amar perjanjian kalah perang silam, Jepang mengatakan menyerah kepada Sekutu: Ame-rika Serikat, Inggris, Rusia dan China diwakili oleh Jenderal McArthur. Jepang juga membuat rincian kepada siapa wilayah-wilayah taklukannya akan dikembalikan. Hindia Belanda Timur akan diserahkan Jepang kepada SEAC yang diwakili Laksamana Mountbatten dari Inggris dan Jenderal Blamey dari Australia. Tidak terdapat satu kata pun yang menyebutkan negeri Belanda atau Negara Republik Indonesia tercantum dalam dokumen perjanjian, meski kedua nama akhir ini amat berkepentingan kepada wilayah yang akan ditinggalkan Kerajaan Dai-Nippon itu.

Sekutu lalu memerintahkan Detasemen Marinir dan Batalyon Seaforth Highlanders dari Inggris masuk ke tanah bekas Hindia Belanda, dan pada tanggal 15 September 1945 kapal perang Cam-berlain pimpinan Laksamana kelas III Patterson berlabuh di Tanjung Priok, pelabuhan Batavia ketika itu. Patterson lalu bertindak sebagai penerima tanah bekas Hindia Belanda yang dikemba-likan Jenderal Nagano, Panglima Tertinggi Jepang di pulau Jawa saat itu. Sepanjang bulan Sep-tember tahun yang sama, berdatangan lagi pasukan-pasukan Sekutu lainnya ke tanah bekas Hin-dia Belanda yang disusul tibanya sejumlah divisi berasal aati India.

Pada tanggal 27 September 1945, Jenderal Sir Philip Christison dari Amerika Serikat ditunjuk sekutu untuk menjadi Pimpinan Tertinggi tanah bekas Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Van Mook yang memantau rencana Sekutu, tak pelak lagi berusaha mengikut sertakan NICA-Australia dengan melobi Jenderal McArthur, kala itu masih menjadi Panglima Tertinggi Sekutu kawasan Pasifik; namun tidak mendapat tanggapan. Adapun tujuan sekutu masuk ke tanah bekas Hindia Belanda ketika itu untuk melaksanakan amar perjanjian dengan Jepang yang telah ditandatangani di Tokyo, untuk melucuti semua pasukan Jepang yang ada di wilayah itu lalu mengembalikan mereka ke Jepang, dan membebaskan APWI (Allied Prisoners of War and Internees) dari berbagai penjara dan sejumlah tempat tawanan perang Jepang lainnya.

Zaman Kemerdekaan

Setelah Jepang bertekuklutut pada sekutu di tanah-airnya tahun 1945, menurut perjanjian kalah perang yang ditandatangani, Jepang harus menarik seluruh pasukan yang ada di Asia Pasifik kembali ke tanah-airnya. Sebagai akibatnya, serdadu-serdadu Jepang yang berada di nusantara, termasuk Sumatera Selatan, dan Mangunjaya, harus juga kembali ke negerinya. Timbul dengan demikian  kekosongan pemerintah (politik) di nusantara, demikan juga Sumatera Selatan, dan Mangunjaya. Anak bangsa lalu mengambil alih Perusahaan Minyak Asano-Butai yang diting-galkan Jepang. Yang akhir ini lalu bergabung dengan Batalyon Genie Pionier TT.II Sumatera Se-latan yang dipimpin Kapten J.M.Pattiasina, karena 90% dari karyawannay memilih demikian, dan menjadikannya Perusahaan Minyak Republik Indonesia, disingkat  PERMIRI. Ayah lalu  bergabung dengan PERMIRI dan bekerja menjadi pegawai kantor personalia PERMIRI di ladang minyak Mangunjaya.

Selain menjadi karyawan PERMIRI di Mangunjaya, ayah juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penyantun Sekolah Rakyat (SR) PERMIRI pada Ladang Minyak yang belum lama dibangun untuk menyekolahkan anak-anak karyawan ladang minyak dan desa Mangunjaya. Di sekolah ini pula anak ayah ke-5 mulai masuk sekolah, dan malam harinya mengaji kitab “Turutan” kemu-dian dilanjutkan belajar mengaji “Al-Quran”.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, anak-anak SR PERMIRI merayakan Hari Kemerdekaan NRI per-tama dengan berbaris dari halaman sekolah menuju ke tengah desa dan arah Muara Punjung, dan kembali lagi ke sekolah.

Setelah pasukan Jepang kembali ke tanah-airnya, ayah sekeluarga lalu pindah ke rumah milik PERMIRI bangunan no. 10, 16c. Kehidupan lalu menjadi semakin sulit ketika itu, karena peru-sahaan minyak nasional tidak dapat lagi membiayai kehidupan para karyawan sebagaimana se-belumnya, maka ayah sekeluarga terpaksa bertani: menanam ubi rambat di sekitar rumah, me-ngerjakan sawah di rawa belakang rumah, dan beternak ayam memelihara kambing. Selain dari sekitar rumah, masih ada lagi sebuah ladang jagung yang agak jauh tempatnya.

Kegiatan ayah menjadi Ketua Dewan Penyantun Sekolah Rakyat PERMIRI dari tahun 1945 hingga 1950, oleh Bupati Kabupaten Musi Rawas dengan surat keputusan tanggal 30 Maret 1960 dinyatakan sebagai guru sekolah Pemerintah Republik Indonesia sebelum perang yang menem-pati bangunan N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschaappij Mangunjaya. Karena itu sejak tang-gal 1 April 1950 bangunan dikembalikan lagi kepada pemiliknya, sehingga ayah dipindahkan ke sekolah lain untuk mempertahankan kedudukannya sebagai pegawai Pemerintah.

Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari Kewedanaan Musi Ilir dengan ibukota Sekayu dan Kewedanaan Banyuasin degan ibukota Talang Betutu. Keduanya terletak di keresidenan Palembang. Untuk menghadapi serbuan Belanda bersama sekutunya, pemerintah yang dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945, lalu memerintahkan KNI Daerah membentuk Partai Nasional dan Badan Kea-manan Rakyat (BKR). Sejalan dengan terbentuknya BKR di Palembang maka pada tanggal 27 September 1945 dibentuk pula BKR Musi Banyuasin yang berpusat di Sekayu.

                                                                                                                                            

Dengan pasukan Japang kembali ke negerinya, Belanda yang memboncengka sedadu-serdadunya lalu kembali masuk ke nusantara, dan ke Sumatera Selatan. Yang akhir ini masih be-rupa keresidenan ketika itu, terdiri dari: Palembang, Lampung, Bangka, dan Jambi. Belanda ingin kembali ke Palembang mengingat peran yang dimilikinya untuk meyakinkan dunia internasio-nal: apabila Palembang jatuh ke tangan Belanda artinya Belanda juga menguasai pulau-pulau Jawa dan Sumatera. Dilihat dari sudut ekonomi, menduduki keresidenan Palembang sama  dengan menguasai kembali ladang-ladang kaya minyak mentah dengan kedua pusat penyuli-ngan di Plaju dan Sungai Gerong. Selain dari itu, keresidenan Palembang juga pusat perdaga-ngan karet, minyak kelapa sawit, dan hasil bumi tujuan ekspor yang mendatangkan devi-sa. Kedekatan NICA Belanda dengan sekutu menyebabkan Inggris, pemegang mandat sekutu untuk bekas tanah Hindia Belanda silam, pada tanggal 7 November 1946 menyerahkan Suma-tera Selatan kepada Belanda. Pada tanggal 24 Oktober 1946, Belanda lalu melantik Kolonel Mol-linger sebagai Komandan territorial Belanda di Palembang; dan yang disebut akhir ini  menun-tut dibuatnya garis demarkasi yang lebih lebar. Perundingan lalu dilangsungkan antara  Belanda dengan NRI di ibukota Sumatera Selatan bulan November 1946 untuk menanggapinya.

Di Mangunjaya tanggal 24 Juli 1946, ayah ambil bagian menyumbang dana dalam kampanye  PINJAMAN NASIONAL 1946, No. 61146, seri C 1 (satoe), atas nama putrinya bernama Fati-mah Marsari sebanyak “seratoes rupiah” ketika itu. 

Di Mangunjaya putra sulung ayah Muhammad Syarif Harahap bekerja di bengkel PERMIRI sebagai montir mesin, lalu bergabung dengan Bn. Genie Pionier. Terr.II Swd. Setelah mengungsi ke Lubuk Linggau pada tahun 1955 lalu mengundurkan diri u Bn. Genie Pionier. Terr. II untuk berwirausaha. Adapun anak ayah kedua Abdul Hamid Harahap pada zaman Jepang mengikui latihan Heho di Cimahi Bandung Jawa Barat. Akan tetapi karena sakit, lalu dikembalikan ke Mangunjaya. Setelah sebentar berwirausaha kemudian bekerja di dministrasi PERMIRI. Setelah mengungsi ke Lubuk Linggau, kembali lagi ke Palembang dan bekerja di bagian Sipil Trr. II Angkatan Darat. Dari Palembang lalu pulang ke Hanopan, dan akhirnya meratau lagi ke Jakarta untuk berwirausaha.

Meskipun perundingan damai telah dilangsungkan, tetapi pertikaian NRI dengan Belanda tidak  mereda, dan terus menimbulkan ketegangan. Pasukan NRI terdiri dari lasykar dan rakyat telah ditempatkan diseputar Palembang untuk menghadapi konflik dengan Belanda, saat itu adalah yang terbaik dan paling dipersenjatai ketimbang yang ada di luar kota, guna mempertahankan ke-merdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

Belanda lalu menyusun kembali pasukan dalam bulan Desember 1946 di Palembang dan sekitar-nya. Kapal-kapal perang Belanda lalu mengadakan pengawasan atas lalu lintas pelayaran antara keresidenan-keresidenan: Palembang, Lampung, dan Jambi, yang asih berhubungan dengan Si-ngapura saat itu, untuk melakukan blokade ekonomi dan militer. Dengan demikian perdagangan antara keresidenan-keresidenan disebutkan diatas dengan Singapura terputus, menyebabkan hasil bumi tidak dapat diangkut keluar dan barang kebutuhan hidup sehari-hari dan senjata tidak dapat  dimasukkan atau diseludupkan dari Singapura.

Pada tanggal 28 Desember 1946, Belanda membuat provoksi dengan menembak anggota Lasykar Napindo yang melewati pos Belanda di Benteng. Dan malam harinya Belanda melanggar  garis demarkasi yang telah disepakati: dua Jeep yang dikendarai serdadu Belanda dari Talang Semut melintas di jalan-jalan Merdeka dan Tengkuruk, begitu juga jalan didepan Rumah Sakit Charitas dan melepaskan tembakan-tembakan membabibuta ke berbagai arah.

Keesokan harinya Belanda lalu melanggar kesepakatan dengan menembak Komandan Deta-semen TRI yang sedang melakukan inspeksi kepada pos-pos pertahanan NRI. Provokasi beri-kutnya muncul pula pada tanggal 31 Desember 1946, lalu menyulut insiden dengan TRI berupa tembakan sporadis. Konvoi serdadu Belanda yang datang dari Talang Semut bergerak ke jalan Jenderal Sudirman. Lalu mobil-mobil yang melaju kencang melepaskan tembakan ke arah perta-hanan TRI dan Lasykar di tengah-tengah kota.

Pada tanggal 1 Januari 1947, sekitar jam 05.30 pagi, sebuah Jeep serdadu Belanda meninggal-kan Benteng dengan kecepatan tinggi. Mereka melewati  garis demarkasi yang disepakati. Ser-dadu-sedadu Belanda ini tampaknya sedang mabuk setelah semalaman merayakan datangnya ta-hun baru.

Para pemimpin sipil, milter, dan lasykar di Sumatera Selatan kemudian melangsungkan rapat ko-mando untuk menentukan sikap NRI terhadap provokasi Belanda. Pertemuan dihadiri Gubernur Muda M. Isa, Panglima Divisi II Kolonel Bambang Utoyo, dan Panglima Lasykar 17 Agustus Kolonel Husin Achmad. Mereka bersepakat, untuk menghadapi provokasi Belanda, NRI tidak hanya membalas serangan, tetapi harus pula menggempur kedudukan dan pertahanan Belanda di berbagai sektor. Kepala staf Divisi II, Kapten Alamsyah, lalu mengeluarkan surat perintah “Siap dan Maju” guna menyerang Belanda.

Pemerintah NRI di Palembang, Sumatera Selatan, terus mendapat tekanan Belanda sebagai aki-bat provokasi militer Belanda. Untuk menghindarkan ancaman terhadap keberadaan pemerintah Republik di Sumatera Selatan, dr. M. Isa yang menjabat Gubernur Muda di Palembang ketika itu, pada tanggal 23 September 1947 lalu mengungsi meninggalkan ibukota Smatera Selatan de-ngan kapal roda lambung menelusuri Sungai Musi sampai Muara Kelingi di hulu, dilanjutkan jalan darat ke Lubuk Linggau, lalu Curup (Bengkulu); dan kota akhir ini lalu menjadi pusat pemerintah NRI dalam pengungsian di Sumatera Selatan menggantikan Palembang.

Dengan perintah yang dikeluarkan van Mook dari tempatnya bertugas di Batavia tanggal 21 Juli 1947, tepat 06.00 waktu setempat di Palembang, Sumatera Selatan, pada hari itu, pasukan Belan-da melancarkan serangan mengerahkan Pesawat Pembom B.25, Pesawat Mustang, Howitser, Mortir, Panser dan anggota pasukan infantri untuk menghancurkan seluruh pertahanan TNI dan Laskar. Belanda membuat operatie product yang dikenal dengan “politionele acie” (gerakan pe-mulihan keamanan) terhadap pasukan NRI di bekas Hindia Belanda silam yang oleh fihak Re-publik diartikan sebagai agresi militer. Di bagian Selatan pulau Sumatera Belanda berniat untuk merebut kembali berbagai daerah yang secara politik dan ekonomi ama penting artinya ketika itu, seperti: sejumlah ladang minyak berikut semua kilangnya yang terpaksa ditinggalkan Belan-da ketika pasukan Jepang datang menyerbu ke nusantara di awal Perang Dunia ke-II.

Politionele actie Belanda di ibukota Sumatera Selatan menimbulkan apa yang kemudian dikenal dengan “Pertempuran Lima Hari Lima Malam” dari tanggal 1 hingga 5 Januari 1947 yang tidak dapat dielakkan. Pertempuran dimulai hari Rabu, tanggal 1 Januari 1947 di Palembang. Yang menjadi sasaran Belanda ketika itu, ialah: “Front Seberang Ilir Timur”, terdiri dari: jalan Teng-kuruk hingga RS Charitas, Lorong Pagar Alam, jalan menuju Talang Betutu, 16 Ilir, jalan Kepandean, Sungai Jeruju, Boom Baru, dan Kenten. Belanda membuat serangan dengan tembakan beruntun ditujukan pada berbagai kedudukan pasukan NRI yang terdapat di sekitar RS Charitas. Yang akhir ini menjadi strategis karena letaknya di atas bukit, dan dijadikan basis pertahanan Belanda. Di seberang RS Charitas merupakan wilayah NRI dibawah tanggung jawab Resimen Mayor Dani Effendi.

 Sasaran Belanda Belanda selanjutnya ialah: Front Seberang Ilir Timur kota Palembang terdiri dari Masjid Agung, simpang tiga Candi Walang, Pasar Lingkis, Lorong Candi Angsoko, dan jalan Ophir. Pasukan TRI melancarkan serangan balik menuju RS Charitas dan jalan ke Talang Betutu untuk membantu Batalyon Kapten Animan Akhyat yang sedang bertahan di jalan ke Talang Betutu. Maksudnya untuk memblokir bantuan kepada serdadu-serdadu Belanda yang datang dari Lapangan Terbang menuju Palembang, sekaligus memutus hubungan pertahanan Belanda di RS Charitas dengan Benteng.

Sasaran Belanda lainnya ialah: “Front Seberang Ilir Barat” terdiri dari 36 Ilir, Tangga Buntung, Talang, Bukit Besar, Talang Semut, Talang Kerangga, Emma Laan, Sungai Tawar, Sekanak, dan Benteng. Dari pos-pos pertahanannya, Belanda melancarkan tembakan gencar menuju kubu-ku-bu pertahanan TRI dan Lasykar serta barisan pertahanan rakyat. Adapun Markas Batalyon 32 yang bertahan dipimpin Makmun Murod, dari Resimen XV Divisi II, terdapat di Sekanak. Para Komandan Resimen XV dan Batalyon 32/XV begitu pula perwira mengatur  serangan balasan yang ditujukan ke arah Benteng yang menjadi tempat pertahanan Belanda ketika itu.

Pasukan NRI yang berada di belakang Benteng terdesak, lalu mengundurkan diri ke sekitar jalan Kelurahan Madu dan jalan Kebon Duku. TRI dan Lasykar yang berada di Bukit Siguntang me-ngubah taktik dengan memencar masuk ke kampung sekitarnya. Langkah ini diambil untuk men-cegah serdadu-serdadu Belanda menerobos ke 35 Ilir, karena apabila Belanda sampai bergerak di 36 Ilir, Suro, 29 Ilir, dan Sekanak, akan membuat pasukan NRI terkepung. Pasukan Belanda dengan kendaraan lapis baja dan persenjataan modern lalu menguasai Kantor Pos, Kantor Tele-graf, Kantor Residen, Kantor Walikota dan sekitar Jalan Guru-guru di 19 Ilir. Pertempuran per-tama secara keseluruhan sepenuhnya diprakarsai oleh serdadu-serdadu Belanda.

Di Front Seberang Ulu mulai dari: 1 Ulu Kertapati sampai ke Bagus Kuning; termasuk Plaju, Ka-yu Agung, dan Sungai Gerong, berada dibawah tanggung jawab Pertahanan dan Keamanan Wi-layah Palembang Ulu berada dibawah Batalyon 34 Resimen XV dipimpin Komandan Batalyon Kapten Raden Mas, bermarkas di Sekolah Cina 7 Ulu. Pertempuran diawali dengan tembakan mortir oleh pasukan Belanda yang berada di Bagus Kuning, Plaju dan Sungai Gerong ditujukan ke markas batalyon dibawah Kapten Raden Mas. Akan tetapi karena kapal perang Belanda yang  tertahan di boom-boom Plaju atau Sungai Gerong, belum dapat memberi bantuan dengan  lelua-sa, juga terhambat oleh pasukan ALRI yang ketika itu ada di Boom Baru.

Setelah front tengah berhasil dipatahkan, serdadu-serdadu Belanda dengan mudah bergerak menuju ke Prabumulih, dan pada jam 15.00 WIB kota itupun berhasil mereka duduki.

Dari Prabumulih Belanda melanjutkan serangannya ke Muara Enim dan Lahat dan berhasil menduduki yang akhir ini tanpa mendapat banyak rintangan tanggal 28 Juli 1947. Dan setelah Lahat berhasil diduduki serdadu-serdadu Belanda melanjutkan gerakan militernya ke Pagar Alam dan Tebing Tinggi (Palembang) akan tetapi terhenti oleh timbulnya gencatan senjata. Akan tetapi serdadu-serdadu Belanda meneruskan perjalanan menuju Lubuk Linggau dalam iringan panser seraya membagi-bagikan permen kepada anak-anak di mana-mana termasuk Tabapingin masih dalam tahun 1947.

Pada tanggal 31 Juli 1947, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) segera bersidang, dan mengelu-arkan Nota Nomor 173 yang mendesak Indonesia dan Belanda menghentikan tembak-menembak secepat-nya, lalu kembali berunding untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Sebagai akibat  resolusi DK-PBB itu, Presiden Soekarno dan Jendral Spoor mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak tanggal 4 Agustus 1947. Untuk Sumatera Selatan perintah penghentian tembak-menembak dikluarkan oleh Komandan Brigade Pertempuran Garuda Merah (BPGM) dan baru dapat diberlakukan tanggal 5 Agustus 1947 pukul 01.00 malam.

Setelah bertempur lima hari lima malam, maka menjelang 4 Januari 1947 telah tiba di Palembang utusan Panglima Divisi II yang mengabarkan kesediaan Mollinger untuk berunding. Guber-nur Muda dr. M. Isa pun telah mendapat khabar yang sama dari Jakarta. Juga datang  ke Palem-bang Dokter A.K (Adnan Kapau) Gani sebagai utusan pemerintah NRI pusat untuk berunding dengan Belanda. Yang menjadi pertimbangan pemerintah NRI berunding dengan Belanda setelah aksi militer pertama (Operasi Produk I) sejak dari 21 Juli hingga 5 Agustus 1947, ialah demi pertimbangan strategis kedepan menyimak sejumlah hal yang tertera dibawah ini:

-          untuk menghindarkan lebih banyak korban.

-          untuk mengkonsolidasi kembali kekuatan.

-       memberi gambaran kepada dunia bahwa bahwa NRI cinta perdamaian, sekaligus menegaskan bahwa  
       perjuangan di daerah mengakui kebijaksanaan pusat.

-          perjuangan kemerdekaan akan memakan waktu lama, mungkin bertahun.

 -      sebagian besar pasukan NRI di Sumatera Selatan terhimpun di kota Palembang, sehingga apabila bertempur habis-habisan bakal melemahkan kekuatan NRI pada pe-riode perjuangan berikutnya.

 -      ditinjau dari kacamata militer saat itu, apabila Belanda dapat menguasai Palembang, maka akan mudah bagi serdadu-serdadunya melakukan operasi militer di berbagai daerah di Sumatera Selatan.

Setelah agresi militer Belanda pertama, pesawat terbang pengintai Belanda sering tampil terbang rendah di Mangunjaya untuk mengamati keadaan. Ketika itu mereka tidak melakukan pem-boman namun masyarakat diminta menggali lubang-lubang perlindungan untuk menghindari pe-cahan melayang, seandainya bom benar-benar dijatuhkan. Anak-anak diajarkan menggigit karet, agar bom benar-benar meledak disekitar lidah tidak akan tergigit oleh gigi sendiri. Setelah kemerdekaan Prabumulih dan Mangunjaya berada di bawah perlindungan Resimen 45 dipimpin Mayor Dhani Effendi. Resimen 44 dan Resimen 45 adalah dua satuan Brigade Pertempuran Ga-ruda Merah yang bermarkas di Prabumulih dipimpin Kolonel Bambang Utoyo, yang memperta-hankan wilayah itu, termasuk Bengkulu, Jambi, Lampung, dan ke front-front pertahanan TNI dan Laskar dalam radius 20 km yang masih berada dibawah pasukan NRI sebagai wilayah pertahanan.

Pada suatu hari ke rumah di Mangunjaya, mampir keluarga Sompen Hasibuan yang mengungsi dari Sekayu naik kapal roda lambung tanpa membawa bekal di jalan. Ayah dan ibu dengan se-nang hati memberi bekal untuk mereka segoni ubi rambat belum lama dipanen dari halaman. Ti-dak ada yang menyangka perintah mengungsi juga diberikan kepada warga sipil di Mangunjaya begitu cepat tak lama setelah perang lima hari lima malam berkecamuk di Palembang, sehingga pada tengah malam hari kedatangan keluarga Sompen Hasibuan, ayah sekeluarga juga harus me-ngungsi meninggalkan Mangunjaya. Setibanya di pelabuhan sungai Musi, ternyata keluarga ayah juga naik kapal yang sama dengan keluarga Sompen Hasibuan. Apa hendak dikata, ubi rambat segoni yang diberikan kepada orang terpaksa dimakan bersama dalam pelayaran. Tidak banyak barang yang terbawa di tengah malam yang singkat itu selain pakaian dikenakan dan apa yang dapat digapai oleh sebelah tangan.

Awalnya kedua tongkang yang mengangkut pengungsi dari Sekayu dihela kapal tunda (tug boat). Akan tetapi tidak lama setelah bertolak meninggalkan Mangunjaya kehulu, kapal tunda pun kan-das di dasar sungai yang berpasir. Tidak ada jalan lain yang kandas harus diganti, dan  kini kapal roda lambung dijalankan mesin-uap menggantikan. Dan yang akhir ini lalu menghela kedua tongkang sampai ke Muara Kelingi di hulu sungai. Kapal roda lambung mempunyai lunas yang datar, sehingga dapat terhidar dari pasir yang mengendap di dasar sungai ketika  permukaan air sungai Musi sedang rendah di musim panas.

Meski agresi Militer Balanda telah melanda Sumatera Selatan, ayah masih bertugas beberapa sa-at di Kantor Wedana dalam pengungsian di Mangunjaya untuk menghimpun berita lewat radio dari berbagai sumber. Akhirnya ayah dengan karyawan ladang minyak lain yang masih tinggal lalu menyusul mengungsi dengan kapal roda lambung meninggalkan Mangunjaya. Kemudian de-sa ladang minyak yang ditinggalkan itu lalu di bumi hangus pasukan NRI supaya tidak jatuh ke tangan Belanda. Mereka semuanya berlayar ke Muara Kelingi untuk berkumpul dengan keluarga masing-masing.

Muara Kelingi

Setelah lebih seminggu berkayuh, kapal roda lambung yang diapit dua tongkang sarat pengungsi dari kedua sisi, berlayar siang malam dari Mangunjaya dengan singgah di sejumlah tempat tekun berkayuh mengikuti kelokan sungai Musi berair tenang dan jernih melawan arus ke hulu dikitari hijauan tanaman yang masih lebat, pengungsi yang lunglai penuh kantuk akhirnya tiba di Muara Kelingi. Setelah menuruni kapal, para pengungsi lalu digiring menuju ke sebuah bangunan bekas gudang getah (karet) yang sudah dikosongkan. Di dalam bangunan besar itulah, semuanya lalu berbagi lantai beralas tikar seadanya tempat berdiam siang, dan tidur di malam hari.

 Sumber: Google

Perjalanan mengungsi meninggalkan Ladang Minyak Mangunjaya tahun 1946

                                    1. Dengan kapal Kapal Roda Lambung sampai Muara Kelingi.

                                    2. Dilanjutkan jalan darat sampai Tabapingin/Lubuk Linggau.

Tabapingin

Setelah beberapa minggu berdiam di barak pengungsian disediakan di Muara Kelingi, ayah sekeluarga meninggalkan gudang getah dan berpisah dengan pengungsi lainnya, lalu berangkat ke Tabapingin. Di desa ini ayah mempunyai seorang kerabat dari Tapanuli bernama: Habincaran Siregar, seorang petani yang telah tinggal di Talang Jawa Tabapingin sejak dari zaman Hindia Belanda. Tidak lama setelah ayah bergabung dengan keluarga Habincaran Siregar, pada tanggal 18 Desember 1947 ayah membeli sebidang tanah di Tabapingin dengan sebuah rumah diatasnya. Dengan demikian ayah sekeluarga mempunyai tempat tinggal baru di Tabapingin tidak jauh dari keluarga Habincaran Siregar yang telah banyak membantu selama pengungsian.

Pada tanggal 17 Desember 1948, Indonesia dan Belanda menyepakati perjanjian Renville, lalu tanggal 23 Januari 1949 berlangsung konferensi 19 Negara Asia di New Delhi, India, untuk men-dukung Indonesia. Lalu pada tanggal 14 April 1949, UNCI (United Nation Commission on In-donesia) yang menggantikan KTN (Komisi Tiga Negara) melangsungkan perundingan di Jakar-ta/Batavia; ketika itu Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, dan Belanda oleh Dr. van Royen. Persetujuan Rum-Royen lalu disepakati oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949, yang mengantarkan keduanya menuju ke Ronde Tofel Conferentie (RTC), atau Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

Menjelang KMB diselenggarakan, di Yogyakarta berlangsung KAI (Konferensi Antar Indonesia) antara tanggal 19 hingga 22 Juli 1949, dan kemudian disusul di Jakarta antara tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949. KAI selain dihadiri NRI, juga oleh berbagai Negara bentukan van Mook yang dikenal dengan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yakni: 1.Negara Indonesia Timur (NIT 1946), 2. Negara Sumatera Timur (NST 1947), 3. Negara Madura (NM 1948), 4. Negara Pasundan (NP 1948), 5. Negara Sumatera Selatan (NSS 1948), 6. Negara Jawa Timur (NJT 1948). Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung antara tanggal 23 Agustus hingga 2 September 1949 di Den Haag, ibukota Kerajaan Belanda. Adapun wakil delegasi NRI ke KMB ialah: Drs. Mohammad Hatta, wakil delegasi BFO: Sultan Hamid, dan wakil kerajaan Belanda: Maarseveen; sedangkan wakil-wakil PBB: Merle Cochran, Critchley, dan Romanos.

Setelah penyerahan kedaulatan oleh Ratu Belanda, maka sejak bulan Agustus hingga Nopember 1949 dilangsungkan pula serah terima lapangan bekas tanah Hindia Belanda dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), terkecuali Irian Barat. Sejak dari saat bersejarah itu dengan resmi RIS berdiri dan dipimpin Ir. Sukarno sebagai Kepala Negara, dan Drs Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. RIS yang didirikan ini adalah sebuah Negara Federal yang masih beranggotakan NRI dan BFO, dan yang akhir ini  diresmikan tanggal 2 De-sember 1949, hasil kesepakatan tiga fihak dalam KMB di Den Haag, masing-masing: Negara Republik Indonesia (NRI), Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), Kerajaan Belanda, yang disaksikan United Nation Commission for Indonesia.

Kabinet Hatta

Meski anak-anak negeri tidak berhasil memenangkan perang kemerdekaan di medan laga, akan tetapi karena besarnya keberfihakan dunia kepada perjuangan bangsa Indonesia, khususnya: A-merika Serikat, Inggris, India, dan lainnya; menyebabkan NRI berhasil dibidang diplomatik, ma-ka Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Tanah jajahan Hindia Belanda Timur hasil kerja ke-ras Jenderal van Heutz dengan segala kecerdikannya, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, lalu berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang diakui dunia di PBB. Kendati Uni-Sovyet (Rusia) bersuara abstain dalam pemungutan suara di PBB tanggal 28 Januari 1949 akibat kegagalan pemberontakan PKI tanggal 18 September 1948 di Madiun sebelumnya, akan tetapi sebagian besar suara dalam sidang Dewan Keamanan PBB ketika itu memutuskan Belanda harus menyerahkan tanah bekas Hindia Belanda kepada RIS, tidak termasuk Irian Barat.

Keberhasilan diplomatik bangsa Indonesia ketika itu, tidak tidak disangsikan juga berkat perla-wanan bersenjata yang ditunjukkan: tentara NRI, para lasykar, organisasi perjuangan, dan lain- nya yang dengan gigih dengan senjata yang ada mengorbankan jiwa, raga, dan harta yang tidak sedikit jumlahnya, dan akhirnya membuahkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di ibukota Ne-geri Belanda Den Haag. Dalam RTC diputuskan bahwa RIS harus turut memikul beban hutang pemerintah Hindia Belanda yang berjumlah 6,1 Milyar Gulden, terdiri 3 Milyar hutang dalam negeri dan 3,1 Milyar hutang luar negeri. Pemerintah Belanda menyatakan hanya bersedia me-nanggung 500 juta Gulden, sehingga lainnya harus dilunasi pemerintah RIS.

Pada tanggal 30 Desember 1949 Ratu Yuliana, selaku wakil pemerintah Belanda, menyerahkan kedaulatan tanah Hindia Belanda kepada RIS (Republik Indonesia Serikat), yang saat itu diteri-ma Drs.Mohammad Hatta, tidak termasuk Irian Barat (Papua). Langkah selanjutnya melaksana-kan timbang terima lapangan oleh wakil-wakil pemerintah kerajaan Belanda kepada wakil-wakil pemerintah RIS sejumlah jabatan di bekas tanah Hindia Belanda silam. Menurut Anak Agung Gede Agung, dipilihnya RIS bentuk negara ketika itu, tidak lain untuk mengganti sifat peme-rintah Hindia Belanda yang sangat sentralistis ketika itu, lalu menimbulkan banyak ketegangan dalam melaksanakan kekuasaan, agar berbagai kesalahan yang muncul diwaktu silam tidak akan terulang lagi setelah Indonesia merdeka.

Negara Republik Indonesia Serikat yang lahir dari kesepakatan Indonesia-Belanda di Den Haag kemudian dipimpin Perdana Menteri: Drs Mohammad Hatta. Ir. Sukarno lalu kembali dari tempat pengasingannya di Yogyakarta dan menjadi Presiden RIS di Jakarta. Adapun program kerja Kabinet RIS pertama ketika itu ialah:

1. Melaksanakan peralihan kekuasaan dari pejabat Belanda ke pejabat RIS di lapangan.

2. Melaksanakan ketenteraman umum, hak azazi manusia, demokrasi, dan kemerdekaan.

3. Pemilihan umum untuk menyusun anggota konstituante.

4. Perbaikan ekonomi, keuangan, perhubungan, perumahan, kesehatan, dan kemakmuran.

5. Meningkatkan pendidikan tinggi dan pemberantasan buta huruf.

6. Menyelesaikan persengketaan Irian Barat.

7. Melaksanakan politik luar negeri bagi perdamaian dunia dan kawasan Asia Tenggara.

Australia lalu mengakui berdirinya RIS tanggal 27 Desember 1949. Bersamaan dengan kelahi-ran RIS di Den Haag, Pejabat Presiden Mr. Assaat Datuk Mudo bersama Perdana Menteri Dr. Halim masih memimpin NRI, menjadikan tanah Hindia Belanda yang baru diserahkan Belanda kepada RIS, lalu dipimpin oleh dua orang Presiden dengan dua orang Perdana Menteri dari dua Kabinet yang berbeda. Tidak lama setelah serahterima kedaulatan berlangsung di Den Haag, timbul berbagai macam pemberontakan yang menolak NRI dan berdirinya RIS di tanah-air. Pada awal bulan Agustus 1949 timbul pemberontakan DI (Darul Islam) di Jawa Barat pim-pinan Sekar Maji Kartosuwiryo, lalu berkembang menjadi DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), yang menyebar ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemberontakan yang berlangsung 3 tahun lamanya ketika itu, bermula dari sebuah tempat kecil  tidak jauh dari Tasikmalaya, dan bertujuan mendirikan Negara Islam di nusantara.

Pada tahun 1949, ayah menerima surat dari N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschaappij di Pla-djoe atas surat menyurat dari Talang Djawa, Lubuk Linggau dikirim tanggal 11 Septembar 1949, tentang rehabilitasi. Lalu dengan surat balasan tanggal  27 Oktober 1950, kepada ayah dikhabar-kan bahwa rehabilitasi telah melampaui batas tanggal memberi khabar yang dipersyaratkan. Pada tanggal 24 Agustus 1949 ayah kembali mengirim surat ke N.V. De Bataafsche Petroleum Maat-schaappij Pladjoe untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.

Ayah menerima surat dari Hanopan yang mengabarkan, bahwa  Ompu Ni Amir (ibunda ayah) telah sejak tanggal 1 Februari 1950 menderita sakit. Kemudian pada tanggal 5 menjelang 6 Fe-bruari 1950, jam 02.15, beliau berpulang ke Rakhmatullah di Bagas Godang Hanopan. Ayah yang menerima khabar di pengungsian tidak sanggup menahan tumpahnya air mata kesedihan ketika itu.

Dari sejak tanggal 1 Januari 1949 hingga 31 Maret 1950 ayah tidak bekerja (nonaktif) karena berada dalam pengungsian. Ladang minyak di Mangunjaya telah pula di bumi hangus TRI dan lasykar, kini terpaksa berdiam di Talang Jawa, Tabapingin. Berdiam di pengungsian dengan e-nam orang yang tidak mempunyai pekerjaan menjadi persoalan yang harus dihadapi. Untung anak ayah sulung pandai menyolder panci bocor yang dibayar secanting beras. Ibu dan penulis juga harus berjualan minyak goreng dari kelapa sawit eceran hingga ke Tugu Mulyo. Penga-laman bertani sekeliling rumah di Mangunjaya silam, mengantarkan ayah untuk  mengulanginya lagi meski medan dihadapi lebih berat lagi jauh letaknya. Ayah akhirnya memutuskan bertani menanam padi darat di petak-petak tanah perkebunn kelapa sawit peninggalan Belanda yang sudah terlantar tidak jauh dari Bandara Silampari Lubuk Linggau sekarang. Untunglah enam bu-lan kemudian ayah berhasil mendapat panen baik. Dan, panen ini mengantarkan ayah kembali berkegiatan di bidang pendidikan, kali ini menjadi guru Sekolah Rakyat di Lubuk Linggau.

Sebuah kenangan yang masih tersisa dalam ingatan ketika bermukim di Talang Djawa, Tabapi-ngin, ialah saat serdadu-serdadu Belanda akan masuk ke Lubuk Linggau. Belanda tampaknya perlu membersihkan jalan-raya yang akan dilalui pasukannya, lalu mengerahkan pembom B-25 terbang rendah menembaki beberapa sasaran yang dicurigai di daerah Talang Djawa, Tabapi-ngin.  Sejumlah rumah di kampung itu terkena tembakan dari udara, terutama drum-drum minyak kelapa sawit yang terdapat di didepan rumah-rumah warga yang digunakan untuk memasak minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng yang terlihat dari udara. 

Lubuk Linggau, 12 Mei 1956

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1375 H

Lubuk Linggau

Dengan ditaklukkannya Kesultanan Palembang pada tahun 1823, begitu pula perlawanan Ben-teng Jati, dan Enam Pasirah dari Pasemah Lebar, maka pemerintah Hindia Belanda menempuh kebijakan dekonsentrasi untuk menata kembali wilayah taklukannya. Sejak saat itu Belanda membagi Keresidenan Palembang (1826-1966) kedalam daerah-daerah binaan yang dinamakan: “afdeeling”. Lahirlah dengan demikian berbagai daerah yang dinamakan:

1.      Afdeeling Banyu Asin en Kubustreken, ibukotanya Palembang.

2.      Afdeeling Palembangsche Binnen Landen, ibukotanya Baturaja.

3.      Afdeeling Palembangsche Boven Landen, ibukotanya Lahat.

Kemudian Afdeeling Palembangsche Boven Landen dibaginya kedalam sejumlah Onder-afde-eling yang disingkat: Oafd, yakni:

1. Oafd Lematang Ulu, ibukotanya Lahat.
2. Oafd Tanah Pasemah, ibukotanya Bandar.
3. Oafd Lematang Ilir, ibukotanya Muara Enim.
4. Oafd Tebing Tinggi Empat Lawang, ibukotanya Tebing Tinggi.
5. Oafd Musi Ulu, ibukotanya Muara Beliti.
6. Oafd Musi Rawas ibukotanya Surulangun Rawas.

Setiap “Afdeeling” dipimpin seorang Asistent Residen yang membawahi sejumlah “Oafd” yang dipimpin seorang Controleur (Kontrolir). Seorang Controleur yang mengepalai sebuah Oafd juga membawahi sejumlah Onder Distric, disingkat: OD, yang setiap dari padanya dipimping seorang Demang. Adapun Oafd Musi Rawas berada dibawah Afdeling Palembangsche Boven Landen.

Pada tahun 1907, OD Muara Beliti dan OD Muara Kelingi digabung menjadi satu Oafd berna-ma Oafd Musi Ulu. Pada tahun 1929 Lubuk Linggau menjadi ibukota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Dengan selesainya jalan kereta-api yang dibangun tahun 1928 menghubungkan Palembang, Lahat, sampai ke Lubuk Linggau tahun 1933, dan diresmikan, maka pemerintah Hindia Belanda memindahkan ibukota Oafd Musi Ulu dari Muara Beliti ke Lubuk Linggau.

Setelah Republik lndonesia Serikat (RIS) terbentuk tanggal 18 Maret 1950, Negara Sumatera Selatan lalu dibubarkan, dan pada tanggal 25 Maret 1950 wilayahnya dinyatakan  menjadi bagian dari RIS, disusul lahirnya daerah-daerah istimewa Bangka dan Belitung. Sejak dari saat itu sistim pemerintahan di Sumatera Selatan mengambil bentuk: Keresidenan, Kabupaten, dan Keweda-naan. Keresidenan Palembang lalu terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dengan 14 Kewedanaan. Dalam rangka penataan pemerintah daerah, dikeluarkan pula PP Nomor 39 Tahun 1950 yang memekarkan Propinsi Sumatera Selatan termasuk Lampung dan Bengkulu, menjadi 14 (empat belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota Besar Palembang, dan 1 (satu) calon Kota Besar Tanjung Karang atau Teluk Betung.

Dalam ruang waktu antara tahun 1942 hingga tahun 1945 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Ke-wedanaan Musi Ulu dan diteruskan setelah kemerdekaan. Pada agresi militer Belanda I tahun 1947, Lubuk Linggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera Bagian Selatan. Pada tahun 1948 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas juga tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuk Linggau menjadi Ibukota Daerah Swa-tantra Tingkat II Musi Rawas.

Dengan Surat keputusan Kepala Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan (PPK) Propinsi Suma-tera Selatan yang berkedudukan di Palembang, dengan Nota: no.1./peg tanggal 30 Juni 1950, ayah di angkat menjadi guru kelas I, pada Sekolah Rakyat III di Lubuk Linggau.

Meski ayah telah memperoleh pekerjaan di Lubuk Linggau sebagai guru, namun ayah ketika itu masih tinggal di Talang Djawa, Tabapingin, sehingga setiap hari harus naik sepeda dari rumah ke sekolah. Baru setahun kemudian ayah berhasil membeli sebuah rumah di Lubuk Linggau yang sebelumnya miliki keluarga Gultom dari Tapanuli. Yang menarik dari rumah ini ialah letaknya di jalan Permiri no. 500, tepat dibelakang Sekolah Rayat VI Lubuk Linggau dimana ayah mengajar, sehingga ayah dapat pulang ke rumah setiap kali ia inginkan.

Sebuah kenangan yang tidak mudah dilupakan ayah ketika menjadi guru di Lubuk Linggau, ialah nama yang diberikan kepada beliau. “Harahap” tergolong marga Tapanuli yang tidak sukar diucapkan dimana-mana, akan tetapi tidak demikian untuk para orang tua anak-anak yang me-nyekolakan buah hati mareka di Lubuk Linggau ketika itu. Agar mudah mereka ucapkan menu-rut logat Linggau, kata “Harahap” lalu dimodifikasi: pertama dengan melenyapkan “dua huruf paling awal”, kedua dengan mengganti huruf terakhir dengan “b”; setelah divermak, maka lahirlah kata “Rahab”. Jadilah dengan demikian nama ayah: “Pak Rahab”.

Dengan beslit DFDPSS bhg PPK tanggal 26 Desember 1950, No 502 /Prop/3, sejak tanggal 1 April 1950 hingga 1 Agustus 1951, ayah ditetapkan menjadi Guru Kelas 1 di Sekolah Rakyat VI (SR VI) No.I Lubuk Linggau. Pegangkatan ayah dipertegas lagi dengan telegram Wakil Peme-riksa Sekolah Musi-Ulu yang dijabat oleh Abdul Manaf saat itu.

Pada tanggal 5 Agustus 1950, abang Anwar dan abang Arifin tiba di Lubuk Linggau dari Padang Sidempuan, bergabung kembali dengan ayah dan ibu setelah 7 (tujuh) tahun mengikuti Sekolah Rendah  Goebernemen di Padang Sidempuan pada zaman Jepang silam. Pada tanggal 5 Nopember 1950, ayah berhasil menukar guling tempat tinggal ayah sekeluarga di Talang Djawa Tabapi-ngin silam, dengan sebuah kebun dengan sebuah gubuk diatasnya terdapat di Megang II, Sindang Kelingi, tidak jauh dari Lubuk Linggau dimana ayah sekeluarga tinggal.

Terhitung tanggal 1 Juli 1951 dengan beslit DFDPSS bhg PPK tanggal 25 Agustus 1951 No. 625C, ayah ditetapkan pula menjadi Kepala Sekolah Rakyat VI No.1 di Lubuk Linggau Musi-Ulu.  Sejak dari saat itu ayah menjabat Guru Kepala Sekolah Rakyat no.1 di Lubuk Linggau. Mulai dari tanggal 1 Februari 1954 ayah menerima gaji maximum sebagai guru pemerintah sampai dengan memasuki usia pensiun.

Sejak pertengahan dasawarsa 1950, hubungan Indonesia-Amerika Serikat dan sekutunya menjadi renggang. Ada dua hal menyebabkan hal ini: pertama, sikap Amerika Serikat yang semakin agresif membendung penyebaran Komunisme ke kawasan Asia Tenggara: pertama pada tanggal 8 September 1954 Amerika mendirikan SEATO (South East Asia Treaty Organization) yang ber-pusat di Manila, Filipina, beranggotakan: Thailand, Pakistan, Inggris, Perancis, Amerika Seri-kat, Australia, dan Selandia Baru; kedua, sikap Indonesia yang tidak mau berpihak kepada salah satu kubu yang tengah beseteru di dunia ketika itu, dan ingin tetap berada dalam kubu Non-Blok, meski Perang Dingin sudah merambah memasuki Asia Tenggara.

Sistim Demokrasi Parlementer yang liberal dan demokratis yang mengatur negara ketika itu di tanah-air menunjukkan ketidak stabilannya, ini ditandai sering jatuh bangunnya kabinet yang memerintah. Setelah Indonesia meninggalkan RIS lalu menjadi NKRI dengan Sistim Demokrasi Parlementer, ketika itu jabatan Perdana Menteri dipercayakan kepada Mohammad Natsir dari Masyumi. Pada bulan pertama pemerintahannya, Indonesia diterima menjadi anggota Perseri-katan Bangsa Bangsa (PBB) yang ke 60. Lalu muncul Perang Korea yang membawa re-zeki tak terduga (windfall profit) kepada Indonesia yang menyebabkan perolehan eksport Indonesia meningkat pesat hingga tahun 1951. Natsir sangat berpegang pada konstitusi, dan menganggap Kepala Negara hanyalah sebagai lambang, dan yang akhir ini tidak menyenangkan Presiden Su-karno. Kepala Negara balik menilai Natsir lebih mementingkan ekonomi ketimbang mengu-tamakan kedaulatan NKRI atas Papua. Kabinet Natsir lalu terjungkal pada bulan September 1950 karena tidak memiliki kelompok ekonomi yang kuat sebagai basis di Parlemen, konon lagi ber-hadapan dengan retorika politik di luarnya ketika itu.

Natsir lalu digantikan Sukirman Wirosandjojo (April 1951 hingga Feb.1952), kemudian Wilopo (April 1952 hingga Juni 1953). Kabinet Sistim Demokrasi Parlementer yang liberal berlangsung silih berganti. Pada bulan Juli 1953 Ali Sastroamidjojo dari PNI menjadi Perdana Menteri me-mimpin kabinetnya yang pertama. Karena Partai Masyumi, Partai Sosialis, dan partai-partai lain-nya memilih menjadi oposisi ketika itu, PNI yang berkuasa terpaksa minta bantuan PKI. Dalam pidatonya yang mempesona publik tanggal 9 Nopember 1954 di Palembang, Kepala Negara tidak memperlihatkan sikap netral terhadap semua partai. Ia memperlihatkan keberpihakan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI dengan jelas, menyebabkan Kepala Negara terjun langsung kedalam kampanye salah satu partai menjelang pemilu.

RIS yang belum lama berdiri tanpa Irian Barat ternyat tidak bertahan lama. Dalam waktu empat bulan, satu persatu negara-negara bagian BFO, saat NRI masih dikepung Belanda, lalu bergu-guran dan menyisakan: Negara Sumatera Timur (NST) dan Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah perundingan berlarut-larut antara negara-negara bagian yang tergabung dengan RIS dan NRI, akhirnya Mosi Integral Mohammad Natsir dapat diterima. Maka pada tanggal 16 Agustus 1950, RIS yang berusia antara 20 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950 yang sangat terbatas, dan masih banyak ketergantungan dengan Belanda saat itu lalu dibubarkan Presiden. Kepala Negara lalu menyatakan Indonesia menjadi Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sentralistis sebagaimana di zaman penjajahan Hindia Belanda yang kolonial silam, dan menerap-kan UUDS (Undang Undang Dasar Sementara) tahun 1950, dengan pemerintahan Demokrasi Parlementer. Upaya Belanda untuk kembali menjajah nusantara pasca Perang Dunia ke-II dengan mendirikan NICA  menemui kegagalan, karena Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, pada tahun 1949 memutuskan negara Kincir Angin itu harus menyerahkan kedaulatan bekas tanah jajahan Hindia Belanda kepada RIS; dan anak-anak pribumi berhasil memerdekakan tanah-airnya dari penjajahan yang berlangsung ratusan tahun lamanya. 

Di Jawa Barat muncul pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dipimpin  Kap-ten Raymond Pierre Westerling dan menolak berdirinya RIS lewat KMB di Den Haag. Wester-ling gagal mencapai ibukota Jakarta tanggal 22 Januari 1950, akan tetapi berhasil menyerbu ma-suk ke kota Bandung keesokan harinya. Lalu pada tanggal 5 April 1950 timbul lagi  pemberon-takan Andi Azis di Makassar. Kemudian pada tanggal 25 April 1950 di Ambon, muncul pula pemberntakan RMS (Republik Maluku Selatan) pimpinan Dr. Soumokil yang juga menolak berdirinya RIS lewat KMB di Den Haag. Di Kudus pemberontakan Batalyon 426 lalu muncul meski cepat ditumpas. Akan tetapi sisa-sisanya melarikan diri ke Jawa Barat dan bergabung de-ngan DI/TII. Gangguan keamanan yang diakibatkannya kemudian meluas meliputi Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian Barat.

Dengan tidak disangka-sangka, maka pada tanggal 19 Maret 1950 muncul sanering (penyehatan) mata uang Rupiah pertama setelah Indonesia merdeka. Pemerintah RIS ketika itu menggunting uang Rupiah yang tengah beredar. Setiap lembar uang kertas pecahan Rp.5,- keatas, harus dipotong dengan gunting menjadi dua bagian. Bagian kiri lembar kertas dapat dibelanjakan 50% dari angka yang tertera, sedangkan lembar kanan uang kertas tidak berlaku, tetapi harus dikembalikan kepada pemerintah lewat Bank, dan dinyatakan sebagai pinjaman obligasi (wajib) negara kepada rakyatnya, dengan janji akan dikembalikan kelak. Langkah moneter drastis yang diambil peme-rintah dikenal dengan nama “gunting Sjafruddin”, karena diperintahkan oleh Mr. Sjafruddin Pra-wiranegara yang ketika itu menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet RIS yang dipimpin Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta. Devaluasi Rupiah pertama ini menggelisahkan rakyat, karena menyebabkan kualitas hidup anak-anak bangsa di tanah-air terutama mereka yang ber-penghasilan tetap, karena gaji para pekerja yang menghidupi keluarga terpangkas setengahnya.

Terhitung tanggal 1 April 1950 ayah diangkat menjadi guru kelas I S.R. III di Lubuk Linggau  sesuai Peraturan Pegawai Pemerintah (PGP) yang berlaku tahun 1948.

Dalam periode 1950-an, sesungguhnya sudah jelas tampak dua corak kepemimpinan di Indone-sia. Yang pertama, kepemimpinan administratif (pragmatic minded), dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di berbagai bidang: hukum, pemerintahan, ekonomi, managemen, pembangunan, dan lainnya, termasuk kecakapan menggunakan bahasa asing. Golongan ini sa-ngat menitikberatkan pada pembangunan sosial dan ekonomi melihat keadaan bangsa ketika itu, dan dapat menerima kedatangan modal dan tenaga asing yang akan membantu mewujudkannya. Adapun yang kedua, kepemimpinan massa (solidarity maker), yakni orang-orang yang pandai mengumpulkan massa lalu membakar semangat mereka. Selain pintar membakar semangat, mereka juga tangkas mengumbar janji dengan harapan muluk terhadap masa depan bangsa, meski samasekali tidak tahu bagaimana merealisasikannya. Yang disebut akhir ini juga tangkas juga mencari kambing hitam, seandainya nanti berbagai janji dan harapan yang dilontarkan dibawah kepemimpinan mereka tidak menjadi kenyataan. Kepemimpinan pertama melahirkan kaum teknokrat berfikir cerdas yang pragmatis, sedangkan kepemimpinan kedua menciptakan kaum demagog, para orator yang tangkas mengumbar emosi  para pendukung yang hanya membodohi rakyat.

Sebagai akibat luapan emosi kemerdekaan era 1950-an, corak kepemimpinan pertama dikalahkan oleh kepemimpinan kedua, mengakibatkan semua kebijakan politik industri yang berpihak kepada penanaman modal asing menurut syarat yang ditetapkan, tidak mendapat dukungan Presiden Sukarno, mengakibatkan timbulnya sentimen anti-modal asing berlebihan di Indonesia ketika itu. Lebih dari 160 perusahaan milik Belanda yang ada di Indonesia termasuk: rumah, tanah, bisnis, dan lain sebagainya, lalu dinasionalisasi pemerintah dan pengamanannya diserahkan begitu saja kepada militer. Sebagai akibatnya di berbagai ladang minyak, muncul pe-ngelolaan usaha yang dilakukan dan ditambang oleh kelompok pekerja bersenjata yang mena-makan diri “lasykar minyak”. Mereka adalah bekas pekerja lapangan dan pengilangan minyak dari zaman Hindia Belanda silam.

Pada tahun 1950 Amerika Serikat melontarkan theori domino ke kawasan akhir ini. Menurut theori ini, satu persatu negara-negara Asia Tenggara tetangga kedua raksasa komunis akan jatuh ke pangkuan mereka seperti robohnya kartu domino. Lalu dilontarkan pula theori leap frog (ka-tak lompat) mengatakan, ajaran Marxis tidak hanya mencaplok negara-negara berdampingan yang bertetangga, juga dapat melompat langsung ke Indonesia. Umat beragama di tanah-air yang kebanyakan Islam, jelas tidak merasa gembira melihat kenyataan abad ke-20 di bagian bumi ini. Begitu pula Amerika Serikat dibawah Presiden Eisenhower dengan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles termasuk sekutu Perang Dunia ke-II mereka silam.

Amerika Serikat dengan sekutunya lalu menyiapkan “the policy of containment” (kebijakan untuk bendung) kedua raksasa komunis dunia ketika itu; karena khawatir “program ekonomi komunis” akan dapat mengancam “program ekonomi kapitalis”, dan sistim pasar bebas yang  mengatur perekonomian sebagian besar umat manusia di muka bumi. Khusus untuk Australia yang dalam Perang Dunia ke-II silam telah dihampiri Angkatan Laut Jepang di sekitar laut Coral yang berarti ancaman bahaya kuning (Jepang), kini akan digantikan bahaya merah (Cina).

Dunia kemudian terbelah kedalam dua ajaran kemasyarakatan yang tidak mudah didamaikan, yang semakin bertikai dalam perjalanan waktu, masing-masing: Liberal/Kapitalis yang demo-kratis dengan Sosialis/Komunis yang totaliter. Dunia kemudian terjerumus kedalam apa yang disebut Perang Dingin (Cold War) pasca Perang Dunia ke-II; artinya meski perseteruan antara kubu-kubu Blok Barat dan Blok Timur meningkat dan memanas dalam perjalanan waktu, akan tetapi masing-masing fihak masih dapat menahan diri untuk tidak menggunakan senjata yang dapat menyulut pecahnya Perang Dunia ke-III yang melibatkan bom nukelir.

Kedua kubu politik-ekonomi bertentangan yang mengatur kesejahteraan umat manusia di muka bumi ketika itu saling bertatapan muka, dan dengan kegeraman memperlihatkan taring masing-masing terhadap lawan. Di satu fihak kaum liberal/kapitalis berwajah demokratis pimpinan Ame-rika Serikat berikut sekutu Perang Dunia ke-II-nya dengan ekonomi pasar berpangkalan di Wa-shington, terhimpun kedalam Dunia Pertama (First World), dikenal dengan nama Blok-Barat; adapun lawannya difihak yang berseberangan, ialah kaum sosialis/komunis berwajah totaliter pimpinan Uni-Sovyet dengan sekutu Perang Dunia ke-II-nya silam dengan ekonomi komando yang bermarkas di Moskow tergabung kedalam Dunia Kedua (Second World), dan dikenal dengan Blok-Timur.

Adapun negara-negara di bumi ini yang tidak bergabung dengan kubu pertama, maupun kubu kedua, lalu menjadi kelompok negara netral yang tergabung kedalam Kubu Tidak-berfihak dike-nal dengan Non-Blok. Istilah lain juga kerap digunakan untuk yang akhir ini ialah Dunia Ketiga (Third World), dan Indonesia adalah salah satu dari negara anggota kubu akhir ini. Dalam keadaan Perang Dingin, tidak dapat dihindarkan timbulnya percikan api yang menimbulkan Perang Panas. Dan yang disebut akhir ini kemudian timbul, ketika Korea Utara pimpinan Kim Il Sung menyerbu Korea Selatan Selatan dipimpin Syngman Rhee pada tahun 1950, yang mem-bakar semenanjung Korea. Uni-Sovyet dan China dari Blok-Timur langsung memihak Korea Utara, sedangkan Amerika Serikat beserta sekutunya dari Blok-Barat mendukung Korea Selatan. Kedua kubu mempertontonkan kehebatan persenjataan masing-masing, sekaligus menguji tekno-logi persenjataan mutakhir yang dikuasai untuk mengalahkan lawan. Perang yang berlangsung 3 tahun lamanya, merenggut tidak kurang dari 2 juta orang, menyita kerugian harta benda yang tidak terhitung jumlahnya hingga gencatan senjata disepakati, menyebabkan semenanjung Korea terbagi kedalam dua pada lintang 38° Utara sampai saat ini.

Perang Korea mengantarkan Amerika Serikat dengan sekutunya mendirikan Lingkaran Pertaha-nan belahan bumi Timur. Dimulai dari kepulauan Aleutina di Utara Jepang (Perjanjian AS-Je-pang 8 September 1951), dilanjutkan dengan sekutu Amerika Serikat di Timur: Korea Selatan dan Taiwan, lalu Filipina (Perjanjian AS-Filipina 30 Agustus 1951) di Selatan; untuk memben-dung penyebaran ajaran sosialis dan komunis. Di belahan bumi Selatan terdapa lagi perjanjian: Australia, New Zealand dengan United States, disingkat ANZUS tanggal 1 September1951. Selain dari itu, ada lagi pranjian antara Amerika Serikat dengan dua sekutunya di wilayah Asia Tenggara, yakni dengan: Thailand dan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948.

Pada bulan Agustus 1951 Letkol Abdulkahar Muzakar memimpin pemberontakan pasukan yang tidak puas dengan imbalan yang diperoleh di Sulawesi Selatan. Tahun berikutnya ia bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat pimpinan S.M. Kartosuwiryo. Di Kalimantan timbul pula pemberontakan gerombolan yang dipimpin Ibnu Hajar.

Ketika PON ke II berlangsung di Medan, pada tanggal 20 September 1953 muncul  pemberontakan di Aceh. Pada mulanya Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pimpinan Daud Beureueh berfihak langsung kepada Republik Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945 karena merasa terlibat dengan usaha bangsa yang besar dan cemerlang. Persatuan ini banyak menyumbang kepada negara yang baru berdiri, antara lain: mendirikan “Indonesian Airways” dengan pesawat Dakota buatan Amerika Serikat, dan banyak lainnya. Maskapai penerbangan Indonesia pertama ini beroperasi di Birma (Myanmar) saat itu dan mendatangkan valuta asing yang diperlukan untuk perjuangan bangsa menghadapi agresi Belanda. Akan tetapi Presiden Sukarno ingkar janji yang mengecewakan PUSA, karena Aceh tidak memperoleh status propinsi dengan keistimewa-annya, tetapi dilebur begitu saja oleh pemerintah kedalam Propinsi Sumatera Utara. Pemberon-takan ini menyebabkan hubungan militer Aceh dengan Sumatera Utara memburuk dan meng-ganggu rehabilitasi ladang-ladang minyak daerah-daerah Langkat dan Pangkalan Brandan ketika itu. Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo dari Jawa Barat lalu meluaskan kegiatan hingga merambah ke tanah rencong. Baru pada tahun 1962 berbagai pemberontakan dapat diberantas de-ngan operasi militer dan pagar betis lalu menangkap para pemimpinnya, mengadili dan menghu-kum mereka. Ternyata tidak semua peberontakan dapat diselesaikan dengan cara militer, karena apa yang dilakukan Daud Beureueh diselesaikan lewat perundingan.

Pada tahun 1952 muncul peristiwa 17 Oktober di ibukota, dan para demonstran menuntut dibu-barkannya Parlemen oleh Kepala Negara. Berawal rencana mengutus Kepala Staf Angkatan Da-rat Kolonel A.H. Nasution belajar ke luar negeri, seorang perwira PETA (Pembela Tanah Air)  dekat dengan Istana ketika itu lalu mengrim surat kepada Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan, tentang ketidak percayaannya kepada Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), khu-susnya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ketika itu. Perwira tersebut kemudian diberhentikan karena telah melangkahi hierarki dalam lingkungan militer. Merasa tidak puas, ia lalu melapor ke Parlemen, atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) saat itu, dan pertikaian politik antara Angkatan Perang dan Parlemen pun kemudian dimulai.

Zaenal Baharuddin, seorang anggota Parlemen yang berminggu-minggu telah terlibat dalam perdebatan korupsi dalam tubuh militer RI, mengajukan mosi tidak percaya kepada Menteri Per-tahanan, karena tidak mampu menangani konflik yang timbul dalam tubuh Angkatan Perang. I. J. Kasimo, anggota Parlemen dari fraksi Katolik ketika itu mengusulkan dibentuknya sebuah Pa-nitia Negera untuk menyelesaikan pertikaian. Manai Sophiaan dari PNI lalu menimpali, agar Pa-nitia Negera in juga diberi wewenang memecat pimpinan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 16 Oktober 1952, usul anggota Perlemen akhir ini diterima, menyebabkan para perwira berang, karena wilayah teknis kegiatan militer telah dicampuri Parlemen.

Pada tahun 1952, ayah menuangkan apa yang dirasakaannya dihati dalam Bahasa Batak, sebagai-mana yang tersurat dibawah ini:

Sada Pangkilalaan

Lubuk Linggau, 20 Februari 1952

I.                   Pangkilalaan, dung 1 Januari 1952

     Dung tolu noli pamatangku dipareso pak Dokter, tubu ma dibagasan rohangku sada pangkilalaan:

1.      marsadio-sadio, maut mamareso dalan boluson

2.      mambaen surat partinggal, asa,

3.      marsadio-sadio mangaligi bahan hangoluan ni nangkan hutinggalkon

II.                Sisada-sada

     Adong sada sisada-sada, rupana sada, sude hita nampunasa, godangni isina dohot na asing sarupa rap ta jagit sian ama inanta, disaat hita ro tu portibi on.

Siangkaan, sianggian, silitonga, manjagit sarupa, nada markurang lobi, tai marnajolo marnapudi.

III.             Sinondang ni holong ni roha

     Hum lalu na bara-baraon i tu tangan ni Inang Bidan, diuras ia songon hilap, dioban ia tu jolo ni ama dohot ina.

     Sinondang holong ni roha na ro sian ama ina i tarida ro manggobak na baru ro i, ulang bagi mahua.

IV.             Ama ina

     Haroro ni tunasna on nada tarbaen ukuran: godang ni roha, bope godang ni argana.

Anak na baru ro on dihalumang halahi arian na borngin, sian menek lalu magodang.   

     Holong ni roha mamaksa ama dohot ina markarejo bahat-bahat, anso tunas ni halahi salamat walafiat.

Holong ni roha ni ama ina nada putus tu dakdanakna lopus tu panghabisan ajal.

     Bia do luai holong ni roha sang anak tu ama inana?

V.                Pomparan ni Sutan Hanopan almarhum.

     Pitu halaklahi dua dadaboru na mangolu sannari. Manjagit holong ni roha sian ama inanta na sarupo godangna, na so marnasurung mar na lobi, tai adong na parjolo (siangkaan) adong na parpudi (sianggian).

     Lalu tu matena, nada ungada putus holong ni roha ama inanta dihita! Bia do luai holong ni rohanta maradopkon ama inanta?

     Tontang on bahat ragam pandapotan asa ragam panglaksanaan, asa marragam muse dohot akibat na dung tarida.

     Muda holong ni rohanta antara hita sama hita tarpature hita mangulahi, adong ma di hita dalan padomu tahi, pahuskus goar ni amanta dohot ompunta mangulahi.

     Hupangido bantuanmunu sudena anggingku anso marusaho hita marsamo-samo tu jurusan on.

Mungkin parjolo do au mulak, pinomat usahanta on tamulai, muda laing adong dope “holong ni roha” sian hamu di hita sudena.

Holong ni rohangku dohot lungunku di hamu nada marnaputus tu ari matengku.

     Tole bo anggi, jongjong bo hamu sudena, anso markarejo hita.

VI.             Saotik riwayat.

     “Holong ni roha” na adong di Baginda Parbalohan dohot anggina tarpadomu hala-hi manjadi sada, marangkat sian Bunga Bondar marsioban sinjatana kehe tu dataran Haruaya Bodil Nanggarjati, haranagn inganan ni babiat dohot begu; mangarabi mam-baen pahutaan baru, teanon ni pomparan ni halahi sogot.

     Rupa-rupa penderitaan:

1.      Targan so manyabi emerangan, tarpaksa mangan arsam, ombut-ombut dohot na

asing-asing.

2.      Gangguan hombarbalok, tarpaksa huhul musti martenju.

3.      Aek Silo nada dilehen halak Padang Bolak. Akibatna 3 noli mambaen huta.

4.      Dohot na asing-asing.

“Holong ni roha on” ro muse mambantu sian amanta Sutan Hanopan, Udanta Mangaraja Elias asa Udanta Sutan Nabonggal.

     “Holong ni roha on” martamba bahat, martamba kuat, lopus sudena rintangan-rintangan binasa, asa tercipta ma Hanopan, huta na nihalungunkon martaon-taon dohot pangorbanan na so taretong, morel dohot materiel. Bonggal ma “Hanopan” di saluat Sipiroh, Padang Bolak, luat Angkola asa Mandailig. Sinondang ni Ha-nopan marsinar tu jae tu julu.

Tai, ………………………………………….helas!!!

Dunia nada kekal, totop maruba-uba, Hanopan dohot mambaen riwayat.

     “Holong ni roha” na adong di amanta na tolu, disonggopi parasit (bibit pe-nyakit). Marbadai ma halahi, marmusu ma mahalahi. Huhul mardenggan piga-piga bulan, mangulahi marmusu piga-piga taon.

     Sinondang ni Hanopan mulai muram, suang songon ari na giot udan. Hanopan gabe buah bibir di luat Sipirok. Na tolu marsada ina nada mantak mertulge. Hainsyafan laing nada adong. Mau tidak mau: isi rumah, asa pomparanna be musti terpengaruh.

     Ama martulge, dakdanakna songon ihan dibagasan lubuk no hona tuba. “Alla-hurabbi.” Holong ni roha di Hanopan madung diserang penyakit.

     Sannari madung dua amanta jumolo. Tinggal hita dohot “holong ni rohanta be.”

     Tarpadenggan hita dehe na sega i mulak? Tontu tarpadenggan asalma hita giot asa ra mangusahohonna.”Holong ni rohanta” taatur, tasusun, ibo roha ni Tuhan, godang aropan laing terpadenggan.

VII.          “Surat pembagian peninggalan Sutan Hanopan”.

     Dung maninggal amanta  Sutan Hanopan, paninggalannia, saba, kobun, utang dohot na asing-asing   madung rap tabagi. Surat-surat na binaen 8 (salapan) exemplaar na sarupo isina. Anak siangkaan dapotan 2 (dua) exemplaar, asa na asing-asing 1 (sada) exemplaar.

            Harani sada-sada kaporluan (Marajali kawin) asa isina porlu ditamba. Sudena on markumpul di tangan ni anggi M.D.Harahap.

            Lopus sadari on bagianku (S.Harahap, gelar Baginda Pandapotan, anak siangkaan sian Sutan Hanopan almarhum) laing di tangan ni anggi M.D.Harahap.

        Harop anso ditongos tibu nian tu au.

     VIII     “S. Harahap, gelar Baginda Pandapotan”

                         Umurku sannari marayak 56 tahun.

                    Mangihutkon paretongan madung matobang, mangihutkon pangkilalaan, madung

                    hurang gogo.

Momo loja muda markarejo, momo magis muda hona angin, momo marun diting-gang rimbus.

Marpikir madung lambat, marnida madung hurang torang. Momo marsak, mandele asa tawakkal.

Jotjot dapot-dapotan (marnyae), muda tinggal didaerah na ngali (Lubuk Linggau umpamana).

     Harani i: nada be sadia gogo rohangku muli tu Hanopan.

Daerah di Indonesia, haru pe didia ingananna, madung sarupa di au dengganna. Nada au marpili inganan, muda lalu ma dihatihana, didia au musti dikuburkon sogot. Nada pola haboratan au muda sai tung, markubur di Haopan sanga holiholingku  dipindahon sian ingananna na asing tu Hanopan.

     Muda Tuhan mangalehen izin, au marmaksud ziarah tu kuburan ni Ompu, ama, inanta, asa sisolkotta pinomat sanoli dihatiha au mangolu (muda mungkin di bulan puasa taon 1952).

“Hanopan di au “daon = ubat lungun.” Muda tuk syarat, ro au marubat lungun, muda malungun.

Bagasku, parbagasanku, sabangku dohot kobunku, nangkan sorahkononku tu Majelis anakku na lima halaklahi asa sada dadaboru. Targan mangolu au, togu-togu-onku halahi pature on.

     Modal na sabahat-bahatna na tarlehen asa tartinggalkon au nada lain sian “holng ni roha”.

     Maksudku muda diizinkon Tuhan sudena anggingku halaklahi dadaboru dohot dakdanakku, huajak marmodalkon “holong ni roha” manjalahi dalan asa marusaho padomu tahi, padenggan asa pahuskus mangulahi goar ni Tongku Mangaraja Hano-pan, Baginda Parbalohan asa Sutan Hanopan almarhum.

     On dapot tarlaksana muda adong mangolu dibagasan rohanta be: “holong ni ro-ha”. Usaho tu jurusan on madung hu mulai pasikola anakku:

                                                                              1.      di SGA.

                                                                              1.      di SGB

                    anso tarbuka sada SMP di Hanopan, manogu-nogu dakdanak ni kahangginta, lopus

                    sadari on tinggal di banua hagolapan.

                         Muda usahongkon gagal, alangkah sayangna muda tenaga na  husadiohon i

                    tinggal di ranto, salang hutanta mamorluhon.

                         Terserah di hamu sasudena anggingku. Tai muda mangolu “holong ni roha”

                    dibagasan dirinta be, maksud on nangkan saut.

                                                                                                     Penulis Wasiat

                                                                                  S. Harahap, gelar Baginda Pandapotan

(Disalin dari tulis tangan beliau tanggal 29 Juli 1993 di Jakarta oleh H.M. Rusli Harahap).

Pada tahun 1952 di Lubuk Linggau, ayah mengikuti Kursus Guru A, disingkat KGA,  diselenggarakan oleh Kemeterian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dari Jakarta cara tertulis yang dikirim berkala lewat pos. KGA banyak meletakkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang diperlukan untuk para guru yang bertugas mengajar di Sekolah Rakyat.

Pada  tanggal 5 Juni 1952, ayah pulang ke kampung halaman Hanopan untuk berziarah setelah kedua orang-tuanya berpulang ke Rachmatullah. Ayah juga ingin menziarahi makam kakek dan Amang Tobangnya yang ada di kampung. Dari Lubuk Linggau ayah membawa surat keterangan dari kantor Wedana Musi Ulu untuk surat jalan yang masih diperlukan pada saat itu.

                         

Pada tanggal 17 Oktober 1952 Letkol Kemal Idris mengarahkan empat meriam Howitzer ke-depan Istana di jalan Merdeka Utara, dan sejumlah tank ke depan gedung Parlemen di Pejambon di Jakarta Pusat. Ribuan preman dan jagoan dari berbagai wilayah seputar ibukota, seperti: Pulogadung, Pasar Minggu, Kebayoran-Ciputat, Cileduk-Tangerang, dan Tanjung Priok yang  diangkut kendaraan militer lalu diterjunkan ke Stadion Ikada dan Lapangan Banteng. Mereka kemudian menyerbu gedung Parlemen di seberang Lapangan Banteng, dan menjungkirbalikkan kursi-kursi dalam gedung itu, memecahkan kaca, dan menuntut Parlemen agar dibubarkan. Kobra (Komando Organisasi Barisan Rakyat) pimpinan Kol. Dr. Mustopo yang amat tersohor ketika itu turut juga dilibatkan mengepung Jakarta.

Peristiwa ini tampaknya dilatarbelakangi oleh upaya Kabinet yang didukung Parlemen untuk melakukan demobilisasi militer memasuki alam kemerdekaan. Para pejuang yang merasa ikut mem-pertahankan negara dengan jiwa dan raga melawan agresi militer Belanda merasa terancam un-tuk disingkirkan. Dilibatkannya penasehat militer dari negeri Belanda untuk membentuk pasukan kecil tetapi profesional tidak disetuji oleh para lasykar yang menimbulkan keretakan dalam tubuh militer. Masuknya anasir kiri kedalam angkatan bersenjata ketika itu turut pula memicu kece-masan sementara kalangan dalam militer yang tidak menyukainya.

Sepekan setelah perdebatan di Parlemen berjalan, di Teritorium V/Brawijaya muncul pengambil-alihan pimpinan oleh kelompok anti-peristiwa 17 Oktober terhadap kelompok yang pro-peristiwa 17 Oktober 1952. Begitu juga di Teritorium VII Sulawesi Selatan, dan di Teritorium II Sumatera Selatan. Pertikaian antara kubu yang pro dengan kubu yang kontra dalam tubuh Angkatan Perang berlanjut. Bahkan di Teritorium VII, Herman Nicholas Ventje Sumual pada tanggal 2 Maret 1957 mengumumkan wilayahnya berada dalam keadaan darurat perang. Kudeta yang gagal di-langsungkan pada tanggal 3 Desember 1952 menyebabkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberhentikan KSAD Kolonel A.H. Nasution untuk yang kedua kalinya, lalu mengganti-kannya dengan Bambang Sugeng. Kemudian, pada tanggal 13 Maret 1957 malam, Perdana Men-teri Ali Sastroamidjojo beserta wakilnya Idham Chalid mengundurkan diri, dan mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno.

Keamanan negara lalu memburuk dengan timbulnya pemberontakan di daerah-daerah, memaksa Presiden Sukarno dan Perdana Mentari demisioner Ali Sastroamidjojo mengeluarkan Surat Ke-putusan Bersama (SKB) yang kedua tanggal 14 Maret 1957, dan mengumumkan SOB (Staat van Oorlog en Beleg), atau negara dalam Keadaan Darurat Perang di seluruh Indonesia. Dengan di-berlakukannya SOB, Sistim Demokrasi Parlementer bersifat liberal yang berlaku di tanah-air di-singkirkan, lalu digantikan Sistim Demokrasi Terpimpin sebagaimana yang dikehendaki peme-rintah. Sejak dari saat itu Angkatan Perang, terutama Angkatan Darat menjadi amat berkuasa di  nusantara.

Pada tanggal 13 Maret 1953 ayah dan ibu mendaftar menjadi anggota Partai Sjarikat Islam Indo-nesia (PSII) cabang Lubuk Linggau. Ayah menerima No. Pokok: 278664 dan No. Cabang 532 sebagai anggota PSII ketika itu.

Dari tanggal 4 September hingga 17 September 1953, ayah mengikuti Kursus Ulangan Pendi-dikan Jasmani di Lubuk Linggau. Kursus ini sejalan dengan putusan Menteri Pendidikan Penga-jaran dan Kebudayaan No. 619/B, tertanggal 24 Desember 1950 yang masih berlaku.

Pada tahun 1953 ayah menerima kartu Tanda Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dengan nomor Buku Induk 60331, tertanggal 1 Nopember 1953. Selain sebagai anggota, ayah juga ambil bagian sebagai Pengurus Cabang di Lubuk Linggau dengan nomor anggota 6.

Pada tanggal 23 Desember 1953 ayah ditetapkan menjadi Guru Kepala Sekolah Rakyat VI no.1 (SR VI no.1) di Lubuk Linggau, Musi Ulu. Selama bertugas sebagai guru, ayah juga aktif menjadi anggota panitia menyebarkan Tanda Sokongan Uang No.02441 Serie C berharga Rp. 2,50, untuk mendirikan Gedung Nasional yang pertama untuk kota Lubuk Linggau.

Pada tanggal 28 April 1954, lima orang Perdana Menteri: Indonesia, India, Pakistan, Birma (Myanmar), dan Srilangka, melangsungkan Konferensi Colombo di ibukota Srilangka (Ceylon) guna membahas perdamaian dunia. Lalu pada tanggal 29 Desember 1954, kelima Perdana Men-teri juga mengadakan Konferensi Bogor di Indonesia. Dalam Konferensi akhir ini dibahas pula persiapan untuk melangsungkan Afro-Asian Conference (Konferensi Asia-Afrika) gagasan Sir John Kotelawala dari Srilangka.

Pada tanggal 18 hingga 24 April 1954 berlangsung Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indo-nesia. Konferensi yang dihadiri 25 negara dari Asia dan Afrika kekuatan Non-Blok, akan tetapi  konferensi ini dihadiri juga oleh utusan-utusan yang datang dari negara dari Blok Timur, antara lain: Vietnam Utara, RRT, dan lainnya.

Pada tahun 1954 ayah menerima kiriman uang dari De Bataafsche Petroleum Maatschaappij Peladju, Sumtera Selatan, menjawab surat yang dikirim tanggal 23 12-1953, tentang pelunasan empat bulan gaji terakhir yang belum dibayar sebagai akibat masuknya serdadu-serdadu Jepang di awal Perang Dunia ke II, lalu mendudki keresidenan Palembang di Sumatera Selatan.

Pada tanggal 18 Januari 1954, ayah menerima undangan menjadi anggota Perhimpunan  Masyarakat Tapanuli perantauan di Lubuk Linggau bernama: “SAROHA” diketuai P. Harahap.

Pada tanggal 5 Mei 1955, lahir cucu ayah yang pertama di Palembang dari putra keduanya, dan diberi nama: Muhammad Nusyirwan. Menurut keterangan ayah, ketika itu ia sedang dalam perja-lanan pulang ke Hanopan untuk berziarah. Pada ketika itu, ia sedang mengendarai mobil Sibual-buali bernomor 5 pula. Sebuah kebetulan yang selalu dikenangnya, selain dari dirinya yang telah menjadi seorang kakek.

Pada bulan Juli tahun 1955, Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama dari PNI mundur, dan di-gantikan Kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Kabinet ini dilantik tanggal 12 Agustus 1955 lalu melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama setelah Indonesia merdeka. Pemilu yang bertujuan menyusun anggota Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar) ber-langsung tanggal 29 September 1955, sebelumnya telah dipersiapkan oleh Kabinet Ali Sastro-amidjojo. PKI, meski telah melakukan pemberontakan di Madiun tujuh tahun silam, namun berhasil mendapat tempat keempat dalam pengumpulan suara, setelah: Masyumi, NU, dan PNI.  

Keberhasilan PNI dan PKI menggondol suara terbanyak dalam pemilu saat itu, tidak diragukan lagi disebabkan keberpihakan Kepala Negara pada keduanya. Untuk menanggulangi permasala-han internal Angkatan Darat, maka pada tanggal 7 Nopember 1955 Presiden Sukarno melantik kembali Kolonel A. H. Nasution menjadi KSAD dan menaikkan pangkatnya menjadi Mayor Jen-deral. Dalam keadaan hubungan Indonesia dengan Blok-Barat yang semakin merenggang, Per-dana Menteri Burhanuddin Harahap membatalkan semua isi perjanjian KMB yang membidani berdirinya RIS, guna membersihkan seluruh unsur yang berbau hubungan Indonesia-Belanda, untuk melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat yang lebih independen.

Pada tanggal 20 Agustus 1955 Kabinet Burhanuddin Harahap mengusulkan Rancangan Undang-Undang Darurat Anti-Korupsi, disingkat RUUDAK. “Orang-orang kaya mendadak harus mem-buktikan bahwa dirinya tidak korupsi”, demikian pernyataan Burhanuddin yang dikutip Harian Indonesia Raya ketika itu. Menteri kehakiman Lukman Wiriadinata ketika itu menambahkan pula, bahwa undang-undang itu akan menganut pembuktian terbalik yang berlaku surut. Dikata-kannya lagi, bahwa Pengadilan Khusus Anti-Korupsi akan dibentuk diberbagai kota, seperti: Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Usulan Kabinet Parlementer ini ditolak Presiden Sukar-no, dan Kabinet akhir ini pun tumbang, dan Burhanuddin Harahap terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Kepala Negara tanggal 24 Maret 1956.

Ali Sastroamidjojo kemudian diangkat lagii menjadi Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya  bulan Maret 1956. Akan tetapi Kabinet inipun tidak dapat bertahan lama, dan pada bulan Maret 1957 harus mengembalikan mandatnya kepada Kepela Negara. Keenam Kabinet RIS sistim Demokrasi Parlementer yang liberal ketika itu hanya mampu bertahan kurang lebih dari 6 (enam) tahun saja.

Pada tahun 1956 ladang-ladang minyak De Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) Langkat dan Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, berganti nama menjadi: Tambang Minyak Sumatera U-tara (TMSU), kemudian: P.T. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (ETMSU), lalu: P.T. Permina (Perusahaan Minyak Nasional), dan tanggal 20 Agustus 1968 menjadi: P.T. Pertamina (Pertambangan Minyak Nasional). Di Sumatera Selatan, ladang-ladang BPM juga berganti nama menjadi: Perusahaan Minyak Republik Indonesia (PERMIRI), di Jawa Tengah ladang minyak Nederlandsche Indische Aardolie (NIAM) berubah menjadi: Tambang Minyak Nasional (PT-MN). Namun kemudian gemuruh nasionalisasi ketika itu berakhir buntung, karena anak-anak pribumi yang menguasainya tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengusahakan tam-bang minyak bermodal besar. Pro dan kontra lalu mencuat kepermukaan antara: kubu yang hen-dak mengembalikan perusahaan minyak kepada Belanda sesuai perjanjian KMB, dengan kubu yang menentangnya dan ingin melanjutkan nasionalisasi.

Perkembangan kemudian Belanda setuju untuk membagi kepemilikan perusahaan minyak kepa-da Indonesia lalu menggunakan tenaga lokal di lapangan. Akan tetapi di Sumatera Selatan pada tahun 1955, Belanda mengganti nama ladang minyak dari: Nederlansche Koloniale Petroleum Mij (NKPM) yang berkilang di Sungai Gerong menjadi: “Stanvac Petroleum” milik Amerika Se-rikat. Begitu juga ladang minyak: Nederlansche Pacific Petroleum Mij (NPPM) di Riau menjadi “Caltex Pacific”, dan ladang minyak BPM di daerah Sumatera Selatan yang berkilang di Pelaju menjadi: “Shell Petroleum”. Dengan demikian ketiga perusahaan minyak milik Belanda ini  mendapat perlindungan hukum dari Amerika Serikat, sebuah negara yang elah turut membidani berdirinya RIS lewa KMB, menjelang penyerahan kedaulatan dari Belanda silam. Ketiga perusa-haan Belanda yang dilindungi Amerika Serikat ini lalu berkembang menjadi raksasa-raksasa mi-nyak dunia, dan meninggalkan P.T. Pertamina sebagai raksasa kerdil.

Keadaan yang sama juga berlaku terhadap Koninkleijke Paketvaart Maatschapeij (KPM), perusa-haan pelayaran Belanda yang direbut kaum buruh Marhaen. Milik Belanda ini lalu dinasionali-sasi menjadi PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia). Keahlian dan modal yang terbatas membuat  perusahaan pelayaran ini tidak banyak berbeda dari Pertamina sesudah dinasionalisasi.

Pada tahun 1956 ayah menjalani cuti sakit selama tiga bulan atas nasehat dokter, untuk memu-lihkan kesehatannya. Tugas Kepala Sekolah S.R.VI no.1 Lubuk Linggau dan memberi pelajaran  selama cuti antara tanggal 26 Januari  sampai 25 April tahun itu, kemudian dialihkan kepada guru M. Anwar Harahap.

Untuk mengatasi vakum kekuasaan, pada tanggal 9 April 1957 Presiden Sukarno lalu menunjuk seorang politikus non-partai bernama: Ir. Djuanda Kartawidjaja menjadi seorang Perdana Men-teri. Tindakan Kepala Negara ini menuai protes dari kalangan masyarakat. Menurut atuan “Trias Politika” yang berlaku selama ini, seorang Presiden hanya menunjuk seorang formateur untuk menyusun Kabinet, dan bukan menunjuk dirinya sebagai formateur. Karena yang akhir ini meru-pakan perbuatan inkonstitusional dilakukan Kepala Negara dalam Sistim Demokrasi Parlemen-ter, yang akan menjadi preseden buruk di tanah-air. Akan tetapi Kepala Negara meneruskan perbuatannya dan menamakan pemerintahan buatannya: "Kabinet Karya". Kabinet akhir ini memuat  menteri yang berasal dari kalangan golongan karya, namun ada tiga orang menteri dari perwira militer aktif yang memimpin sejumlah departemen.

Lalu pada tanggal 10 Nopember 1956, Sidang Dewan Konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUDRI) yang baru berlangsung di Bandung. UUDRI ini bertujuan untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 yang masih digunakan. Dengan diberlakukannya Sistim Pers Terpimpin oleh Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda, maka hingga akhir tahun 1957 saja telah terdapat 125 tindakan yang dilakukan terhadap pers di Indonesia, tahun berikutnya 95, dan kemudian 73, sejalan dengan la-rangan kegiatan berpolitik yang diberlakukan pemerintah untuk mengebiri berbagai macam akti-fitas partai politik di tanah-air, dan Konstituante pun mendapati lonceng kematiannya.

Dalam perdebatan Dewan Konstituante tanggal 2 Juni 1959 tentang UUDRI, tidak berhasil dapat dicapai kata sepakat tentang Piagam Jakarta. Kubu Islam terdiri dari: Masyumi, NU, PSII, dan partai berazaskan Islam lainnya menghendaki dicantumkannya kalimat,”.…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Akan tetapi kubu Pancasila terdiri dari: PNI, PKI, Murba, Partindo, dan Partai Katolik, menolaknya. Usul yang kemudian disampaikan Kabinet Karya pimpinan Djuanda Kartawidjaja dalam sidang: “agar kembali ke UUD 1945” juga ditolak oleh sidang. Walaupun demikian, Sidang Dewan Konstituante berhasil menyusun: bentuk negara, sistim pemerintahan, sistim perwakilan, hak azasi manusia, dan dasar Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Februari 1959, Presiden Sukarno mengusulkan dibentuk: “Kabinet kaki empat” untuk menciptakan pemerintahan yang stabil berangkat dari perolehan suara dalam pemilu; akan tetapi usulan Kepala Negara ini ditolak pimpinan partai-partai: Masyumi, NU, PNI, dan PKI.

 Pada bulan Oktober 1959, Brigjen A. H. Nasution meresmikan pergantian istilah teritorial dalam lingkungan Angkatan Darat. Istilah “Teritorium”kemudian diganti dengan “Komando Daerah Militer”, disingkat “Kodam”, yang dipimping seorang Panglima Kodam, disingkat "Pangdam". Ke 7 (tujuh) Teritorium dalam lingkungan Angkatan Darat yang diresmikan tanggal 20 Juli 1950 silam, lalu diubah menjadi 16 (enam belas) Kodam yang terdapat di setiap Propinsi. Selain dari itu dalam setiap Propinsi terdapat pula “Komando Resort Militer”, disingkat “Korem”; untuk setiap Keresidenan; “Komando Daerah Militer ”, disingkat “Kodim”, untuk setiap Kabupaten; “Komando Rayon Militer”, disingkat “Koramil”, untuk setiap Kecamatan; Bintara Pembina Desa”, disingkat “Babinsa” untuk setiap Desa atau Kampung yang ada di nusantara. Semuanya menjadi bagian dari Doktrin Perang Wilayah Republik Indonesia. Setiap jenjang lingkungan Angkatan Darat yang berada dalam koordinasi Pangdam ini tergabung  pula kedalam “Musya-warah Pimpinan Daerah”, disingkat “Muspida”, yang terdiri dari: Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, yang ada di masing-masing daerah.

Memerahnya warna perolitikan di tanah-air mulai tampak sejak PKI menduduki posisi keempat dalam pemilu pertama, yang membuka jalan kepada aliran kiri mengembangkan pengaruh. Sim-pati terhadap aliran kiri juga datang dari Presiden Sukarno yang mengaku sebagai seorang “revolusioner”, yang mengemukakan dalam bukunya: “Dibawah Bendera Revolusi”, yang disusun penulis Cindy Adams. Didalam buku itu diutarakan hukum revolusi: ”pukul musuh kamu, bunuh atau dibunuh; penjarakan atau dipenjarakan, dan lain sebagainya”. Dan hukum revolusi lalu me-warnai corak kepemimpinannya. Ajaran Sosialisme dan Komunisme datang ke nusantara dibawa orang Belanda dan anak-anak bangsa yang bersekolah di Eropa, dan tiba di tanah-air masih dalam zaman Hindia Belanda. Henk Sneevliet adalah seorang Marxist Belanda, datang ke tanah Hindia Belanda ketika itu untuk mencari pekerjaan, awalnya berdiam di Semarang. Orang kela-hiran Rotterdam ini berpartisipasi mendirikan ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereini-gung, atau Perhimpunan Sosial Demokratis Hindia) tahun 1914, dan beranggotakan orang-orang Belanda dan putra-putra pribumi yang anti-kapitalis dan menentang pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa ketika itu.

Adapun yang dinamakan kaum buruh di tanah Hindia Belanda ketika itu, hanyalah mereka yang tergabung dalam sekelumit serikat Sekerja, antara lain: Staat Spoor Bond (Serikat Sekerja Kereta Api); Post Bond (Serikat Sekerja Pos); Cultuur Bond (Serikat Sekerja Budaya), Suiker Bond (Serikat Sekerja Gula); Vereniging van Spoor en Tram Personeel (Persatuan Personalia Kereta Api dan Trem), dan lainnya; terbentuk masih dalam dasawarsa pertama abad ke-20. ISDV lalu berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia). Pada tahun 1920 Sneevliet diutus ke kongres kedua Komunis Internasional (Komintern) di Moskow. Adapun Semaun dan Darsono serta ka-wan-kawannya, awalny adalah anggota Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Semarang tahun 1911, lalu oleh pengaruh Sneevliet keduanya meninggalkan SDI lalu bergabung dengan PKI pada tahun 1920.

Partai berhaluan Marxis Leninis di tanah Hindia Belanda ketika itu agaknya tergoda oleh keberhasilan rekan separtai di ibukota Kekaisaran Rusia Petrograd tahun 1917, lalu berusaha menirukan tatacara kaum Bolshevik merebut kekuasaan. Pada tanggal 13 Nopember 1926, PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Batavia, namun gagal. Lalu pada tanggal 18 September 1948, dibawah pimpinan Muso, PKI mencoba lagi mendirikan Negara Sovyet Sosialis Indonesia (NSSI) yang menimbulkan banyak korban jiwa di Madiun, ju-ga gagal. Setelah kemudian diberlakukan larangan terhadap kegiatan partai ini, Tan Malaka  mendirikan Partai Murba untuk mengisi kekosongan partai politik aliran kiri pasca pemberon-takan Madiun di nusantara.

Marxisme adalah sebuah pandangan hidup yang diperkenalkan Karl Marx (1818-1883), seorang Jerman, pengikut G.W.F. Hegel. Menurut pendapat Marx, Kapitalisme itu akan runtuh dengan sendirinya lalu berubah menjadi Sosialisme oleh berbagai kontradiksi yang terdapat padanya. Di pertengahan abad ke-19 silam, ketika industri mulai bersemi di Eropa, hanya segelintir orang yang memiliki kapital atau modal yang mendapat gelar ”Kaum Kapitalis”. Sebagian besar rakyat di benua itu hanyalah pekerja yang mencari nafkah dibagai industri yang sedang berkembang dan dinamakan: “Kaum Buruh” yang tidak memiliki apa-apa, kecuali dirinya sendiri. Perten-tangan lalu muncul antara Kaum Borjuis, nama lain Kaum Kapitalis yang hidup berkelebihan, dengan Kaum Proletar, istilah lain Kaum Buruh yang serba kekurangan, yang tidak dapat dihin-darkan. Kenyataan dalam masyarakat inilah ketika itu yang melahirkan dalam benak Karl Marx ajaran (teori) pertentangan kelas yang tersohor itu. Masih banyak teori lain yang kemudian ber-kembang dari model pertentangan kelas ini, antara lain: teori nilai lebih, dan lainnya, hingga de-ngan ajaran moral sosialis dan komunis.

Setelah Karl Marx meninggal di Inggris, para pengikutnya terpecah dua, yakni: kaum Revisio-nisme Sosialis E. Bernstein, dan kaum Marxisme Ortodox K. Kautsky. Kelompok pertama lalu berkembang di Jerman dan meninggalkan ajaran revolusi sosial, dan mencari jalan damai untuk memperbaiki nasib kaum buruh lewat reformasi. Akan tetapi kelompok kedua yang hijrah ke Rusia dipimpin Vladimir Ilich Uliyanov Lenin, menumbangkan Kekaisaran Ramanov negeri itu dari bulan Februari 1905 hingga Oktober 1917, lewat sebuah revolusi berdarah yang menggerakkan kaum buruh, dan melahirkan Kaum Bolshevik yang berpandangan Marxisme Leninisme.

Kaum Bolshevik lalu mendirikan Uni-Sovyet lewat persekutuan paksa (enforced union) dari beberapa negara yang saat itu berada dibawah kekaisaran Rusia: Rusia, Belarusia, Ukraina, dan Republik trans-Kaukasia. Kaum Bolshevik selanjutnya menurunkan Tsar Nikolas II (1868-1918) dari takhta kekuasaan di ibukota kekaisaran Petrograd, membuat seluruh wilayah kekuasaan Dinasti Romanov yang berkuasa selama 300 tahun, dari Timur Polandia di Eropa hingga ujung utara semenanjung Korea di Asia, jatuh ke tangan kaum Bolshevik. Tsar Nikolas II dan istrinya serta kelima anaknya diasingkan ke Ekaterinburg di pedalaman Siberia. Disana mereka dibantai para prajurit Bolshevik pada tanggal 17 Juli 1918 dengan brondongan senapan mesin di kolong bangunan. Jenazah Tsar dan keluarganya lalu dikubur di tempat tersembunyi untuk menghilang-kan jejak. W.I. Lenin sendiri tampaknya yang memerintahkan pembunuhan Tsar Nikolas II ber-sama keluarganya, karena takut akan pengaruh Tsar yang masih besar di Eropa Barat yang se-waktu-waktu dapat menyebabkan revolusi kaum buruh menjadi gagal.  

Usai Perang Dunia ke-II, Kung Chang Tang (Cina Marxis) di Asia Timur yang dipimpin Mao Tze Tung berhasil mengusir Kuo Min Tang (Cina Nasionalis) pimpinan Chang Kai Sek pada tahun 1949 dari daratan Cina yang luas, lalu mendirikan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Awalnya partai Komunis Cina dipimpin oleh Li Li San, juga beraliran Marxisme Leninisme se-bagaimana rekannya kaum Bolshevik di Rusia. Namun Mao Tse Tung yang ketika itu terasing di pedalaman, berhasil menggerakkan kaum tani dan melaksanakan “long marsh” menuju Beijing, lalu menyingkirkan Li Li San dan para pengikut kaum Bolshevik dari negeri itu.

Berbeda dari W.I. Lenin yang membuat revolusi dengan menggerakkan kaum buruh sesuai aja-ran Karl Marx lalu mendirikan Negara Sosialis Uni-Sovyet (NSU) aliran Marxisme Leninisme,  Mao Tze Tung mengubah ajaran Marx dengan revolusi yang menggerakkan kaum tani lalu mendirikan Negara Sosialis Cina (NSC) aliran Marxisme-Maoisme. Muncul dengan demikian dua raksasa Marxis di muka bumi berlatar belakang revolusi yang berlainan ketika itu: Uni Sovyet dengan tirai besi, dan RRC dengan tirai bambu; keduanya bersama-sama memisahkan diri dari masyarakat dunia lain di dunia. Perbedaan dua negara Marxis muncul dari revolusi tampak juga pada lambang palu-arit digunakan: NSU bertangkai batang, sedangkan NSC bertangkai bola. De-ngan jumlah penduduk lebih dari satu milyar, mendiami lahan di planet biru yang demikian luas, tidak diragukan lagi keduanya menimbulkan ketakutan manusia yang berpandangan: liberal, de-mokratis, religius, dan yang lain; tidak terkecuali berbagai bangsa yang mendiami kawasan Asia Tenggara, dari daratan Asia hingga kepulauannya.

Ketika Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memimpin kabinet yang pertama pada tahun 1954, Indonesia lalu membuka hubungan diplomatik dengan Uni-Sovyet. Negara yang bersuara abstain dalam resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 menjelang dilangsungkannya RTC (KMB) di Den Haag, ibukota negeri Belanda, mempunyai nama dalam bahasa Rusia yang disingkat: CCCP dibaca SSSR, dengan kepanjangan: Soyuz Sovietskih Sotsialisticheskih Respublik. Gebrakan politik ini membuat Amerika Serikat dengan sekutunya berpaling dari peme-rintah Indonesia dan mendukung gerakan separatis di sejumlah daerah tanah-air yang memperjuangkan otonomi daerah.

Pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat Datuk Mudo menyampaikan sebuah pidato dalam Kong-res Importir Nasional di Surabaya, lalu mengatakan “Orang-orang Cina sebagai suatu golongan eksklusif menolak masuknya orang-orang lain….terutama di bidang ekonomi. Mereka begitu eksklusif sehingga dalam prakteknya berlaku monopolistis…”. Pidato yang menimbulkan sen-timen anti-perusahaan asing lainnya, lalu berujung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 10 tahun 1959, oleh Departemen Perdagangan. Langkah departemen akhir ini ketika itu dinamakan “Gerakan Asaat”, atau Pribumisasi, mendapat sambutan dari seluruh penjuru tanah-air, dengan baik terutama di pulau-pulau: Jawa, Sumatera, Lombok, dan Sulawesi. Peraturan ini mengakibatkan orang-orang asing dilarang melakukan perdagangan eceran mulai kabupaten kebawah. Orang-orang asing diharuskan melakukan serah terima usaha kepada orang-orang Indo-nesia asli. Yang dimaksud orang asing dalam PP 10 ini, ialah orang-orang Tionghoa, karena lebih dari 90% pedagang kecil  yang terdaftar di kantor Departemen Perdagangan ketika itu ialah para pedagang Cina. Terhitung tanggal 1 Januari 1960, para pedagang Tionghoa harus sudah me-nutup usaha perdagangan mereka di Indonesia.

Peraturan yang dipaksakan dengan bantuan militer membuat orang-orang Cina dan keturunannya terpaksa hengkang dari Indonesia untuk kembali ke tanah leluhurnya. Pemerintah RRT (Repu-blik Rakyar Tiongkok) terpaksa mengirim kapal laut untuk menjemput ratusan ribu orang Hoa-kiau yang akan meninggalkan tanah-air kembali ke tanah asalnya. Banyak dari mereka lahir dan dibesarkan di berbagai tempat di nusantara terlanjur ikut terbawa pulang ke Cina kemudian merasa kecewa, karena setibanya disana tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan sebelum-nya, lalu ingin kembali lagi ke Indonesia.

Pada tanggal 20 Juli 1956, Dr. Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden RI mengundurkan diri. Surat Khabar PKI: Harian Rakyat, menurunkan komentar di bagian pojok surat khabar, dan menulis: “Dwi Tunggal, tanggal tunggal tinggal tunggal”.

Dalam reuni perwira TNI AD di Bandung tanggal 19 Nopember 1956, delegasi dari tujuh terito-rium korps Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SSKAD) menyaksikan keadaan Angkatan Darat yang terpecah kedalam berbagai kubu. Banyak perwira yang mengemukakan ketidak sena-ngan dalam reuni memelihat kenyataan pada saat itu, antara lain: ketimpangan ekonomi antara pusat dengan daerah, defisit anggaran belanja berjalan, inflasi melambung menembus angka 33%, daya beli Rupiah yang kian melemah ketika itu. Keretakan dalam tubuh AD periode 1956-1957 menimbulkan polarisasi kekuasaan antara pusat dengan daerah. Dilantiknya kembali Mayor Jenderal A. H. Nasution memimpin Angkatan Darat oleh Presiden Sukarno setelah sebelumnya diberhentikan, tidak mendapat sambutan para perwira sebagaimana ketika peristiwa 17 Oktober 1952 silam, karena ia diyakini tidak akan dapat memperbaiki kesejahteraan para perajurit yang menghyni tangsi-tangsi militer kumuh. Bahkan ia dirtuduh terlibat mengutus pasukan untuk me-nangkap para panglima yang melakukan barter dan smokel (penyeludupan) yang memperbaiki kesejahteraan prajurit di daerah ketika itu.

Lima hari setelah reuni, sejumlah opsir telah berada di Padang. Letnan Kolonel Ventje Sumual harus terbang ke Singapura dan dengan speedboat menuju Pakanbaru untuk bergabung pada tanggal 10 Desember 1957. Ia disambut Kolonel Maludin Simbolon, Letnan Kolonel Ahmad Hu-sein, Muhammad Natsir, Sumitro Djojohadikusumo di Sungai Dareh, perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Lalu bergabung pula Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap. De-wan Perjuangan lalu terbentuk pada tanggal 10 Januari 1958. CIA dari Amerika Serikat dan Singapura mengirim pula paket persenjataan lewati perairan menuju Padang.

Dewan kemudian menyusun Piagam Perjuangan, lalu menuntut dibubarkannya Kabinet Ir. Haji Djuanda di Ibukaota Jakarta dalam waktu 5 x 24 jam. Dewan menuduh Presiden Sukarno telah bertindak inkonstitutional dengan mengangkat dirinya sebagai formatur Kabinet, lalu memecat Kol. Maludin Simbolon dan Let. Kol. Ahmad Husein. Dewan Perjuangan selanjutnya memben-tuk Pemerintahan Tandingan, yang bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di-singkat PRRI dipimpin Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara dan Herman Nicholas Ventje Sumual sebagai panglima.

Lahirlah dengan demikian Dewan Banteng pimpinan Letnan Kolonel Ahmad Husein, Komandan Resimen Sumatera Tengah, termasuk kedalam Teritorium I/Bukit Barisan. Dewan-dewan lain pun lalu bermunculan mewakili Teritorium masing-masing, seperti: Dewan Garuda di Sumatera Selatan pimpinan Kol. Barlian, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan; guna menyatukan semua daerah yang bergolak mulai Sumatera hingga Sulawesi. Mereka kemudian mengambil alih birokasi pemerintah pusat di daerah masing-masing yang tidak lagi mampu mengatasi keadaan.

Maka pada tanggal 2 Maret 1957, di Kantor Gubernur Makassar, Sulawesi Selatan, H.N. Ventje Sumual selaku Panglima PRRI lalu memproklamirkan berdirinya Permesta (Perjuangan Semes-ta) yang anti-komunis dengan otonomi luas bertujuan membangun daerah untuk mensejahterakan rakyat. Ia lalu mengumumkan keadaan darurat perang, dan memerintahkan kepada seluruh dae-rah otonomi yang mempercepat pembangunan bangsa. Piagam proklamasi ditandatangani 52 orang terdiri dari para tokoh sipil dan militer saat itu.

Pada tanggal 15 Februari 1958, di Bukit Tinggi dikumandangkan pula ideologi pemerintah PRRI yang anti-komunis dan menuntut desentralisasi kekuasaan dengan otonomi penuh di daerah yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon. Pemerintah PRRI bermaksud ingin mensejahterakan kehi-dupan rakyat yang telah begitu lama terlantar sejak dilangsungkannya revolusi pada tahun 1945 silam. Pemberontakan terhadap pemerintah pusat di Jakarta, selain dipicu ketidak puasan daerah terhadap kabinet Ali Sastroamidjojo yang bercorak sentralistis dan mementingkan pulau Jawa ketika itu, juga sikap pemerintah pusat yang membiarkan rakyat di daerah-daerah yang berpo-tensi ekonomi baik untuk berkembang tetap dibiarkan miskin terus-menerus. Minimnya ang-garan pembangunan yang dialokasikan pemerintah pusat terhadap daerah-daerah menyebabkan yang akhir ini melegalkan beragam peraktek penyeludupan. Selain dari itu, juga ketidak sena-ngan daerah-daerah terhadap PKI yang semakian berhasil mendekati pusat kekuasaan di ibukota negara Jakarta.

Ketegangan antara pusat dan daerah selanjutnya diwarnai semakin mengerasnya tuntutan kaum regionalis (orang-orang di daerah) terhadap kaum sentralis (orang-orang di pusat), lalu menga-jukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Palembang tanggal 7 - 8 September 1957. Dalam pertemuan yang dihadiri: Maludin Simbolon, Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Bar-lian, dan Ventje Sumual, lalu diajukan tuntutan: 1. Dikembalikannya dwitunggal Sukarno-Hatta, dan mengangkat kembali Dr Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 2. Menurunkan KSAD A.H. Nasution dan para stafnya diganti. 3 Perkembangan kaum komunis harus dibatasi dengan undang-undang. 4. Pembentukan Komando daerah Sumatera berpusat di Padang. 5. Menjalin hubungan politik dan ekonomi yang lebih erat dengan pemerintah Permesta.

Pada tanggal 4 Oktober 1957, umat manusia dikejutkan keberhasilan Uni-Sovyet meluncurkan sebuah satelit ke angkasa dan diberi nama “Sputnik I”. Benda angkasa pertama bikinan manusia itu berhasil meluncur keluar dari gaya tarik bumi, lalu mengorbit pada ketinggian 480 km dari muka laut. Satelit buatan manusia yang mengitari bola bumi itu melaju dengan kecepatan 7,5 km per detik dan menyiarkan isyarat-isyarat radio bernada pendek.

Pada malam tanggal 30 Nopember 1957, di Jakarta muncul usaha pembunuhan terhadap Presiden Sukarno dengan granat ketika sedang menghadiri pertemuan orangtua Sekolah Dasar Perguruan Cikini di jalan Cikini Raya 74/76 Jakarta, namun gagal. Ledakan menimbulkan ba-nyak korban dikalangan anak sekolah yang tidak bersalah. Ketegangan antara pusat dan daerah  semakin meningkat ketika itu, menyebabkan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda terpaksa turun ta-ngan untuk menengahi, akan tetapi tidak berhasil, dan perang saudara antara pusat dan daerah ti-dak lagi dapat dihindarkan.

Pada tanggal 17 April 1958 pemerintah pusat mengirim angkatan perang ke daerah bergolak di pantai Barat pulau Sumatera, lalu menyerang kota Padang dari laut dan udara, dan berhasil men-duduki kota itu. Pada tanggal 4 Mei, masih dalam tahun yang sama, pasukan pusat masuk ke kota Bukit Tinggi, ibukota PRRI, menyebabkan para pemimpinnya melarikan diri ke hutan untuk melakukan perang gerilya. Tak kurang dari 30.000 orang anggota pasukan yang gugur sampai pemberontakan PRRI ditaklukkan. Para pemimpin PRRI lalu tertangkap, tidak sedikit pula yang menyerahkan diri, yang akhirnya mendapat amnesti dan abolisi dari Kepala Negara.

Pada tahun 1958, atas perintah dikeluarkan Jaksa Agung lima orang anggota Dewan Konstituante dari partai Masyumi ditahan, karena mengecam gagasan Demokrasi Terpimpin yang diper-kenalkan Presiden Sukarno, karena khawatir akan menjadi jalan menuju pemerintahan diktator. Peristiwa itu mengawali senjakala penegakan hukum di Indonesia, karena Jaksa Agung sudah menjadi alat kekuasaan pemerintah. Dewan Nasional, disingkat Denas, lalu dibentuk dipimpin oleh Presiden Sukarno bersama dengan Ruslan Abdulgani selaku menteri penerangan ketika itu. Denas didirikan untuk mengimbangi Dewan Kontituante, dan anggotanya dihimpun dari keem-pat kepala staf angkatan bersenjata dan wakil-wakil golongan fungsionaris termasuk utusan da-erah. Denas kemudia berkembang menjadi Golongan Karya yang bertugas menandingi Dewan Konstituante. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan Dewan Konstituante, dan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dengan demikian zaman Demokrasi Parlementer lalu berakhir di nusantara.

Perang Dingin antara Blok-Barat dan Blok-Timur memasuki upaya Amerika Serikat besama sekutunya membendung ajaran komunisme meluas ke segala penjuru dunia. Di Eropa: Jerman Timur, Polandia, Cekoslovakia (kini Ceko dan Slovakia), Rumania, dan negara-negara Baltik (Estonia, Latvia, Lituania), yang dibebaskan dari cengkraman Nazi Jerman dalam Perang Dunia ke-II silam, dengan sendirinya masuk kedalam Blok-Timur dipimpin Uni-Sovyet. Adapun ne-gara lainnya, menjadi sekutu Amerika Serikat di daratan Eropa, karena telah bekerjasama dengan negara Paman Sam dalam Perang Dunia ke-II silam, dijadikan benteng anti-komunisme di belahan bumi Barat  yang tergabung kedalam NATO (North Atlantic Treaty Organization), sekaligus perisai yang menahan penyebaran ajaran komunisme di bagian bumi itu. Di laut tengah yang menjadi sekutu Paman Sam dengan sekutunya ialah: Turki dan Yunani.

Parameter pertahanan Asia Tenggara juga tidak lupa juga dibangun oleh Amerika Serikat ketika itu. Pada tahun 1956 Vietnam Utara (Tonkin) dengan ibukota Hanoi pimpinan Ho Chi-Minh sangat giat membantu gerilyawan Vietcong di sekitar Annam (Cochin Cina) yang menyusup ke Vietnam Selatan yang beribukota Saigon. Hal ini membuat Vietnam Utara berseteru dengan Vietnam Selatan yang ketika itu dipimpin Ngo Dinh Diem. Awalnya kedua negeri ini tidak ubahnya semenanjung Korea, karena menurut kesepakatan Geneva keduanya terbelah dua pada lintang 17° Utara. Akan tetapi setelah 19 tahun berperang, pasukan Vietnam Utara berhasil masuk kedalam ibukota Vietnam Selatan Saigon, lalu mengusir serdadu-serdadu Amerika Serikat angkat kaki meninggalkan Vietnam Selatan dengan sangat memalukan saat negara Paman Sam dipimpin oleh Presiden Nixon.

Republik Sosislis Vietnam (RSV) kemudian diproklamirkan pada tahun 1976, terdiri Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, dengan ibukotanya Hanoi. Seiring kejatuhan Vietnam Selatan, maka sesua teori domino, Laos pun akan segera jatuh ke pangkuan Marxis. Keberhasilan Vietnam Utara memembebaskan Vietnam Selatan, menyebabkan negeri Paman Ho itu lalu latah perang, dan menyerang kerajaan Kamboja yang menyebabkan tanah Khmer bertekuk lutut kepada Viet-nam, dan menjadikannya negara boneka.

Zaman Demokrasi Terpimpin

Pada tanggal 1 Maret 1958 ayah menerima Daftar Kecakapan menunaikan tugas Kepala Sekolah yang dikeluarkan Kepala Inspeksi Pengajaran Rendah wilayah Musi Ulu, Kabupaten Musiulu-Rawas, Sumatera Selatan.

Pada bulan Oktober 1958 bantuan Covert Operation (Operasi Terselubung) pada PRRI/ Permesta dari: Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sekutu lainnya berdatangan. Negara-negara ini membantu PRRI/Permesta guna membendung meluasnya pengaruh komunis yang mengajarkan Sistim Ekonomi Komando (SEK) model Sosialis/Komunis yang otoriter di Asia Tenggara, yang bertolak belakang dengan Sistim Ekonomi Pasar (SEP) model Liberal/Kapialis dan demokratis yang sudah sejak lama berkembang di kawasan ini.

Sejak dekrit 5 Juli 1959 dikumandangkan Presiden Sukarno di Jakarta disusul kembali ke UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lalu beralih dari Sistim Demokrasi Parlementer (SDP) menjadi Sistim Demokrasi Terpimpin (SDT). Istilah lain yang juga kerap digunakan ialah:  Guided Democracy System (GDS) ketika itu. Adapun maksud kembali ke UUD 45 ialah untuk melenyapkan sifat liberal dari Sistim Demokrasi Barat mendominasi pemerintahan ketika itu, yang oleh Kepala Negara dianggap bertentangan dengan azas permusyawaratan untuk mufakat yang terkandung dalam ideologi Pancasila, dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam Sistim Demokrasi Terpimpin, Presiden menjabat seorang "Perdana Menteri", sekaligus menjadi "Pang-lima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia", dan "Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia", membuat semua kekuasaan yang ada dalam negara terdapat disatu ditangan, yakni di tangan: Kepala Negara.

Pada tanggal 1 Februari 1959, dengan keputusan Inspeksi Pendidikan Rendah Wilayah Musi Ulu di Lubuk Linggau, ayah memasuki masa pensiun dan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kepala Sekolah S.R.VI no.1 di Lubuk Linggau.

Kabinet Kerja I

Sistim Demokrasi Terpimpin mengawali Kabinet Presidensial yang memerintah dari tanggal 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960, dan semua kekuasaan negara berada ditangan Kepala Negara yakni di tangan Presiden Sukarno. Adapun program kerja kabinet ini ialah:

1. Menyediakan sandang dan pangan untuk rakyat dalam waktu sesingkatsingkatnya,

2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan desa, dan

3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik.

Dalam kongres pemuda yang berlangsung di Bandung bulan Februari 1960, Kepala Negara me-nyampaikan dalam sebuah orasinya tentang Manifesto Politik, disingkat Manipol, perjuangan bangsa Indonesia yang menentang kapitalisme dan imperialisme ekonomi harus bersarikan US-DEK, sebagaimana yang tertera dibawah ini:

U - Kembali ke Undang Undang Dasar 1945,

S - Sosislisme Indonesia,

D - Demokrasi Terpimpin,

E - Ekonomi Terpimpin,

K- Kepribadian Nasional, atau Kebudayaan Terpimpin.

Pada kesempatan yang sama, oleh Kepala Negera ditegaskan pula, bahwa UUD 1945 adalah juga Konstitusi 1945, dan Konstitusi Proklamasi. Presiden selanjutnya mengatakan bahwa NRI (Negara Republik Indonesia) telah berubah menjadi NSI (Negara Sosialis Indonesia). Sejumlah surat khabar ibukota lalu berkomentar agar teriakan: “Merdeka!” ditukar dengan kata “Usdek!” Pidato Kepala Negara tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul “Djalannya Revolusi Kita” yang kemudian ditetapkan menjadi pedoman pertama pelaksanaan Manipol.

Dalam Sistim Demokrasi Terpimpin, pada bulan Agustus 1959, timbul sanering kedua mata uang Rupiah yang sedang beredar, sembilan tahun setelah yang pertama. Setiap uang kertas Rp.1000,- lama, dipangkas nilainya menjadi Rp.1,- baru. Sisanya menjadi pinjaman konsolidasi negara terhadap rakyatnya yang akan dikembalikan kelak. Devaluasi Rupiah kedua yang membuat pendapatan orang berpenghasilan tetap tinggal hanya seperseribunya, menyebabkan kehidupan rakyat semakin sengsara dimana-mana. Meski awalnya harga-harga barang dan jasa di pasaran tampak turun, akan tetapi karena langkah moneter ini juga tidak diiringi dengan jaminan mata uang Rupiah yang besesuaian, harga bahan kebutuhan pokok di pasaran lalu meningkat.

Selain dari itu, Sistim Ekonomi Komando juga menuntut diwujudkannya pemerintahan totaliter atas nama negara dalam sebuah negara yang dilakukan oleh satu partai, bahkan oleh satu orang, yang menjalankan kekuasaan tanpa boleh dikritik, bahkan tanpa adanya opisisi. Pandangan poli-tik demikian jelas bertolak belakang dengan prinsip liberal demokratis yang telah lama berkem-bang di berbagai negara maju termasuk negara-negara berkembang lainnya, dimana kekuasaan negara berada di tangan partai yang terpilih secara demokratis oleh rakyat, dan dibenarkan ada-nya kritik terhadap partai berkuasa, begitu juga adanya partai-partai oposisi dalam negara  merdeka.

Tak pelak lagi sekutu Amerika Serikat dan Inggris di Asia Timur, mulai Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura, dikerahkan membantu pemberontakan PRRI/ Permesta dengan: uang, senjata, personalia, dan latihan militer. Pelabuhan-pelabuhan: Dumai, Pai-nan, lalu dimanfaatkan; termasuk danau Singkarak untuk disinggahi pesawat air Catalina. Covert Operation Sekutu dikendalikan dari Teluk Subic di Filipina, dan pulau Singapura. Dengan munculnya pemberontakan PRRI, maka angkutan jalan-raya harus masuk kedalam konvoi (pengawalan) angkatan perang untuk keselamatan. Pengawalan militer lalu menjadi pemandangan u-mum di jalan-raya di pulau Sumatera.

Memburuknya hubungan Indonesia dengan Amerika dan sekutunya, membuka peluang bagi  Uni-Sovyet untuk mengembangkan politik luar negeri terhadap negara-negara dunia ketiga, ter-masuk Indonesia ketika itu. Keadaan ini semakin  tampak jelas setelah Josif Vissarinovich Stalin  meninggal tahun 1953, lalu digantikan Perdana Menteri Malenkov, kemudian Khruschev. Uni-Sovyet tidak lagi memandang Indonesia sebagai pengikut setia Amerika Serikat dan sekutunya. Masa itu digunakan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo untuk membuka hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia Sejalan dengan kebijakan baru yang diambil pemerintah, PKI  berali-ran Marxisme-Leninisme saat itu memperoleh peluang untuk mengembangkan pengaruhnya di tanah-air, yang pada masa-masa sebelumnya hampir tidak mungkin diraihnya.

Perjuangan pembebasan Irian Barat dilancarkan pemerintah Indonesia lewat Majelis Umum PBB dari tahun 1954 hingga tahun 1958, tetapi tidak membawa hasil. Indonesia menghentikan lang-kah diplomatik melalui badan dunia itu, dan menggantikannya dengan konfrontasi militer dengan Trikora (Tiga Komando Rakyat) untuk mengenyahkan Belanda dari bumi Irian (Papua). Pada tanggal 6 April 1956, Indonesia melakukan pembelian senjata dari sejumlah negara Eropa Ti-mur: Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, lalu mengubah peta kekuatan militer di ujung Timur kepulauan Nusantara. Indonesia yang awalnya pembeli senjata dari Blok-Barat yang setia, lalu mengalihkan pembelian peralatan perang ke Blok-Timur, termasuk Uni-Sovyet. Front Nasional untuk Pembebasan Irian Barat lalu diwujudkan tahun 1958, lalu dilanjutkan dengan mobilisasi  masyarakat (sosial) di tanah-air untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, pemerintah menuntut rakyat Indonesia untuk mengencangkan ikat pinggang dan menjalani hidup sederhana. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno menunjukkan dengan jelas sikap permusuhan terhadap negara-negara, yang menurut penilaian Kepala Negara berhaluan kapitalis dan liberal demokratis. Pemerintah Indo-nesia lalu menamakan negara-negara tersebut: “The Old Established Forces”, disingkat “Olde-fos”. Akibatnya export ke negara-negara tersebut, begitu juga import keperluan pokok dari negara-negara tersebut, mendapat gangguan yang menimbulkan kelangkaan sandang pangan di dalam negeri. Sebaliknya hubungan dagang dengan negara-negara berhaluan sosialis dan ko-munis, yang menurut penilaian Kepala Negara ketika itu sebagai negara-negara: “The New Emerging Forces”, disingkat “Nefos”, tidak membawa manfaat ekonomi kepada rakyat di tanah-air, karena orang-orang sosialis dan komunis di negara mereka masih hidup sederhana. Kebija-kan yang diambil pemerintah mengalihkan hubungan diplomatik dari Blok-Barat ke Blok-Timur, tidak membawa perbaikan ekonomi yang diharapkan kepada bangsa, dan hanya memperbaiki hu-bungan persahabatan dan budaya antar bangsa semata.

Dalam zaman Sistim Demokrasi Terpimpin, kaum intelektual, pemimpin masyarakat, cendekia-wan, mahasiswa, dan lainnya diharuskan mengikuti indoktrinasi yang dilaaksanakan oleh Depar-temen Penerangan RI, saat itu dipimpin Haji Dr.Ruslan Abdulgani. Mereka diminta untuk menelaah dan mendalami kandungan TUBAPI (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) yang dikeluarkan pemerintah lewat Departemen Penerangan, guna pengamalan Ideologi Pancasila yang telah diga-riskan pemerintah. Tubapi kemudian ditetapkan menjadi satu-satunya rujukan bagi anak bangsa membuat karya ilmiah, seperti: skripsi, makalah, menyusun ceramah dan pidato, dengan mengutip butir-butir ajaran politik yang telah ditentukan pemerintah yang berlaku untuk Indonesia; dan melarang intelektual bangsa mempelajari buku-buku keluaran Amerika Serikat dan sekutu-seku-tu baratnya beraliran liberal demokratis dan kapitalis, karena menurut pemerintah Indonesia ketika itu tidak sesuai dengan ajaran Pancasila yang menjadi ideologi Bangsa Indonesia, demi-kian juga kepribadian Bangsa Indonesia. Menteri Penerangan R.I. yang telah menunaikan iba-dah haji saat itu mendapat gelar: “Haji Juru Bicara Usdek Manipol”, disingkat Jubir Usman.

Buku-buku terbitan Uni-Sovyet dan dari negara sosialis Blok Timur berbahasa Inggris kemudian membanjiri toko-toko buku tanah-air untuk menggantikan literatur yang berasal dari negara-negara liberal kapitalis dan demokratis Blok Barat yang sebelumnya luas beredar dan banyak digunakan untuk rujukan tulisan. Datang pula membanjiri pasar buku-buku asal anak benua India yang murah dari kertas koran.

Kabinet Kerja II

Kabinet Kerja pemerintah Sistim Demokrasi Terpimpin berlangsung antara 18 Februari 1960 hingga 6 Maret 1962, juga corak Presidentil. Adapun program kerjanya, sebagai berikut:

1. Menyediakan sandang pangan untuk rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,

2. Melaksanakan pengamanan rakyat dan negara,

3. Meneruskan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik untuk  

    merebut Irian Barat.

Berbagai kejadian penting yang timbul dalam masa kerja kabinet ini, ialah: pada tanggal 24 Juni 1960 berhasil disusun DPR-GR (DPR-Gotong Royong); lalu antara tanggal 10 Nopember hingga Desember 1960 Sidang Umum MPRS (MPR Sementara) berlangsung, dan melahirkan Manifesto Politik Republik Indonesia yang berkembang menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sekaligus Garis-garis Besar Politik Pembangunan Nasional Semesta Tahap Per-tama 1961-1969. Sidang Umum MPRS untuk mengangkat Presiden Sukarno menjadi Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia, dan merangkap Mandataris MPRS.

Perjuangan pembebasan Irian Barat dilanjutkan kembali setelah sejumlahi upaya dilakukan lewat PBB tidak berhasil. Pada tahun 1960 Presiden Sukarno menyampaikan pidato di PBB berjudul “To Build The World Anew” (Membangun Dunia Kembali), untuk merombak organisasi Badan Dunia itu. Pada tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda, dan negeri Kincir Angin itu lalu mengirim kapal induk Karel Doorman ke per-airan pulau Papua. Pada tanggal 4 Maret 1961 Republik Indonesia  menandatangani perjanjian pembelian senjata terbesar dengan berhutang kepada Uni-Sovyet guna memperkuat jajaran ang-katan perangnya.

Di Jakarta lalu dibentuk KOTI (Komando Operasi Tertinggi) yang berpusat di Istana untuk merebut Irian Barat (Papua) dibawah komando Presiden Sukarno. Dan, sejak tanggal 14 Agustus 1961 semua kepanduan yang ada di tanah-air, mulai Padvinderij yang lahir di zaman Hindia Belanda silam hingga dengan gerakan kepanduan yang timbul setelah Indonesia merdeka dilebur menjadi satu, lalu oleh Presiden Sukarno diberi nama baru: “Pramuka”.

Di Beograd, di ibukota Yugoslavia silam, sejak tanggal 1 hingga 6 September 1961 berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi Negara-negara Non-Blok yang diprakarsai sejumlah negara, yakni: Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, dan Afganistan.

Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Sukarno mengumandangkan perintah Tri Komando Rakyat, disingkat Trikora, bermuatan:

1. Gagalkan pembentukan negara-boneka Papua buatan Belanda,

2. Kibarkan sang merah-putih di Irian Barat

3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan tanah-air.

Pada tahun 1961 John F. Kennedy dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru, meng-gantikan Dwight D. Eisenhour. Presiden negeri Paman Sam ini mengembangkan politik luar ne-geri yang baru, berpaling dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Pada bulan Februari tahun berikutnya, ia mengutus adiknya Jaksa Agung Robert Kennedy mengunjungi Indonesia, lalu Negeri Belanda, untuk meminta kedua negara yang berseteru kembali berunding. Pada bulan September 1961, persoalan Irian Barat lalu menjadi agenda pokok perbincangan dalam Sidang Umum PBB di New York.

Pada tanggal 12 April 1961, umat manusia dikejutkan oleh keberhasilan Uni-Sovyet mengirim putra bangsanya Yuri Alekseyevich Gagarin meninggalkan bumi menuju orbit yang mengitari bumi dalam kendaraan angkasa Vostok I. Ia merupakan orang pertama di dunia menjadi anta-riksawan yang menjelajah angkasa. Gagarin memerlukan waktu 1 jam 29 menit untuk menge-lilingi bumi satu putaran, dan orang pertama yang melawat ke luar angkasa.

Dan pada tanggal 2 Januari 1962, Komando Mandala untuk Pembebasan Irian Barat dibentuk yang dipimpin Jenderal Soeharto berkedudukan di Makassar. Pada tanggal 15 Januari 1962 pecah perpertempuran laut antara Angkatan Laut Republik Indonesia dengan Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Laut Arafuru. PKI yang mendapat banyak kesempatan berperan dalam per-juangan pembebasan Irian Barat, tidak lupa mengorganisir kedatangan tokoh-tokoh politik dari negara-negara Blok-Timur untuk berkunjung ke Indonesia, antara lain: Hongaria, Polandia, dan lainnya. Mereka datang guna menyaksikan medan konfrontasi Indonesia melawan Belanda di ujung Timur nusantara dari dekat.

Selain menyiagakan ketiga angkatan perang, pemerintah Sistim Demukrasi Terpimpin juga me-laknakan mobilisasi umum dan latihan militer terhadap seluruh masyarakat sipil, terutama pe-muda termasuk mahasiswa. Resimen mahasiswa lalu dibentuk di kota-kota di tanah-air, dan latihan militer diberikan, sehingga banyak waktu perkuliahan yang tersita untuk melaksanakan latihan baris-berbaris. Sebagian latihan militer berkembang menjadi latihan tempur di medan luar kota. Selain dari itu terdapat anggota resimen mahasiswa di ibukota dikerahkan untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan lain seperti: mencacar warga guna menghindarkan meluasnya wabah, dan lainnya. Mobilisasi umum lalu merambah ke jajaran pegawai negeri Republik Indonesia tersebar kedalam departemen mulai dari pusat hingga daerah. Tidak hanya laki-laki yang mendapat latihan militer, tidak terkecuali kaum wanita dari pusat sampai ke daerah juga dikerahkan, menirukan tatacara negara-negara sosialis dan komunis dari Blok-Timur yang sangat populer di Indo-nesia ketika itu.

Kabinet Kerja III

Sebagaimana halnya dengan dua sebelumnya, Kabinet Presidential ini memerintah antara tanggal 6 Maret 1962 hingga tanggal 13 Nopember 1963; adalah hasil pengelompokan anggota-angota kabinet yang sebelumnya. Adapun program kerjanya samasekali tidak berbeda, yakni:

1. Menyediakan sandang pangan untuk rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya,

2. Melaksanakan pengamanan rakyat dan negara,

3. Meneruskan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik guna

    membebaskan Irian Barat.

Dalam UUD 1945 tercantum, bahwa: DPA, DPR, dan MPR ialah badan-badan negara berdiri sendiri diluar pemerintah, dan anggotanya tidak diperkenankan duduk dalam kabinet. Akan te-tapi dalam Sistim Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy System) dengan kekuasaan yang ada dalam genggaman Kepala Negara, Presiden Sukarno dengan mudah menyertakan: Ketua MPRS, Ketua DPRGR, dan Wakil Ketua DPA, langsung menjadi Wakil Perdana Menteri. Kepala Negara lalu mengangkat: Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua MPRS, dan Wakil ketua DP-RGR berpangkat setingkat Menteri, untuk didudukkan dalam Kabinet. Keputusan kontroversial yang dibuat Kepala Negara membuka peluang kepada PKI (Partai Komunis Indonesia) masuk dalam jajaran pemerintah yang berwenang mengambil keputusan politik.

Pada tanggal 1 Agustus 1962, ayah menerima pekerjaan menjadi Kepala Sekolah Rakyat Yaya-san Pendidikan Nasional (YPN) di di Lubuk Linggau.

Hingga tahun 1962, pengaruh Uni-Sovyet di Indonesia telah amat besar ketimbang di awal mulai dibukanya hubungan diplomatik dengan negara Beruang Merah itu oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tahun 1957 silam. Dan bantuan yang didatangkan Uni-Sovyet ke Indonesia telah  melampaui semua bantuan yang pernah diterima Indonesia dari negeri Paman Sam, baik ekono-mi maupun peralatan perang, untuk mengimbangi kekuatan militer Belanda di Irian Barat yang didukung Amerika Serikat dengan sekutunya, seperti: “Jeep Rusia” bikinan pabrik “GAZ” dari Uni-Sovyet saingan “Jeep Willis” buatan Amerika Serikat. Jeep Rusia lalu banyak berkelia-ran di jalan-jalan ibukota RI.

Pada tanggal 22 Oktober 1962, Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy mengung-kapkan foto udara yang diambil pesawat pengintai U2. Foto ini memperlihatkan pembangunan instalasi peluru kendali yang tengah dibangun Uni-Sovyet di Kuba. Negeri Paman Sam itu lang-sung memblokir wilayah laut dan udara di gugusan kepulauan Antilla Besar yang ada di laut Karibia, lalu memberi ultimatum kepada Perdana Menteri Uni-Sovyet Nikita Khruschev yang berkusa di Kremlin, Uni-Sovyet, untuk menjawab dalam 6 hari, atau dihancurkan. Lahirlah  kri-sis pulau Kuba yang akan menyulut Perang Dunia ke-III. Meski Uni-Sovyet membantah instalasi peluru kendali itu ditujukan ke jantung Blok-Barat, akan tetapi setelah blokade berjalan dua pe-kan lamanya, Uni-Sovyet lalu mengalah dan mengatakan bersedia menarik kembali peluru ken-dali yang terpasang di Kuba. Meskipun Presiden Fidel Castro menolak  keterlibatan Amerika Serikat dalam pengawasan darat pembongkaran instalasi peluru kendali di pulau itu, akan tetapi negeri Paman Sam itu terus melakukan pengawasan dari udara dan laut berbulan lamanya atas gugusan pulau yang terdapat di laut Karibia itu. 

Keadaan keamanan dalam negeri NRI memperlihatkan kemajuan dengan tertangkapnya tokoh DITII Karto Suwiryo di Jawa Barat tanggal 4 Juni 1962.  

Perseteruan Indonesia-Belanda atas Irian Barat terus meruncing, menyebabkan PBB menurunkan Ellsworth Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat mendesak kedua belah fihak yang ber-seteru berunding kembali. Kali ini, perundingan antara Menteri Luar negeri Indonesia Dr. Suban-drio dengan Duta Besar Belanda Dr. H.J. van Royen di New York yang ditengahi Pejabat Sekretaris PBB U Thant, lalu berhasil meraih kesepakatan segitiga: Belanda, PBB, dan Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1962. Di tanah-air, Presiden Sukarno lalu pada tanggal 19 Nopember 1962 mengumumkan pencabutan dekrit “Negara dalam keadaan bahaya” berhubungan dengan perjuangan pembebasan Iran Barat.

Perundingan New York lalu menelurkan resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 21 September 1962 yang memuat kesepakatan ketiga fihak, yakni:

1. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB dikibarkan berdampingan dengan bendera Belanda. Sejak  dari  saat itu pemerintahan di Irian Barat diambil alih UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority,  atau Badan Pelaksana Pemerintahan PBB) berkedudukan di Hollandia (Jayapura) Papua Barat.

2. Pada tanggal 31 Desember 1962, Dwi Warna dikibarkan mendampingi bendera PBB, sedangkan Sitiga Warna, atau Bendera Belanda, diturunkan.

3. Pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah UNTEA menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia, dan Bendera PBB di Hollandia diturunkan.

Sejumlah negara anggota PBB mengutus waki-wakill negara mereka masing-masing ke Irian Barat bekerja sementara di UNTEA menjadi pejabat PBB. Dari Indonesia, Departemen Dalam Negeri R.I. mengutus M. Diri Harahap dari Departemen Dalam Negeri yang kemudian menjadi kepala Keresidenan Hollandia di Irian Barat. Setelah penyerahan kedaulatan nama Hollandia lalu diganti  menjadi Jayapura.

Pada tanggal 24 Agustus 1962, muncul siaran televisi hitam-putih pertama di Indonesia, di ibu-kota Jakarta pada jam 14.30 WIB, bertepatan dengan pembukaan pesta olehraga Asian Games IV, dipancarkan langsung dari gelanggang olahraga Senayan. Pesawat penerima televisi digu-nakan masyarakat menangkap siaran kebanyakan hasil rakitan Leppin dari dalam negeri, sebuah badan kerjasama antara Departemen Penerangan dan Departemen Perindustrian Indonesia ketika itu. 

Berbagai peristiwa mewarnai keadaan dalam negeri saat itu, antara lain: pemasyarakatan Ma-nipol Usdek. Manipol Usdek dijadikan acuan untuk segala kegiatan kenegaraan. Ada lagi gerakan Nasakomisasi (Nasionalisme-Agama-Komunisme) yang terus digalakkan. Lalu muncul  pe-nyelewengan terhadap UUD 1945 yang amat kentara, salah satu dari padanya keputusan Sidang Umum MPRS tanggal 15 hingga 22 Mei 1963 yang menetapkan Presiden Sukarno/Mandataris MPRS menjadi Presiden seumur hidup. Padahal, dalam UUD 1945 jelas tertulis: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahya dapat dipilih kembali. Ti-dak terdapat samasekali pasal yang memberi kewenangan kepada seseorang untuk menjadi Presiden seumur hidup.

Gerakan anti Blok-Barat berikut antek-anteknya yang oleh pemerintah Republik Indonesia di-nilai imperialis saat itu semakin keras disuarakan. Sebagai akibatnya Kedutaan Besar R.I. di Ku-ala Lumpur didemonstrasi massa. Massa di Indonesia pun membalas, dan Kedutaan Besar Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia dan Singapura) dan Kedutaan Besar Inggris Raya di Jakarta ketika itu didemonstrasi massa pula. Bahkan Kedutaan Besar Inggris Raya yang terletak di Bundaran Hotel Indonesia dibakar oleh para demonstran sampai habis.

Perdana Menteri Uni-Sovyet kala itu dijabat Nikita Khruschev menunjuk Valentina Vladimirov-na Tereshkova menjadi seorang astronaut wanita dari negeri Beruang Merah. Pada tanggal 16 Februari 1963 ia mengejutkan dunia terbang ke angkasa luar mengendarai pesawat angkasa Vostok-6. Ia menjadi wanita pertama di bumi yang mengorbit mengitari mengitari planit biru pada ketinggian satelit.

Berbagai langkah yang diambil pemerintah bentuk politik mercusuar menjadikan uang Rupiah semakin merosot terhadap Dollar Amerika Serikat. Daya beli masyarakat berpendapatan tetap, seperti: pegawai negeri begitu pula swasta termasuk rakyat banyak akan kebutuhan bahan pokok yang didatangkan dari luar negeri kian melemah. Untuk mengatasi persoalan ekonomi yang terus memburuk, pemerintah Indonesia memperkenalkan Deklarasi Ekonomi, disingkat Dekon, disusul dengan Peraturan Pemerintah (PP) tanggal 26 Mei 1963. Akan tetapi kedua langkah yang diambil Presiden Sukarno saat itu tidak memperlihatkan perbaikan yang diharapkan, dan ekonomi Indonesia terus terpuruk, inflasi membengkak, dan kehidupan rakyat kian memburuk dalam perjalanan waktu.  

Games of the New Emerging Forces yang pertama, dengan singkatan Ganefo I, berlangsung pada tanggal 22 Nopember 1963 di Jakarta diikuti 48 negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin, untuk menandingi Olimpiade Internasional. Dalam rencananya, Ganefo I akan disusul de-ngan Ganefo II dan seterusnya, karena pemerintah Indonesia ketika itu menganggap Olimpiade Internasional hanya mementingkan negara-negara kaya dan oleh pemerintah Indonesia dicap se-bagai negara-negara imperialis dan neokolonialis.

“Go to Hell with your Aid” adalah seruan yang dilontarkan pemerintah Indonesia terhadap negara-negara yang berhaluan ekonomi liberal kapitalis. Begitu pula ajakan “Berdiri diatas kaki sendiri, disingkat berdikari” kepada anak-anak bangsa. Kedua langkah sangat merugikan bangsa Indonesia, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam negeri menjadi terbendung dari per-kembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara-negara maju, termasuk kemajuan masyara-katnya. Juga terhalang kerjasama Inonesia dengan negara/bangsa maju, sepeti sosial, ekonomi, dan budaya, terutama dengan Eropa dan Amerika Utara, sebagaimana yang dinikmati berbagai negara sekawasan: Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Kelima negara ini dengan cepat memberantas buta huruf, lalu lewat pendidikan dan pelatihan SDM mengem-bangkan perekonomian negara yang memajukan kesejahteraan rakyatnya. Beberapa darinya bah-kan berhasil menunjukkan kepada dunia SDM mutu tinggi yang mampu mengalahkan keter-batasan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia untuk mendatangkan valuta asing.

Untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari ketidak mampuan Sistim Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan pemerintah membangun ekonomi yang mensejahterakan rakyat yang  dijanjikan sejak revolusi fisik tahun 1945 silam, dikumandangkan: “revolusi Indonesia belum selesai”; juga dalam berbagai pidato kenegaraan presiden Sukarno tidak lupa mengingatkan rakyat akan adanya perseteruan antara kubu: “New Emerging Forces”, disingkat “Nefos”, dalam mana Indonesia beserta negara sosialis, komunis, dan Non-Blok lainnya ketika itu berada, melawan kubu “Old Established Forces”, disingkat “Oldefos”, yakni negara-negara yang menurut penilai-an pemerintah Indonesia ketika itu liberal, kapitalis, dan neokolonialis.“Mana dadamu Oldefos ini dadaku Nefos”, ialah materi bahasan konfrontatif yang selalu dikemukakan Kepala Negara dalam pidato berapi-api untuk menagih simpati rakyat terhadap kepemimpinnya, sekaligus me-nuntut kesediaan anak-anak bangsa mengencangkan ikat pinggang dan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia saat itu.

Manakala dalam zaman perjuangan kemerdekaan periode 1945 hingga 1950, kelangkaan pangan, sandang, dan lainnya, diakibatkan blokade Belanda pada terhadap kapal dagang yang keluar masuk kedalam perairan nusantara, maka kelangkaan yang sama timbul satu dekade kemudian lebih disebabkan kebijakan pemerintah Indonesia yang menganut Sistim Demokrasi Terpimpin yang terpenjara oleh logika politik “Nefos melawan Oldefos” yang tidak berkesudahan. Indonesia hanya mau melakukan hubungan dagang dengan negara-negara yang berlabel Nefos, istilah lain dari negara-negara Blok-Timur berhaluan sosialis dan komunis, tetapi menolak melakukan kegi-atan ekonomi dengan negara-negara Oldefos, alias negara-negara Blok-Barat berhaluan liberal kapitalis dan dituduh imperialis ekonomi ketika itu.

Inilah logika politik Indonesia dengan Sistim Demokrasi Terpimpin dan Deklarasi Ekonomi  ber-semboyan “berdikari”, yang berdampak buruk kepada kehidupan rakyat, menyebabkan bangsa ini tertinggal sedikitnya satu generasi mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, antara lain: managemen, ekonomi, pemerintahan, kemasyarakatan, demokrasi, dan lainnya yang telah berkembang di dunia ketika itu. Langkah percepatan perlu diambil untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam berbagai bidang agar dapat setara dengan negara-negara sekawasan.

 Pada tanggal … …, di Jakarta, berlangsung “ The First Conference of the New Emerging Forces”, disingkat “Conefo I”, dihadiri 36 negara Asia-Afrika termasuk RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan RPA (Republik Persatuan Arab), untuk menandingi PBB di New York, Amerika Serikat. Konferensi PBB kecil gagasan Indonesia ini dirancang bermarkas di Senayan, Jakarta. Nantinya Conefo I akan disusul dengan Conefo II, begitu seterusnya, sebagaimana sidang-sidang umum PBB yang bermarkas di New York, kota dagang terbesar Amerika Serikat yang tersohor itu.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis dan komunis kian mesra dalam perjalanan waktu, dan ini ditandai kunjungan sejumlah tokoh negara-negara Blok-Timur ketika itu, antara lain: Presiden Antonin Novotny dari Chekoslowakia, Presiden Liu Shao Chi dari RRC, Presiden Dr. Heinrich Lübke dari Jerman Timur. Yang juga bertandang ke Indonesia saat itu ialah Pange-ran Noodom Sihanouk dari Kamboja, tidak terkecuali Presiden Woroshilov dari Uni-Sovyet. Kunjungan tokoh-tokoh Blok-Timur yang oleh Indonesia dinilai tergabung kedalam Nefos saat itu, memunculkan aliansi politik bernama: “poros Jakarta-Pnom Penh-Beijing-Pyong Yang”, menjadi terkenal di belantika pepolitikan tanah-air ketika itu.

Pada tanggal 22 Nopember 1963 Presiden J. F. Kennedy dari Amerika Serikat tertembak di Dal-las, negara bagian Texas, ketika sedang berkendaraan dengan atap terbuka mengelilingi pusat kota. Jiwanya tidak dapat tertolong, menyebabkan Wakil Presiden Lyndon Baines Johnson naik ke tampuk kekuasaan negeri Paman Sam itu.

Pada tanggal 6 September 1963, muncul negara federasi baru di beka tanah jajahan Inggris ber-nama “Persekutuan Tanah Melayu” yang sebelumnya berstatus protektorat, terdiri dari: seme-nanjung Malaya, Sarawak, Sabah, Brunei, dan pulau Singapura. Setelah usulan berdirinya ne-gara federasi baru disetujui tanggal 9 Juli 1963 di London, maka pada tanggal 31 an 1957 lahir Kerajaan Malaysia di bekas protektorat Inggris yang terdiri dari: semenanjung Malaya, Sarawak, Sabah, dan Singapura. Negara Federasi yang memperoleh kemerdekaan secara damai dari Inggris kemudian dipimpin seorang Raja dengan gelar: Yang Dipertuan Agung: Sultan…….. dan Perdana Menteri: Tunku Abdul Rachman Putra Al-Haj. Negara baru Persekutuan Tanah Melayu terdiri dari: Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, lalu dinamakan Kerajaan Malaysia  terdiri dari 13 negara bagian ketika itu, sembilan diantaranya dipimpin oleh Sultan, dengan cepat membangun perekonomian yang mensejahterakan kehidupan bangsanya.

Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno menganggap Malaysia yang berdiri tidak melalui sebuah revolusi rakyat tidak lain dari sebuah boneka Inggris dan Amerika di Asia Teng-gara. Lalu pada tanggal 17 September 1963, Kepala Negara memerintahkan pemutusan hubu-ngan diplomatik dengan bekas Persekutuan Tahah Melayu. Dalam konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang berlangsung di Manila dari tanggal 31 Juli hingga Agustus 1963, Presiden Sukarno menuntut dilaksanakannya plebisit guna mengetahui keinginan rakyat di Kalimantan Utara. Akan tetapi hasil tim jajak pendapat yang dipimpin Michelmore dari Amerika Serikat yang diutus Sekretaris Jen-deral PBB U Thant ketika itu, tidak memuaskan Indonesia. Maka pada tahun berikutnya Presiden Sukarno mencanangkan perintah Dwikora bersasaran ganda: perama memperhebat ketahanan revolusi bangsa Indonesia, dan kedua membantu revolusi rakyat-rakyat di: Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, maka konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pun dimulai.

Pada tahun 1964, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser dan Perdana Menteri Nikita Khruschev dari Uni-Sovyet meresmikan dibangunnya bendungan Aswan di Sungai Nil, Afrika. Selain untuk irigasi, bendungan juga dirancang untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembuatan bendungan mendapat protes dari dalam dan luar negeri, karena banyak peninggalan arkeologi purba di Mesir akan terendam air. Para pencinta arkheologi dari dalam dan luar Mesir harus bekerja keras menghimpun dana untuk menyelamatkan situs-situs berharga peninggalan kemanusiaan dari masa lampau tergenang air.

Pada tahun 1964 Perdana Menteri Nikita Khruschev terguling dari kekuasaan di Uni-Sovyet. Ia  digantikan Leonid Ilyich Brezhnev bersama Alexey Kosygin. Dalam masa kepemimpinan L.I. Brezhnev dari tahun 1964 hingga hingga 1982, rakyat negara Beruang Merah itu memasuki masa keemasan, karena jutaan blok apartemen bermunculan diseantero negeri. Mobil mewah merek “Lada” bikinan dalam negeri juga mulai berkeliaran di jalan-jalan raya negeri Tirai Besi itu. Be-gitu juga lemari pendingin, televisi, mesin cuci, dan lainnya menjadi perlengkapan rumah tangga rakyat negeri itu yang dapat dibeli di pasar.

Radio transistor bikinan Uni-Sovyet juga dapat dibeli di pasar, sehingga siaran radio "Liberty" dan "Voice of Amerika" yang sangat populer di dunia lalu menerobos angkasa negeri Beruang Merah dan dapat didengarkan rakyat kalau frekuensinya sedang tidak diacak. Dalam zaman pe-merintahan Leonid Brezhnev tidak dibolehkan lagi polisi rahasia membuka paksa pintu-pintu rumah rakyat, sebagaimana dalam zaman diktator Josef Stalin masih berkuasa. Akan tetapi ia mengeluarkan “doktrin Brezhnev” yang terkenal dan mengatakan, akan mengintervesi  setiap negara  Eropa Timur satelit Uni-Sovyet yang mendapat gangguan dari Blok lain.

Kabinet Kerja IV

Sebagaimana dua kabinet yang mendahului, Kabinet ini berlangsung antara 13 Nopember 1963 hingga 27 Agustus 1964 juga corak Presidentil, adalah hasil pengelompokan kembali anggota-anggota Kabinet sebelumnya. Adapun program kerja Kabinet ini, ialah:

1. Sandang pangan,

2. Pengganyangan Malaysia,

3. Melanjutkan pembangunan.

                    

Anak ayah ketiga Muhammad Anwar Harahap yang selama ini tinggal di Palembang, bersama keluarga tanggal 23 Oktober 1964, jam 12.00, berangkar dari Jakarta menuju Biak dengan Pesawat Electra, yang akan dilanjutkan ke Serui, untuk mengajar di Mariadei. Banyak kerabat yang turut mengantarkannya di lapangan terbang Kemayoran ketika itu. Abang Anwar berangkat ke Irian Barat (Papua) dalam rangka pengiriman tenaga pengajar ke propinsi paling Timur Indonesia. Ia mengajar di Papua sampai memasuki usia pensiun.

Zaman Kabinet Dwikora

Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI, perseteruan Indonesia dengan negara-negara Ol-defos, yakni negara-negara berfaham liberal, kapitalis, dan imperialis, belum berakhir. Keakra-ban Indonesia dengan negara-negara Blok-Timur, yang menurut pendapat Indonesia pada saat  itu tergolong Nefos, berfaham sosialis, komunis, dan totaliter semakin akrab dan mesra.

Pada tanggal 16 September 1963, negara federasi bernama Malaysia diproklamirkan berdirinya. Negara baru ini disambut dengan demonstrasi di Indonesia dan Philipina. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan Inggris menjadi genting, melahirkan konfrontasi antara Indonesia dengan bekas Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia dan Singapura) sebelumnya. Kerajaan yang baru berdiri dipimpin oleh duet: Raja ........yang bergelar: Yang Dipertuan Agung dengan Perdana Menteri: Tengku Abdul Rachman Al Haj. Negara baru berpandangan politik: Liberal/Demokra-tis, berada dalam hubungan tidak harmonis dengan pemerintah Indonesia, ketika itu dipimpin oleh duet: Presiden Sukarno dengan Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio berpandangan politik: Sosialis Indonesia dengan Sistim Demokrasi Terpimpin.

Pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Sukarno mengumandangkan Dwi Komando Rakyat, disingkat Dwikora, untuk menyatakan ketidak senangannya, lalu memerintahkan yang berikut ini:

1. Perhebat Ketahanan Revolusi Indonesia,

2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Sabah, dan Serawak serta Brunai, untuk

    memerdekakan diri, dan

3. Bubarkan negara Malaysia.

Pada tahun 1964 Presiden Diosdaldo Makapagal dari Filipina berkunjung ke Indonesia untuk  menggalang persatuan diantara negara-negara sesama Nefos: Asia, Afrika dan Amerika Latin  melawan negara-negara Odefos.

Pemerintah Indonesia ketika itu menganggap negara federasi Malaysia yang menggantikan Per-sekutuan Tanah Melayu tidak lain dari sebuah boneka Inggris dan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Dimana-mana dari seluruh nusantara lalu dihimpun para sukarelawan yang bersedia dikirim ke semenanjung Malaya dan Sarawak di Kalimantan Utara, untuk mengganyang negara yang dituduh sebagai boneka imperialis itu. Para sukarelawan juga terdiri dari pasukan pilihan yang ditempatkan di wilayah-wilayah perbatasan di sekitar Selat Malaka dan Kalimantan Utara. Para aktivis yang kebanyakan diprakarsai PKI saat itu bermaksud memanfaatkan mo-mentum untuk merebut kekuasaan apabila tiba saatnya. Perlu dicatat, PKI ketika itu sedang  ber-ganti ideologi dari ajaran Marxisme-Leninisme (model Uni-Sovyet) menjadi ajaran Marxisme-Maoisme (model Cina), karena para pemimpin yang menjalankan partai ketika itu sedang beralih dari angkatan tua ke angkatan muda. Menurut angkatan muda pimpinan PKI masyarakat Indo-nesia lebih dikuasai kaum petani ketimbang kaum buruh, menyebabkan model perjuangan kaum tani lebih baru dari RRT lebih cocok diterapkan dari pada model perjuangan kaum buruh Uni-Sovyet silam.

Pada tanggal 9 Agustus 1965, dengan tidak disangka-sangka pulau Singapura beserta rakyatnya dikeluarkan dari Kerajaan Malaysia, maka sejak dari saat itu pulau kecil itu berubah menjadi sebuah Republik Singapura berdaulat yang dipimpin Presiden ………dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Negara kecil ini juga dengan cepat membangun perekonomian guna mensejah-terakan kehidupan bangsanya.

Konfrontasi Indonesia melawan Malaysia berlangsung 3 tahun lamanya dan amat melemahkan Indonesia dalam segala bidang. Terlebih menghadapi pasukan yang membantu Malaysia datang dari: Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia yang berpengalaman memenangkan perang Dunia ke-II; banyak sukarelawan yang dikirim ke perbatasan gugur siasia melaksanakan perin-tah, oleh kekuatan yang tidak seimbang di medan perang. Lainnya tertangkap di Malaysia dan Singapura, lalu dipenjarakan, diadili, dan mendapat hukuman mati. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berakhir tahun 1966, setelah Presiden Sukarno terguling dari kekuasaan oleh  munculnya Gerakan 30 September di Jakarta pada tahun 1965.

Dalam acara Lembaga Pertahanan Nasional berlangsung di Bandung tanggal 11 Mei 1965, Pre-siden Sukarno dengan tegas mengatakan, bahwa musuh Indonesia tidak datang dari Utara (Cina), melainkan dari Barat (Ingris dan Amerika). Pada bulan April tahun yang sama Perdana Menteri Cina Cho En Lay berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Sukarno. Tamu negara dari Utara itu mengusulkan agar Indonesia membentuk Angkatan ke-5, terdiri kaum buruh dan kaum tani yang dipersenjatai. Disebut angkatan kelima, karena menempati urutan terakhir setelah: 1.Angkatan Darat, 2.Angkatan Laut, 3.Angkatan Udara, dan 4.Angkatan Kepolisian.

Pada tanggal 30 Agustus 1965 massa berdemonstrasi didepan kedutaan besar Amerika Serikat dan menuntut agar duta besar negeri Paman Sam Marshall Green “go home” (pulang). Demon-strasi disusul dengan pembakaran piringan hitam lagu-lagu the Beatles, dan buku-buku ilmu pe-ngetahuan terbitan Barat. Sastra Manifesto Kebudayaan, disingkat Manikebu, dan kebudayaan dari Amerika Serikat dan sekutunya ditolak lalu peredarannya dilarang di tanah-air.

Berawal surat Duta Besar Inggris Gilchrist yang ditujukan kepada Menteri Luar Inggris di nega-ranya lalu jatuh ke tangan Dr. Subandrio Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Surat tentang keadaan di Indonesia saat itu menceritrakan kerjasama Inggris dan Amerika Serikat di Indonesia, memuat rangkaian kata: “our local army friend”. Mempercayai keaslian surat tersebut, Menteri Luar Negeri lalu menyampaikannya kepada Kepala Negara. Pada tanggal 26 Mei 1965 Presiden Sukarno memanggil Pimpinan TNI dan membacakan isi surat itu. A. Yani selaku Men-teri/Panglima Angkatan Darat ketika itu menjawab, tidak ada hubungan Perwira TNI dengan Inggris dan Amerika Serikat. Ia juga membantah adanya Dewan Jenderal dalam tubuh Angkatan Darat yang ada dibawah pimpinannya.

Maka pada malam tanggal 30 September 1965, muncul Gerakan 30 September, disingkat G30S,  disusul penculikan dan pembunuhan terhadap tujuh orang pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia: Menko HANKAM/KASAB, Menteri Panglima Angkatan Darat berikut para asistennya, oleh sekelompok perwira Angkatan Bersenjata simpatisan PKI aliran Marxisme/Maoisme di Jakarta. Para korban dituduh anggota Dewan Jenderal yang berusaha menggulingkan Presiden Sukarno dari kekuasaan. Mereka kemudian disiksa, dibunuh, dan dimasukkan kedalan sumur tua di Lubang Buaya guna menghilangkan jejak. Akan tetapi Jenderal Abdul Haris Nasution yang termasuk dalam daftar penculikan, luput dari perbuatan makar keji itu.

Dalam siaran RRI, Letkol Untung, Komandan Batalyon Cakrabirawa Pengawal Presiden, me-ngumumkan Kabinet Dwikora demisioner, dan negara berada dibawah Dewan Revolusi Indo-nesia (DRI) yang ia pimpin  bersama empat orang wakil. Keesokan harinya Presiden Sukarno mengatakan bahwa dirinya berada dalam keadaan sehat walafiat dan mengumumkan masih me-megang tampuk pemerintahan. Ia juga mengatakan apa yang terjadi adalah hal biasa dalam sebu-ah revolusi. Pernyataan Presiden Sukarno, sekaligus Perdana Menteri Demokrasi Terpimpin, Pe-mimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia, berarti Revolusi yang telah menyengsarakan Bangsa Indonesia, sejak saat itu telah memangsa anak-anaknya sebagaimana revolusi-revolusi yang ber-langsung di negeri Tirai Besi aliran Marxisme/Leninisme dengan diktatur proletar, dan negeri Tirai Bambu aliran Marxisme/Maoisme dengan diktatur kaum tani.

Standing order (perintah menanti) Angkatan Darat mengatakan, bila Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani berhalangan, Panglima Kostrad dijabat Mayjen Suharto mengambil alih pimpinan, membuat yang disebut akhir ini bertindak melakukan penumpasan. Lolosnya Jenderal Abdul Haris Nasution meruntuhkan moral Gerakan 30 September, menyebabkan mereka yang terlibat makar lalu mencari perlindungan pada Kepala Negara. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Sukarno memerintahkan Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian menggantikan Letjen Ahmad Yani. Sebagai akibatnya muncul dualisme kepemimpinan dalam tubuh Angkatan Darat saat itu. Panglima Angkatan Laut menyatakan tidak mendukung G30S, begitu pula Panglima Angkatan Udara setelah meralat keterangan sebelumnya. Penyelesaian dualisme kepemimpinan Angkatan Darat terpulang kepada Kepala Negara.

Merasa tidak aman berada di Istana Negara Jakarta, Presiden Sukarno yang memimpin sidang Kabinet pada tanggal 11 Maret 1966 lalu mengungsi ke Istana Bogor dengan helikopter, dan me-nyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II yang dijabat Dr. Leimena saat itu. Tarik ulur  “standing order” dengan “perintah Presiden” untuk menggantikan Letjen Ahmad Yani menjadi agenda utama sidang pada saat itu. Presiden Sukarno lalu mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966, disingkat Supersemar, untuk menertibkan kerusuhan di Ibukota. Supersemar lalu melahir-kan lembaga baru yang dinamakan: “Panglima Komando Opersi Pemulihan Keamanan dan Ke-tertiban”, yang disingkat “Pangkopkamtib”. Mayjen Suharto yang menerima supersemar dari Ke-pala Negara lalu menjabat Pangkopkamtib yang menertibkan Ibukota.

Tanggapan Presiden Sukarno terhadap keadaan ibukota menimbulkan ketidak puasan masyarakat ketika itu, terutama sikap Kepala Negara terhadap para pemimpin PKI yang terlibat: G30S, penganiayaan Mesjid Jami Kanigoro di Kediri, pembunuhan di Perkebunan Negara Bandar Betsi, pembantaian di Lubang Buaya, dan lainnya. Presiden Sukarno yang meninggalkan is-tana dan berada di Halim Perdanakusuma ketika itu hanya memerintahkan agar fihak-fihak berseteru menghentikan gerakan, tetapi belum bersedia membubarkan PKI yang melakukan makar. Padahal rakyat yang anti-komunis dimana-mana tengah menantikan keberpihakan Kepala Negara kepada penegakan hukum yang adil beradab.

G30S menimbulkan gempa politik dahsyat di tanah-air, menyebabkan jutaan anak bangsa terbunuh semena-mena oleh perlakuan pemerintah yang membenarkan aniaya terhadap anak-anak bangsa yang dituduh komunis golongan A ketika itu, mengirim belasan ribu lainnya ke Pulau Buru di Maluku terisolasi dari masyarakat Indonesia lainnya dan disangka komunis go-longan B, dan jutaan lainnya yang kemudian mendapat perlakuan diskriminatif  sebagai warga negara Indonesia yang dituduh komunis golongan C.

Menteri PTIP (Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan), saat itu dijabat Dr.Syarif Tayeb, pada tanggal 25 Oktober 1965, mengundang sejumlah tokoh dan para mahasiswa anti-komunis datang ke rumahnya  untuk bertukar fikiran mencari jalan keluar. Lahirlah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, disingkat KAMI, untuk menyingkirkan: Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Indo-nesia, disingkat PPMI, Majelis Mahasiswa Indonesia, disingkat MMI, yang para pemimpinnya berafiliasi dengan PNI Ali-Surachman, disingkat PNI-ASU. KAMI lalu bergerak mendukung ABRI untuk membangun kekuatan Orde Baru. Langkah para mahasiswa ini lalu disusul Kesa-tuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, disingkat KAPPI; Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, dising-kat KAPI; Kesatuan Aksi Guru Indonesia, disingkat KAGI; Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, disingkat KABI; Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, disingkat KASI; Kesatuan Wanita Indonesia, disingkat KAWI; dan lainnya. Seluruh kesatuan aksi lalu bergabung menjadi Front Pancasila  berkedudukan di Jakarta.

Pada tanggal 28 Juli 1965 Ferry Awom dari kelompok Organisasi Papua Merdeka, disingkat OPM,  memproklamasikan di Monokwari berdirinya negara Papua Barat yang bebas dari NKRI  lalu merekrut para pemuda untuk melakukan perang gerilya. Mandacan adalah salah satu kelom-pok OPM yang amat gigih memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.

Pada tanggal 13 Desember 1965, Kabinet Dwikora pimpinan Presiden Sukarno kembali memperkenalkan sanering terhadap uang Rupiah beredar, enam tahun setelah penyehatan kedua. Langkah moneter drastis ini membuat Rp1000,- beredar setara dengan Rp.1,- baru. Karena jami-nan Rupiah baru tidak lebih baik dari sebelumnya, pendapatan pegawai berpenghasilan  terpang-kas lagi, membuat kehidupan rakyat Indnesia kian sengsara. Selain dari itu, ada lagi ketentuan tambahan yang diberlakukan, setiap penukaran uang lama dengan yang baru dikenakan pungutan “Dana Revolusi” 10%. Kini, tidak ada lagi janji pemerintah untuk mengembalikan uang rakyat yang hangus oleh sanering yang terus menyengsarakan kehidupan orang banyak. Harga-harga  kebutuhan pokok melambung, inflasi meraih 650% dan menuju 1000%. Sanering Kabinet Dwi-kora Sistim Demokrasi Terpimpin menyulut kemarahan mahasiswa ibukota yang langsung turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Sebagai akibat rangkaian penyehatan Rupiah yang dibuat pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno: pertama 1/2, kedua 1/1000, dan ketiga 1/1000, nilai Rupiah tahun 1965 ting-gal hanya 1/2.000.000 dari Rupiah tahun 1950, menyebabkan para pekerja, baik negeri maupun  swasta, tidak lagi dapat menghidupi keluarga dari tempat mereka mencari nafkah. Ketiga lang-kah penyehatan Rupiah Kabinet Sistim Demokrasi Terpimpin mengantarkan ekonomi Indonesia ke jurang kehancuran yang menyengsarakan kehidupan rakyat dalam 16 tahun, atau 1 1/2 dasa-warsa, setelah pemerintah Belanda  menyerahkan kedaulatan tanah Hindia Belanda kepada RIS yang diterima oleh Dr. Mohammad Hatta di Den Haag tahun 1949 silam.

Pada tanggal 10 Januari 1966, di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Front Pancasila mengajukan “Tri Tuntutan Rakyat”, disingkat Tritura, kepada pemerintah untuk segera dijawab. Adapun ketiga tuntutan mahasiswa itu ialah:

1. Bubarkan PKI,

2. Rombak Kabinet Dwikora, dan

3. Turunkan harga-harga bahan kebutuhan hidup rakyat.

Tiga hari setelah Tritura dibacakan, Presiden Sukarno menunjukkan kemarahan sekaligus penyesalan kepada para menteri yang diteriaki para mahasiswa dengan kata-kata: “goblok dan tolol”, “suka kawin”, “menteri gundik” dan “vestin (vested interest)”. Hartini yang bertindak sebagai ibunegara ketika itu tidak luput dari kecaman mahasiswa yang sedang marah. Mahasiswa me-nuntut agar vestin dienyahkan karena menjadi musuh pembaharuan bangsa dan koreksi total terhadap perekonomian bangsa. Kata-kata: Tritura, Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat), dan Tuhanura (Tuntutan Hati Nurani Rakyat) menjadi seruan yang populer diteriakkan massa yang sedang berdemonstrasi ketika itu. Kepala Negara rupanya tidak menghiraukan tuntutan para ma-hasiswa menyebabkan kesatuan aksi lalu menjalar ke berbagai kota lainnya di tanah-air.

Pada tanggal 15 Januari 1966, berlangsung sidang Kabinet Dwikora di Bogor yang dipimpin Presiden Sukarno dan dihadiri juga oleh sejumlah tokoh KAMI. Kepala Negara juga berjanji akan menyelesaikan persoalan politik di tanah-air. Pada saat itu Kepala Negara menawarkan ke-sempatan kepada siapa saja yang dapat memulihkan lagi ekonomi Indonesia yang telah hancur lebur dalam waktu singkat saat itu.

Ibu Berpulang ke Rahmatullah

Setelah lama menunjukkan gangguan paru-paru yang diidapnya, pada tanggal 23 menjelang 24 Juni 1966 ibu  berpulang ke Rakhmatullah di rumah, di jalam Permiri 500 Lubuk Linggau. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun. Kerabat dan handai tolan yang mendapat khabar lalu berduka, dan merasa  kehilangan. Abang Syarif Harahap dan Kakak Nonggar Siregar segera datang dari Tugu Mulyo untuk berkumpul di rumah. Kaum kerabat, kenalan, dan handai tolan menyampaikan belasungkawa yang dalam kepada: ayah, putra dan putri almarhumah yang ditinggalkan. Mereka mengharapkan ketabahan dan kesabaran serta bertawakkal kepada Allah Suhanahu Wataala.

Ayat-ayat suci Al-Quran ul Karim lalu dikumandangkan di ruang keluarga rumah duka. Menjelang sholat zuhur, setelah segala sesuatu yang berhubungan fardhu kifayah dalam agama Islam diselesaikan, jenazah ibunda lalu diberangkatkan dari rumah duka menuju ketempat peristirahatan terakhir di TPU (Tempat Pemakaman Umum) Lubuk Linggau. Acara tahlilan tiga malam berturut-turut lalu dilangsungkan di rumah duka untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wataala, agar kepada almarhumah diberiNya tempat yang lapang di alam barzah, diampuni dosa yang pernah dilakukan selama hayatnya, begitu juga kepada kedua orangtua almarhumah yang telah berpulang Rakhmatullah di kampung silam; dan kepada mereka yang ditinggalkan diberiNya kesabaran dan ketabahan menghadapi datangnya musibah.

Tuntutan para mahasiswa, pelajar, masyarakat, terus bergema dalam perjalanan waktu. Keadaan kota Jakarta digambarkan oleh mingguan Amerika Serikat terkenal: Newsweek dengan pernya-taan: “sixty days that shook the world” (60 hari yang mengguncang dunia). Pemerintah Indonesia saat itu berusaha menekan aktivitas berbagai kesatuan aksi, Menteri Luar Negeri R.I. Dr. Suban-drio sebagai Waperdam I, semakin memperlihatkan perlawanan dengan menyelenggarakan rapat akbar di Senayan. Ia bahkan menambahkan: “bahwa tindakan teror harus dibalas dengan teror pula”. Pernyataan ini memicu bentrokan fisik antara para pendukung pemerintah dengan para penentangnya. Selain dari itu Presiden Sukarno menganjurkan dibentuk: “Barisan Sukarno”, de-ngan semboyan “Hidup matiku bersama Bung Karno”. Presiden Sukarno menunjuk Chaerul Sa-leh selaku Waperdam III sebagai pemimpin tertinggi Barisan Sukarno. Tindakan ofensif  yang dilancarkan Dr. Subandrio sebagai Waperdam I sekaligus Menteri Luar Negeri yang didukung Presiden Sukarno, tidak menyurutkan gerakan berbagai kesatuan aksi, bahkan semakin menyalakan dan menggelorakan semangat mereka menunjukkan perlawanan ketika itu.

Kabinet Dwikora Disempurnakan

Presiden Sukarno kemudian mereshuffle Kabinet Dwikora, membuatnya Kabinet Dwikora di-sempurnakan, lalu dikenal dengan Kabinet 100 Menteri. Dalam kabinet yang disempurnakan ini terdapat seratus orang menteri yang memimpin departemen, termasuk mereka yang telah dicu-rigai masyarakat terlibat dalam G30S. Menjelang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurna-kan tanggal 24 Februari 1966 di Jakarta, berbagai  kesatuan aksi kembali turun ke jalan-jalan raya di ibukota. Mereka memblokade seluruh jalan menuju Istana yang akan dilalui para menteri, mengempeskan ban-ban mobil yang ada di sepanjang jalan raya agar tidak lagi dapat bergerak. Muncul dengan demikian “Angkatan 66” yang mengambil langkah koreksi.

Para demonstran ibukota lalu bergerak memasuki kantor-kantor yang para menterinya dicurigai terlibat G30S, antara lain: Departemen Luar negeri (Deplu) begitu juga lainnya. Lalu muncul untuk pertama kalinya istilah “DPR jalanan” di tanah-air. Rumah kediaman Waperdam I Dr. Su-bandrio dan para menteri yang dicurigai terlibat G30S menjadi sasaran untuk dimasuki. Sejak berlangsungnya reshuffel, kekuasaan Kabinet Dwikora  telah diganjal kekuatan fisik kaum de-monstran yang secara formal berada di lapangan mewakili rakyat. Banyak menteri keika itu ter-paksa menginap di guest house istana. Kegiatan belajar mengajar mulai sekolah dasar sampai perguruan di berbagai kota besar tanah-air terlantar; dan baru dapat dilanjutkan lagi berbulan  kemudian.

Pada bulan Januari 1966 berlangsung seminar KAMI di Universitas Indonesia Jakarta, untuk menemukan cara untuk memperbaiki ekonomi yang telah hancur. Pada tanggal 30 Januari 1967, KAMI mempelopori massa melakukan apel Siaga di depan gedung DPRGR untuk menolak dilangsngkannya Nawaksara, yaitu pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno dihadapan Par-lemen. Pada tanggal 9 Februari 1966, KAMI mensponsori dilangsungkannya pawai Ampera sepanjang 4 km di Bandung. Dan pada tanggal 26 Februari 1966, Presiden Sukarno memerintah-kan agar KAMI segera dibubarkan. Lalu pada tanggal 3 Maret 1966, Presiden Sukarno memerin-tahkan supaya UI (Universitas Indonesia) ditutup, akan tetapi gerakan Tritura dan  demonstrasi mahasiswa terus berjalan di ibukota.

Sebuah tembakan lalu dilepaskan Pasukan Pengawal Presiden didepan Istana Merdeka yang me-ngenai Arief Rachman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, lalu menewaskannya. Pawai motor besar berlangsung pula di ibukota yang menuntut dibubarkannya PKI, mendukung ABRI, dan meminta diturunkannya harga bahan kebutuhan pokok rakyat. Pada tanggal 8 Maret 1966 demonstrasi yang sama berlangsung juga di Surabaya. Demikianlah hari-hari menegangkan berlalu satu persatu di tanah-air ditengah  dualisme kepemimpinan yang masih bertahta di ibukota negara saat itu: disatu fihak Presiden Sukarno yang masih bersikeras tidak bersedia membubarkan PKI, dan difihak berseberangan berbagai kesatuan aksi dan ABRI yang masih se-tia kepada pancasila dan menuntut PKI dibubarkan.

Karena yang diharapkan masyarakat tidak juga kunjung tiba, perjuangan diarahkan ke pusat tirani kekuasaan, yakni Presiden Sukarno yang menjadi benteng Orde Lama. Perlawanan ber-bagai kesatuan aksi akhirnya sampai pada puncaknya, ketka Presiden Sukarno memerintahkan Mayjen Suharto pada tanggal 11 Maret 1966 untuk menertibkan keadaan. Perintah Kepala Negara untuk memulihkan keadaan di ibukota pada tanggal 11 Maret 1966 itu, dikenal dengan: "surat perintah sebelas Maret", disingkat "supersemar". Dan pada tanggal 12 Maret 1966, May-jen Suharto mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia beserta mantel-mantelnya da-ri seluruh nusantara.

Pada tanggal 16 Maret 1966 mahasiswa, pemuda, dan pelajar, lalu menuntut DPRGR member-sihkan Kabinet Dwikora dari oknum-oknum yang terlibat dalam G30S. Maka pada tanggal 29 Maret 1966, KASI di Bandung menyatakan perjuangan mahasiswa/pelajar sebagai koreksi dari “Angkatan 66” terhadap “Angkatan 45” yang telah menyeleweng dari tujuan revolusi bangsa Indonesia sesungguhnya. Maka pada tanggal 27 April 1966, KASI Jakarta menolak DPA yang di bentuk Presiden Sukarno pada tanggal 23 April 1966. Keesokan harinya, KAMI juga menolak dilantiknya DPA yang baru.

Pada tanggal 6 Mei 1966, di Universitas Indonesia Jakarta berlangsung Simposium Ekonomi yang bertema: “Menjelajah Trace Baru untuk Indonesia” dipimpin oleh moderator Prof. Widjojo Nitisastro. Pada bulan Juni 1966 KAMI, KAPPI, KAPI, dan lainnya melangsungkan pawai besar di sejumlak kota: Jakarta, Bogor, Bandung, guna menolak SUMPRS. Pada bulan Desember 1966 berlangsung pula pawai besar di Jakarta yang mendukung pernyataan ABRI untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

Keinginan bangsa Indonesia untuk kembali memulihkan perekonomian bangsa yang telah hancur dibawah Sistim Demokrasi Terpimpin yang dipimpin Presiden Sukarno, berangkat dari:

    1. hasil seminar KAMI bulan Januari 1966 di Jakarta;

    2. ketetapan MPRS No. XXIII/ 1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang Pembaruan Landasan  

       Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;

    3. Seminar Angkatan Darat tanggal 11 Agustus 1966 di Bandung;

kemudian menelurkan Peraturan 3 Oktober 1966 yang terkenal. Ketiganya menjadi landasan kuat bagi Kabinet Ampera untuk memulihkan dan menstabilkan kembali perekonomian bangsa Indonesia yang telah porakporanda oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya. Semboyan “Revolusi yang belum selesai” dari zaman pemerintahan Sistim  Demokrasi Terpimpin, lalu diganti dengan ”Revolusi damai” oleh zaman pemerintah Sistim Demokrasi Pancasila yang baru dibentuk.

Kendati masih menuai banyak: polemik, kritik, emosi politik, terhadap berbagai langkah dan ke-bijakan yang sedang diambil untuk memulihkan lagi perekonomian bangsa Indonesia ketika itu, Sistim Demokrasi Terpimpin beserta segala kebijakan yang terdapat dialamnya, dikenal dengan Orde Lama, lalu ditinggalkan dan digantikan dengan Sistim Demokrasi Pancasila berikut ber-bagai kebijakan baru yang akan diterapkan, lalu dikenal dengan Orde Baru.

Anak ayah keempat Muhammad Arifin Harahap, pada tanggal 23 Februari 1969, jam 16.00, berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Abang Arifin adalah salah seorang dari sekitar 90 orang guru angkatan pertama yang diberangkatkan dari tanah-air menuju negeri jiran dalam rangka ker-jasama Indonesia-Malaysia usai konfrontasi, saat negeri jiran dipimpim Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Banyak kerabat yang mengantarkannya ke Lapangan Terbang Kemayoran saat itu. Kini ia telah pensiun dan menetap di negara bagian Pulau Pinang, Malaysia.

Ayah Berpulang ke Rahmatullah

Dengan tidak memperlihatkan gangguan kesehatan berarti terkecuali usia lanjut, ayah Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan, berpulang ke Rachmatullah tanggal 5 Maret 1969 jam 20.25 di Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun. Jenazah ayah lalu dibawa pulang ke rumah di jalan Permiri no. 500 Lubuk Linggau. Kerabat dan handai tolan yang menerima khabar berdukacita dan merasa  kehilangan. Abang Syarif Harahap dan Kakak Nonggar Siregar bergegas berangkat dari Tugu Mulyo untuk berkumpul di rumah, dan kerabat, kenalan, dan handai tolan pun datang menyampaikan belasungkawa yang  dalam kepada anak-anak yang ditinggalkan. Mereka mengharap ketabahan dan kesabaran serta tawakkal kepada Allah Suhanahu Wataala atas datangnya musibah. Ayat-ayat suci Al-Quran ul Karim lalu berkumandang di ruang keluarga rumah duka di Lubuk Linggau.

Keesokan harinya, setelah segala sesuatu yang berhubungan fardhu kifayah dalam agama Islam diselesaikan, jenazah ayahanda lalu diberangkatkan dari rumah duka menuju tempat peristirahatannya yang terakhir, bersebelahan dengan almarhumah ibu di TPU (Tempat Pemakaman Umum) di Lubuk Linggau. Acara tahlilan tiga malam berturut-turut dilangsungkan di rumah duka untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wataala, agar kepada almarhum diberi tempat yang lapang di alam barzah, diampuniNya dosa yang pernah dilakukan selama hayatnya, begitu juga kepada kedua orangtua alarhum yang telah berpulang ke Rakhmatullah di kampung silam, dan kepada mereka yang ditinggalkan diberiNya kesabaran dan ketabahan menghadapi datangnya musibah.

Pasidung Ari Ayah dan Ibu

Di Hanopan

Karena Ayah dan Ibu bepulang ke Rakmatullah di Lubuk Linggau, keduanya dimakamkan di kota yang sama. Akan tetapi pada tahun 1985, abang Syarif Harahap, gelar Mangaraja Hanopan dan kakak Noggar Siregar yang berdiam di Tugumulyo, mengambil prakarsa untuk membawa “Saring-saringan” ayah dan ibu pulang ke Hanopan sebagaimana yang diwasiatkan almarhaum dan almarhumah diwaktu silam. Di Hanopan telah bersiap Uda Haji Abdurrakhim (Sangkot Harahap), gelar Baginda Taris dan Nanguda Hj. Nuraisyah untuk menyambut kedatangan rombongan yang membawa saring-saringan dari Lubuk Linngau.

Pasidung Ari almarhum Ayah Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan dengan Ibu

1. Pasidung ari adalah  acara Adat Batak untuk mengabarkan kepada masyarakat secara resmi seseorang  telah berpulang ke Rakhmatullah. Acara ini dapat dilangsungkan bersamaan dengan hari wafat seseorang, atau ditangguhkan kemudian hari dengan acara yang dikenal dengan Adat Mandali.

2. Personalia dalam Acara Pasidung Ari.

           a. Raja Panusunan Bulung

           b. Paralok-alok na Pande

           c. Suhut Sihabolonan

           d. Kahanggi

           e. Hombar Suhut/Pareban

           f. Anak Boru

           g. Pisang Raut/Sibuat Bere

           h. Mora

           i. Hatobangon ni Huta Hanopan (Namora Natoras):

           j. Raja ni Huta Hanopan

           k. Raja-raja ni Huta Torbing Balok

           l. Raja-raja Luat ni Desa na Walu

3. Pemasangan bendera-bendera adat depan rumah duka di Bagas Godang Hanopan.

4. Mengeluakan Barang-barang Adat:

       a. Bulang

       b. Koper dengan pakaian peninggalan almarhum.

       c. Abit Godang (Abit Batak, atau Ulos)

       d. Tikar Lapis (3, 5, atau 7 lapis)

       e. Burangir Nahombang dan Burangir Panyurduan.

       f. Payung Rarangan

       g. Bendera

       h. Tombak, Podang

       i. Tawak-tawak

       j. Tanduk Kerbau

5. Acara Adat Pasidung Ari

     I.  Pemakaman Saring-saringan Almarhum Ayah Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan

         dengan Ibu Molun Siregar dalam Bale Julu kampung Hanopan.  Pemakaman Ayah dan

         telah berlangsung di Lubuk Linggau, masing-masing pada tanggal 6 Maret 1969 dan tang-

         gal 24 Juni 1966 dengan Acara Adat Mandali (ditangguhkan).

   II. Upacara Adat Pasidung Ari.

         a. Menyembelih hewan kurban Nabontar (Kerbau) di halaman Bagas Godang Hanopan.

         b. Menyiapkan ruangan.

         c. Dalihan Na Tolu, Hatobangon, Harajaon, dan masyarakat mengambil tempat dalam ru-

             ang tengah Bagas Godang Hanopan.

Bagian Pertama

(Sidang para Raja tanpa kaum ibu)

        d. Sidang Adat Haruaya Mardomu Bulung dipimpin Raja Panusunan Bulung (RPB).

        e. Orang Kaya pembawa acara minta anakboru manyurduhon burangir (panyurduan dan    

            nahombang) dan meletakkan keduanya dihadapan Raja Panusunan Bulung.

        f. Orang Kaya minta kepada Suhut Sihabolonan menyampaikan isi hatinya. Adapun isi

            pokok pembicaraan ialah:   

               - melaporkan kepada Raja bahwa: Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan

                 telah berpulang ke Rachmatullah.

               - memohon kepada para Raja untuk menyampaikan khabar duka pada khalayak ramai.

               - bahwa keluarga almarhum telah menyelesaikan segala hutang adat (mandali), dan

                 diperkenankan menyelenggarakan horja siriaon.

               - memohon kepada para Raja untuk menyaksikan Suhut Sihabolonan menghadap

                 Moranya untuk secara resmi menyampaikan berita duka ini.

       g. Setelah Suhut Sihabolonan berbicara, kemudia disusul Pareban, Anakbpru, Pisang, Raut,

           Mora, Hatobangon, Harajaon, hingga dengan Raja-raja torbing balok.

       h. Setelah semuanya selesai berbicara, Raja Panusunan Bulung lalu memutuskan untuk      

           mengabulkan semua permohonan Suhut Sihabolonan.

 Pembacaan doa, dan sidang adat bagian pertama selesai.  

      i. Pembagian daging Nabontar terjinjing baiyon loging dibagikan kepada semua yang hadir 

peserta sidang adat.

         Inilah cara adat di Bona Bulu menyebarluaskan khabar duka kepada masyarakat, bahwa

         ayahanda: Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan, telah berpulang ke Rachmaullah

         dari tengah yang hadir semuanya. 

         Adapun cara pembagian nabontar di Bona Bulu yang masih berlaku hingga kini adalah

         sebagai berikut:

                                  1. Suhut dan Kahanggi : ate-ate dan pusu-pusu.

                                      (maksudnya agar sapangkilalaan, artinya sependeritaan)

                                  2. Anakboru : juhut jantung, udut rungkung

                                      (artinya: yang memiliki kekuatan tenaga untuk manjuljulkon)

                                  3. Pisang Raut : juhut holi-holi dan kaki depan.

                                      (maknanya: agar cekatan dan rajin bekerja)

                                  4. Raja-raja dan Hatobangon : juhut na marbobak, sude gorar-goraran.

                                      (maknanya: agar memberi pangidoan ni bisuk dohot uhum)

                                  5. Raja Panusunan Bulung : lancinok sude gorar-goraran

                                      (maknanya: tempat mendapatkan parsilaungan, paronding-ondingan)

                                  6. Mora tulan rincan, gorar-goraran

                                      (maknanya: tempat permomohon sahala dohot bisuk).

                                  Ketika menyerahkan Bagian Mora, daging diletakkan diatas anduri

                                  beralaskan daun pisang, lalu ditutup lagi dengan daun yang sama dengan

                                  abit Batak diatasnya.

Bagian Kedua

(Sidang Dalihan Natolu dihadiri kaum ibu)  

Raja Panusunan Bulung, Raja Pamusuk, Harajaon Torbing Balok, dan Hatobangon bertindak sebagai saksi pada jalannya persidangan.

   a. Menyerahkan Hasaya ni Karejo dilakukan Suhut Sihabolonan:

      1. Kepada Mora: tulan rincan, ate-ate, mata, dan pinggol diletakkan diatas anduri beralaskan    

          daun pisang.

           Mora menebus dengan kembalian diatas Pinggan Raja (porselen) yang bertabur beras.

       2. Kepada Anakboru: udut rungkung, juhut jantung diletakkan diatas anduri beralaskan daun    

           pisang. Anakboru menebus dengan kembalian diatas Pinggan Raja (porselen) yang

           bertabur beras.

       3. Suhut Sihabolonan dan kahanggi menyerahkan pemberian mereka kepada Mora.

   b. Persiapan ruangan. Mora duduk di juluan berseberangan dengan Suhut, Kahanggi, Anak-

       boru, Pisang Raut, mengambil tempat saling berhadapan. Hatobangon dan para Raja duduk

       di sebelah kanan dan kiri Mora untuk menyaksikan.

    c. Anakboru manyurduhon Burangir.

   d. Suhutsihabolonan mengutarakan isi hatinya kepada Mora, tentang:

                     - bahwa ayah dari di rumah ini telah berpulang ke Rakhmatullah

                     - agar mora tidak lagi mengharapkan kedatangannya di masa depan menunjukkan

                        hormat kepada mora sebagaimana yang dilakukannya selama ini.

    e. Setelah Suhutsihabolonan berbicara, disusul Pareban, Anakboru, Pisang Raut.

    f. Pakaian peninggalan ayah Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan dalam kopor lalu

       diperlihatkan kepada mora sebagai “pangitean ni namangolu”, dengan harapan

       agar mora tidak lagi menantikan kedatangan anakboru sebagaimana yang dilakukannya

       selama ini.

   g. Mora kemudian menjawab Suhut Sihabolonan dan menerima resmi menerima kopor   

       peninggalan almarhum ayah Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan

       berikut isinya. Mora meminta agar isi kopor peninggalan almarhum dibagikan kepada

       kahanggi semuanya.

Acara Adat Pasidung ayah Sutor Harahap, gelar Baginda Pandapotan dengan ibu selesai.

Pendidikan Putera dan Puteri

1. Muhammad Syarif Harahap, mengikuti Andreas School H.I.S. Palembang, namun tidak  sele-

    sai karena Jepang masuk ke nusantara dalam Perang Dunia ke-II.

2. Abdul Hamid Harahap, mengikuti Andreas School H.I.S. Palembang, namun tidak selesai ka-

    rena Jepang masuk ke nusantara dalam Perang Dunia ke-II.

3. Muhammad Anwar Harahap, menyelesaikan SGA di Palembang.

4. Muhammad Arifin Harahap, menyelesaikan IKIP Bandung.

5. Muhammad Rusli Harahap menyelesaikan ATN Jakarta tahun 1964, kemudian melanjutkan pelajaran

    ke Moskow Power Electric Institute (MPEI) di jalan Krasnokazarmennaya no. 14 Moskow.

    E-250, Rusia 111250, selesai tahun 1968.

6. Fatimah Marsari Harahap menyelesaikan IKIP Palembang.

Ayah dan Ibu menikahkan Putera dan Puteri

1. Muhammad Syarif Harahap, menikah dengan Nonggar marga Siregar dari Bunga Bondar.

2. Abdul Hamid Harahap, menikah dengan Rosmanidar marga Siregar dari Bunga Bondar.

3. Muhammad Anwar Harahap, menikah dengan Ramiah marga Siregar dari Tanjung.

4. Muhammad Arifin Harahap, menikah dengan Machrani marga Siregar dari Sipirok

5. Muhammad Rusli Harahap, menikah dengan Rusmini marga Nasution dari Muara Botung.

6. Fatimah Marsari Harahap, menikah dengan Humam Yahya asal Semarang.

Ayah dan Ibu bersama para Cucu

1. Sangkot Muhammad Syarif Harahap dengan istri Nonggar Siregar.

             Tidak mempunyai keturunan.

2. Sangkot Abdul Hamid Harahap dengan istri Rosmanidar Siregar.

             1. Nusyirwan

             2. Rosalina Lilian Galinaputri.

             3. Ellisya Chairani.

             4. Lisna Megawati.

             5. Kusnandar Fauzie.

             6. Farida Utami.

3. Muhammad Sangkot Anwar Bey Effendy Harahap dengan istri Ramiah Siregar.

             1. Sori Budimansyah   

             2. Ida Harahap

             3. Chairani (Reni)

             4. Tetty

             5. Anitha

             6. Erni Srijarwati

             7. Evie Irjarini

             8. Sutor Wansyah

4. Sangkot Muhammad Arifin Harahap dengan istri Machrani Siregar.

             1. Irwan

             2. Yuska Hariani

             3. Helmi

5. Muhammad Rusli Harahap dengan istri Rusmini Nasution.

             1. Arifilmiansyah Parlindungan.

             2. Budiadiliansyah Pardomuan.

             3. Altinai Molunasari.

6. Fatimah Marsari Harahap dengan suami Humam Yahya.

             Tidak mempunyai keturunan.

Sumber Tulisan:

  1. Catatan peninggalan ayah, termasuk kelahian anak, dan surat-surat keluarga lainnya.

  2. Penuturan, dan himpunan tanya jawab disampaikan kepada ayah dan ibu pada banyak

      kesempatan

 3. Himpunan kenangan dengan ayah dan ibu oleh putera dan puteri dalam kehidupan ke-

     luarga mulai kecil sampai dewasa dan berumah tangga.

  4. Riwayat Hidup yang ditulis ayah.

  5. Mr.Palti-Radja Siregar. Hukum Warisan Adat Batak. Disusun Januari 1958.

  6. H. Porkas Daulae. Sedikit Tentang Marga Batak. Sebuah Studi. Cetakan Pertama. Lembaga

      Kebudayaan Rakyat. Sumatera Utara, Medan. 1960.

  7. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Pemuda 66. Pantja Windu Kebangkitan Perjuangan

      Pemuda Indonesia.  Maret 1970. Departemen Penerangan R.I.

  8. H.M.D Harahap S.H. Perang Gerilya Tapanuli Selatan. Front Sipirok. Cetakan Pertama.

      Penerbit P.T Azan Mahani, Jakarta 1986.

  9. Baginda Hanopan Harahap. Pengalaman Masa Perang Jepang “Dai Toa Senso” 1942-1945

      Dalam Gotong Royong ‘Kingrohoshitai’. Penerbit Sendiri. Desember 1992.

10. Time-Life Books. Live at War. Special Edition. First Printing. Dai Nippon Printing Co. Ltd

      Hong Kong 1985.

11. Drs. E.K.Siahaan. Monografi Kebudayaan Angkola-Mandailing. Proyek Pengembangan

      Permuseuman Sumatera Utara. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik

      Indonesia, Medan. 1982.

12. Jenderal Dr.Abdul Haris Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 1 s/d 11.

      Cetakan Kedua. Disjarah-AD, Penerbit Angkasa, Bandung. 1977.

13. Encyclopaedia Britannica, London, Great Britain. 1957.

14. Encyclopaedia International, Grolier, USA. 1963.

15. Ensiklopedi Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta. 1982.

16. Ensiklopedi Nasional Indonesia, P.T.Cipta Adi Pustaka, Jakarta. 1990.

17. Nazwir Abu Nain. Siapa Dalang G30S 1965 PKI atau Tentara. Antara Fakta dan Pemutar-

      balikan Sejarah. Cetakan Pertama. Penerbit Studio Press, Jakarta. 2001.

18. Hadi Soebadio. Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA. Terbitan

      Pertama. Penerbit P.T.Gramedia Pustaka Utama. 2002.

19. Lee Kuan Yew. Memoirs From Third World To First. The Singapore Story: 1965-2000

      Time Media Private Limited of the Times Publishing GroupTimes Centre,

      1 New Industrial Road Singapore 536196.

20. PDAT Tempo. Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai. Perjalanan Hidup A.H. Na-

      sution. Percetakan Temprint Jakarta. 1998.

21. Antonie C.A.Dake. Sukarno File. Cetakan Keempat. Berkas-berkas Soekarno 1965-1967.

      Kronologi Suatu Keruntuhan. Penerbit Aksara Kaunia 2006.

22. Badan Penerbit Y.D.B.K. M.I. Jakarta. Cetakan Pertama. Presiden Suharto Bapak Pemba-

      gunan Indonesia, Evaluasi Pembangunan Pemerintahan Orde Baru., P.T. Harapan

      Bandung 1983.

23. Rosanna Kelly. Russia. A Motovun Group Book, Second Printing, Flint River Press Ltd.,

      143-149 Great River Portland Street, London WIN 5FB, U.K. 1996.

24. Majalah Tempo, Edisi 23-29 Juli 2007 dan Edisi 13-18 Agustus 2007.

----------------Selesai---------------

Penulis:

H.M.Rusli Harahap

Jalan Batu Pancawarna I/2A, Pulo Mas, Kayu Putih

Jakarta Timur.13210

Tel: (021) 4722243.